Archive for the ‘Hukum’ Category

nzabonimana

Beberapa hari yang lalu linimasa FB memuat tulisan Denny Siregar yang dibagikan oleh seorang teman tentang Rwanda dan Partai Komunis Indonesia. Saya membacanya sekilas dan sudah tahu maksudnya. Ternyata, tulisan tersebut tidak bersumber dari data, hanya asumsi belaka. Silakan jika Bung Denny tak sepakat dengan tanggapan saya ini, terbuka untuk kritik tanpa harus nyinyir. Saya benci dengan sikap nyinyir oleh pihak mana pun. Silakan dikritik, koreksi, atau apa pun tulisan ini. Tentunya, tanpa harus nyinyir. Data vs data. Ok?

Terkait tulisan perbandingan antara Rwanda dengan Indonesia. Tulisan yang disajikan hanya menggampangkan masalah tanpa melihat proses yang mengikutinya. Bung Denny Siregar dengan gamblang menyebut, “Tahun 2014, Rwanda memperingati 20 tahun genosida itu. Menarik bahwa Rwanda tidak pernah mempermasalahkan “siapa yang benar dan siapa yang salah” pada waktu genosida itu. Mereka hanya menyesalkan ‘tragedi kemanusiaannya’”. Dari rangkaian tulisan tersebut, saya mendapat kesan bahwa Rwanda telah menuntaskan masalah genosida yang pernah mereka alami dengan sembuh sendiri. Apa benar?

baca selengkapnya…

Iklan

The Hague NL International criminal court.

Pernyataan pengacara HRS tentang langkah yang akan ditempuh pasca penetapan tersangka cukup menarik. Menantang “adrenalin” karena tampak gagah dan garang. Optimistik dan sangat percaya diri.

Untuk kesekian kalinya, pengacara HRS nyatakan akan membawa masalah kliennya ke Mahkamah Internasional. Namun, imajinasinya “dibuyarkan” begitu saja oleh Kemlu RI dan beberapa pihak lainnya karena hanya negara-bangsa saja yang berhak bersengketa di sana.

Namun, pasca penetapan HRS sebagai tersangka, pengacara tersebut kembali melontarkan “ide” kontroversial. Menurut dia, HRS akan menggugat Pemerintah Indonesia ke International Criminal Court (ICC). Ini lah hal paling menarik yang layak untuk dikupas. Benarkan ICC akan menindaklanjuti laporan tersebut atau tidak (karena bukan kewenangannya)?

ICC didirikan untuk mengadili kejahatan sangat serius, meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang. Silahkan direnungka sendiri, gugatan HRS kira-kira masuk kategori untuk gugat kejahatan apa? (Renungkan saja, ga usah tertawa).

Tak hanya kategori kejahatan, perlu juga dilihat bagaimana posisi Indonesia terhadap Statuta Roma (dasar dari ICC). Apakah sebagai negara pihak atau bukan? Indonesia bukan negara pihak sehingga prosedurnya jika ada persoalan berbeda. Untuk bisa membawa Indonesia ke pengadilan ICC, harus ada rekomendasi/resolusi dari DK PBB. Tanpa itu, hampir mustahil persidangan bisa dilakukan. Apa iya DK PBB bakal bahas gugatan tim pengacara HRS? Siapa tahu, iya kan?

Terlepas dari itu semua, menggugat pemerintah melalui mekanisne yang ada merupakan hak setiap orang. Bagi yang tidak berkepentingan, cukup jadi penonton saja.

Istilah eksil mencuat di Indonesia pasca Presiden Wahid (Gus Dur) menjulukinya sebagai “orang-orang kelayapan” dan berusaha memulangkan mereka. Orang-orang yang terhalang pulang bukan atas kemauan sendiri, tapi paksaan negara pasca huru-hara 1965. Mereka menyebar di negara-negara Eropa, dari timur hingga barat. Bahkan ada yang “menyasar” hingga Kuba, bolivia, Korea Utara, dan lainnya.

Para eksil ini bukan lah buronan yang takut pulang untuk menghindari penjara negara. Bukan pula kriminil yang mencoba menghindar dari jerat hukum. Mereka tak pulang karena status sebagai WNI dicabut karena alasan sikap politik yang dinilai tak mendukung rezim fasis-militeristik Suharto.

Siapa mereka (eksil) sebenarnya? Mayoritas dari para eksil 1965 berstatus mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan di era Sukarno. Ada juga anggota keluarga dari mereka yang juga kena terpaksa tak kenal tanah airnya secara langsung. Benar-benar perjuangan berat untuk menjadi seorang Indonesia.

Pada era Suharto, pulang menjadi mantra tersendiri bagi mereka. Tak ada harapan untuk sekadar berkunjung ke makam orang-orang terkasih yang sudah pergi. Pulang sebagai turis dengan status WNA saja butuh perjuangan, apalagi berharap WNI. Kalau menurut eksil di Belanda, Fransisca Fanggidaej, merdeka itu pulang.

Tak ada lisan dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga tak berani pulang. Tak juga pula takut tampil di pemberitaan media massa karena duduk di kursi pesakitan. Bukan itu, mereka tak pulang karena sikap dan negara memang tak menghendakinya. Lenyap sudah generasi unggul di era tersebut.

Menyamakan ikhwal tak pulangnya para eksil dengan buronan kriminal yang lari ke luar negeri tentunya tak sepadan. Mereka sejatinya ingin pulang, bukan menetap atau “mengamankan diri” di negeri orang. Para eksil tak bisa pulang karena dipaksa oleh negara, bukan terpaksa karena keadaan.

perppu-ormas-ilustrasi-_170720173138-115

Timeline ku berhiaskan 2,5 kategori terkait Perrpu No.2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2017 Tentang Ormas. Mereka wira-wiri bergantian jadi pertamax. Tak masalah, inilah pro dan kontra, biasa-biasa saja dan menyehatkan pikiran.

Lho, kok 2,5 kategori? Yap, karena ada 1 kategori yang ku pecah karena berbeda pandangan dalam menafsirkan demokrasi. Padahal hal ini merupakan hal paling mendasar. Namun, abaikan saja dulu hal ini.

Kategori pertama, yakni pendukung Perppu. Mereka mendukung langkah presiden terkait hal ini karena menilai ada potensi ancaman eksternal dan internal. Semua argumennya masuk akal. Berbagai periatiwa teror dan huru-hara politik di tanah air jadi rujukan. Apa yang terjadi di Syria dan Filipina dijadikan contoh.

Kategori kedua melingkupi: alasan demokrasi sepenuhnya dan “setengah” demokrasi. Pihak pertama menekankan pada kebebasan berserikat dan berkumpul, serta bahaya stigmatisasi. Mereka mencontohkan peristiwa pembantaian dan stigmatisasi terhadap orang-orang yang dicap PKI beserta keturunannya. Kejadian tersebut berpotensi berulang dengan adanya Perppu ini.

Sedangkan pada pihak yang lain, mereka mengabarkan tentang ancaman terhadap demokrasi. Meski demikian, mereka tetap setia pada slogan, “awas bahaya laten komunisme!” Ingat, yang disasar bukan hanya PKI sebagai institusi, juga termasuk ideologinya. Kemarin main ke mana saja kok baru sekarang teriak demokrasi?

Saya pun menikmati perbedaan pendapat ini. Namun bisa berubah menjadi muak dan murka jika ada yang menyinggung soal SARA sebagai jurus andalannya. Mungkin perlu minum seteguk vodka biar andalannya jurus mabuk saja. Itu jauh lebih baik.

Lha kamu bagaimana? Saya tetap berpegang teguh pada prinsip, pikiran tak boleh dipenjarakan dan hak negara untuk tetap survive. Saya tak mau menjelaskan lebih jauh soal pandangan ini.

Membakar dan melarang buku bukanlah hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat, penguasa Indonesia telah beberapa kali melarang peredaran dan membakar buku. Pelarangan dan pembakaran buku ini paling massif terjadi kala Suharto berkuasa. Apa pun yang berpotensi memunculkan sikap kritis bakal diberangus.

Berbagai naskah yang telah dikerjakan bertahun-tahun dibakar oleh rezim Suharto sudah biasa terjadi. Naskah-naskah karya Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu korban “kebejatan” perangai ini. Novel “Gadis Pantai” yang begitu memesona bakal sangat indah jika naskah novel Gadis Pantai 2 dan 3 tak ikut dibakar. Juga naskah Ensiklopedi Indonesia yang juga turut dibumihanguskan.
baca selengkapnya…>

Saat itu sore yang biasa-biasa saja bagi ku. Tak ada ubahnya dengan sore-sore sebelumnya. Matahari tetap tampak gagah meski saat itu menunjukan waktu maghrib jika di tanah air. Matahari tetap terik dengan sesekali hujan mengguyur bumi. Meski jam menunjukan hampir pukul 19.00, geliat manusia masih terus berjalan dengan pancaran mentari yang masih menyengat. Itulah wajah sore pada musim panas 2013 di Moskow, Rusia.

Setelah membereskan tugas ujian akhir semester, media sosial di laptop menunjukan adanya pesan notifikasi. Pengirim pesan bukan orang yang ku kenal sebelumnya, sama sekali. Perkenalan diri dilakukan di pesan tersebut. Ternyata, pengirim pesan merupakan temannya teman media sosial yang beberapa hari sebelumnya ku temui. Apa pun itu, bertambah teman satu di media sosial dan terus berlanjut sampai sekarang (offline).

baca selengkapnya…>

Saat awal paspor dicabut oleh Pemerintah Indonesia via KBRI Moskow merupakan masa yang cukup berat bagi para mahasiswa di Uni Soviet. Informasi tentang kondisi tanah air harus dicari dari media lain. KBRI Moskow sudah tertutup bagi mereka karena sudah tak diakui lagi sebagai WNI. Radio dan koran menjadi satu-satunya sarana yang paling memungkinkan. Indonesia pun terasa semakin jauh dah sulit dijangkau.

Kabar tentang Indonesia saat itu simpang-siur adanya. Lambat laun seiring perjalanan waktu, informasi tentang kondisi Indonesia pasca transisi politik berdarah (1965) dapat mereka peroleh.  Akhirnya, mereka pun sadar. Harapan untuk bisa pulang kembali ke Indonesia demi tepati janji ketika berangkat ke Uni Soviet semakin kabur. Namun, ada juga yang masih menyisakan harapan untuk bisa pulang. “Barangkali, 3-5 tahun lagi kondisi akan normal kembali.” Itulah sejengkal harapan yang ada di tengah ketidakpastian.
baca selengkapnya…>