Archive for the ‘Hubungan Internasional’ Category

The Hague NL International criminal court.

Pernyataan pengacara HRS tentang langkah yang akan ditempuh pasca penetapan tersangka cukup menarik. Menantang “adrenalin” karena tampak gagah dan garang. Optimistik dan sangat percaya diri.

Untuk kesekian kalinya, pengacara HRS nyatakan akan membawa masalah kliennya ke Mahkamah Internasional. Namun, imajinasinya “dibuyarkan” begitu saja oleh Kemlu RI dan beberapa pihak lainnya karena hanya negara-bangsa saja yang berhak bersengketa di sana.

Namun, pasca penetapan HRS sebagai tersangka, pengacara tersebut kembali melontarkan “ide” kontroversial. Menurut dia, HRS akan menggugat Pemerintah Indonesia ke International Criminal Court (ICC). Ini lah hal paling menarik yang layak untuk dikupas. Benarkan ICC akan menindaklanjuti laporan tersebut atau tidak (karena bukan kewenangannya)?

ICC didirikan untuk mengadili kejahatan sangat serius, meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang. Silahkan direnungka sendiri, gugatan HRS kira-kira masuk kategori untuk gugat kejahatan apa? (Renungkan saja, ga usah tertawa).

Tak hanya kategori kejahatan, perlu juga dilihat bagaimana posisi Indonesia terhadap Statuta Roma (dasar dari ICC). Apakah sebagai negara pihak atau bukan? Indonesia bukan negara pihak sehingga prosedurnya jika ada persoalan berbeda. Untuk bisa membawa Indonesia ke pengadilan ICC, harus ada rekomendasi/resolusi dari DK PBB. Tanpa itu, hampir mustahil persidangan bisa dilakukan. Apa iya DK PBB bakal bahas gugatan tim pengacara HRS? Siapa tahu, iya kan?

Terlepas dari itu semua, menggugat pemerintah melalui mekanisne yang ada merupakan hak setiap orang. Bagi yang tidak berkepentingan, cukup jadi penonton saja.

Iklan

170706190107-hamburg-protests-large-169

Di lokasi berlangsungnya KTT G-20 Hamburg, Jerman, ribuan aktivis dari berbagai negara berdemonstrasi menentang kapitalisme global, ketidakadilan sosial, dan pengrusakan lingkungan. Negara-negara anggota G-20 dinilai sebagai penyebab ketimpangan perekonomian dunia dan kerusakan lingkungan akibat keserakahan ekonomi. “Welcome to Hell.” Inilah slogan yang diusung oleh para demonstran yang mayoritas berasal dari negara-negara anggota G-7 (anggota G-7 otomatis jadi anggota G-20) yang mayoritas paling menikmati kondisi asimetris perekonomia dunia saat ini. Sayangnya, aksi vandalisme terjadi selama demonstrasi berlangsung.

Apa yang sedang terjadi di Jerman simetris dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota G-20 juga sedang ramai memperbincangkan KTT di Jerman tersebut. Hanya beda satu milimeter saja bias isunya. Di Jerman, para demonstran bahu-membahu menyuarakan keadilan untuk masyarakat dunia dan penyelamatan planet bumi (not free trade, but fair trade). Mereka terinspirasi protes KTT WTO di Seattle 1999 (N-20 Seattle) yang berhasil memaksa para petingggi negara harus berdiam diri di penginapannya. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai “Block G20 – Colour the Red Zone”.

Bagaiamana dengan Indonesia? Di Indonesia juga ramai memperbincangkan kehadiran Presiden Jokowi ke KTT G-20 Hamburg, Jerman. Apakah ramai memperdebatkan bahaya kapitalisme global dan pentingnya penyelamatan planet bumi? Atau isu bagaimana mengurangi ketimpangan antara negara kaya dan miskin, serta pemerataan ekonomi? Keduanya bukan isu utama yang mengemuka di Indonesia. Karena itu, semua orang perlu berpikir “melampaui’ nalar dan isu masyarakat dunia: mengapa presiden Jokowi membawa istri dan anaknya dalam kunjungan kenegaraan tersebut?

Isu keadilan global, penyelamatan bumi, dan pemerataan ekonomi ternyata jauh lebih tidak penting dibanding soal jumlah anggota keluarga presiden yang ikut kunjungan kenegaraan. Benar-benar out of the box! Keren kan?

grove-of-olive-trees-on-a-plantation-for-olive-oil-production-almeria-dxy7ng

Kebun zaitun tampak sejauh mata memandang. Pohon dan daunnya tampak berjejer rapi di daerah perbukitan agak kering dengan dengan kondisi tanah lumayan tandus. Sangat aneh, di wilayah seperti itu bisa tumbuh pohon zaitun dengan subur.

Ini bukan mukjizat atau keajaiban alam, tapi akal-budi manusia. Ternyata, di bagian bawah pepohonan tersebut ada sistem pengairan dengan pipa-pipa cukup rumit. Tiap pohon diairi satu kran air yang diatur sedemikian rupa. Ini bukan perkebunan, tapi pertanian yang dikelola masyarakat setempat.

“Pemerintah menyubsidi para petani dan memberi perhatian khusus kepada merek,” ujar sumber yang mengunjungi lokasi tersebut.

Pemerintah Spanyol menggelontorkan dana cukup besar untuk para petani agar produk mereka senantiasa kompetitif. Para petani di Almeria hidup sejahtera dengan profesinya. Mengapa? Pemerintah melindungi kepemilikan lahan pertanian dan aktif menjaga hasil panennya supaya tetap bagus.

Sunber juga menceritakan kehidupan para petani di Almeria. Kehidupan mereka sangat dinamis dengan tingkat kesejahteraan cukup tinggi. “Sangat jauh jika dibandingkan dengan keadaan petani di Indonesia,” tegasnya.

Apa yang dikemukakan sumber di atas memang benar adanya. Tingkat perhatian pemerintah terhadap petani memang jauh berbeda. Subsidi pertanian di Indonesia tak sebesar yang diberikan Pemerintah Spanyol kepada petaninya.

Minimnya subsidi pertanian memaksa pemerintah Indonesia melakukan pembatasan impor produk pertanian. Salah satu langkah shortcut melindungi kepentingan perlindungan petani. Tentunya, negara lain berkepentingan dengan hal tersebut. Masalah ini dibawa ke WTO karena Indonesia dinilai melakukan proteksi. Barang haram dalam rezim perdagangan bebas.

Beberapa hari yang lalu seorang kawan mengirim pesan pendek. Isinya sangat getir karena mengingatkan kembali nasib petani Indonesia ke depan. “Gimana bung kondisi outlook perekonomian Indonesia 2017? Kita kalah dalam sidang di WTO tentang impor produk holtikultura. Dipastikan buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kebutuhan pangan lainnya dari luar negeri semakin membanjiri pasar di Indonesia,” tulisnya.

Pada 22 Desember 2016, World Trade Organisation (WTO) memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan proteksi Indonesia atas produk holtikultura dan peternakan. Indonesia mau tak mau harus mematuhi putusan tersebut karena sudah bergabungbdalam rezim perdagangan bebas WTO sejak 1995.

Sengaja ku biarkan pesan tersebut tanpa balasan. Hanya bisa berpikir dan merenungkan kembali kisah Bung Karno dengan Pak Marhaen. Apakah ini pertanda andai Bung Karno masih hidup dan bertemu petani lagi tetap akan membicarakan hal yang sama seperti puluhan tahun silam? Ini hanya imajinasi belaka.

Dalam demagoginya, seorang teman memberikan jawaban sederhana atas imajinasi tersebut. “Bisa, asal Indonesia mundur dari semua rezim perdagangan bebas. Hampir mustahil bisa berdaulat atas pangan jika masih terlibat di berbagai rezim tersebut.”

Aku pun menjawab, “kita lihat saja kelanjutannya.”

Sembari membuka foto-foto ladang pertanian zaitun di Almeria, tiba-tiba muncul pertanyaan. Mungkin bakal ada menyebutnya hanya ilusi atau halusinasi, bahkan delusi. Butuh berapa lama para petani Indonesia bisa seperti petani di Almeria?

 

Pembangunan tata dunia baru yang berkeadilan dan damai menjadi isu sentral pada penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 60 tahun silam. Kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dari imperialisme dan kolonialisme berdengung kencang. KAA membawa inspirasi besar bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk menuntut kemerdekaan dan kesetaraan. Dalam kurun waktu 30 tahun sejak penyelenggaran KAA, sebanyak 78 negara di kawasan Asia-Afrika memeroleh kemerdekaan.

Dasasila Bandung (Bandung Declaration) menjadi bukti nyata adanya semangat merdeka. Penghargaan tinggi terhadap kemanusiaan, perdamaian, dan kemerdekaan setiap bangsa. Inilah semangat dasar dari KAA yang masih memunyai relevansi dengan situasi ekonomi-politik dunia kontemporer. Kerjasama antar negara anggota KAA bukan sekedar bisnis biasa, tapi lebih kepada solidaritas antar-bangsa.
baca selengkapnya…

Serangan tentara Israel di Jalur Gaza Palestina akhir-akhir ini mengingatkan lagi peristiwa akhir 2008 dan awal 2009 silam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan tak berdaya untuk mencegah terjadinya banjir darah di Gaza. Semuanya tentu tidak ingin peristiwa empat tahun silam tersebut terulang kembali. Tatanan internasional yang adil tanpa impunitas harus diciptakan untuk mencegah terjadinya berbagai macam kejahatan berat HAM.

Dalam peristiwa kelam empat tahun lalu, Laporan Dewan HAM PBB nyatakan, Israel telah melakukan kejahatan agresi pada peristiwa tersebut. Namun, PBB terkesan diam saja, tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Laporan tersebut terhadang di Dewan Keamanan (DK) PBB akibat veto negara sekutu Israel sehingga rekomendasi di dalamnya tidak bisa dijalankan dengan semestinya.

baca selengkapnya…

KAIRO, KOMPAS.com – Pemerintah sementara Mesir, Rabu (25/12/2013), menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Berikut adalah perjalanan gerakan Islam tertua dan terbesar di Mesir tersebut.

Maret 1928:
Ikhwanul Muslimin didirikan di kota Terusan Suez di Ismailiya oleh guru Hassan al-Banna. Visi mereka menentang kolonialisme dan zionisme.

Desember 1948:
Anggota Ikhwanul Muslimin terlibat pembunuhan Perdana Menteri Mahmud Fahmi al-Nuqrashi yang memerintahkan pembubaran organisasi tersebut.
baca selengkapnya…

Sumber: merdeka.com

Protes terjadi di banyak tempat. Mereka menolak sang bintang datang ke Indonesia. Moralitas jadi alasan mengapa kedatangannya harus ditolak. Namun, ternyata dia bisa lolos juga, masuk ke Indonesia. Sepenggal kisah perjalanan film Menculik Miyabi yang dibintangi artis panas Jepang Maria Ozawa atau Miyabi tersebut tak ada hubungannya dengan tulisan ini. Snowden yang jadi perbincangan internasional akhir-akhir ini mirip seperti Miyabi dulu. Bedanya, dia tak hendak “diculik” untuk dibawa ke Indonesia seperti Miyabi, melainkan bakal ditemui di Rusia.

Wacana untuk “menginterogasi” Edward Snowden yang saat ini berada di bawah perlindungan Pemerintah Rusia mengemuka akibat ramainya pemberitaan tentang penyadapan. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat terhadap Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, beberapa Menteri, dan tokoh-tokoh lainnya. Pemerintah Indonesia pun bereaksi keras dengan menurunkan derajat hubungan Indonesia-Australia. Sang dubes Indonesia untuk Australia pun dipanggil pulang untuk konsultasi. Bahkan, Komisi I DPR yang membidangi masalah keamanan, pertahanan, dan luar negeri berwacana menemui Snowden di Rusia untuk meminta penjelasan terkait penyadapan ini.
baca selengkapnya…