Posts Tagged ‘PKI’

obey12

Melalui bukunya yang berjudul “Naar de Republik Indonesia” (1925), Tan Malaka mencita-citakan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang cetuskan negara-bangsa bernama “Indonesia”.

Sejarah resmi Indonesia memang tak menulis jejak Tan Malaka dengan gempita. Nama Tan Malaka hanya diletakkan di pinggiran, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai pemberontak. Iya benar, pemberontak. Pemberontak terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

baca selengkapnya…>

“Hanya untuk kasus korupsi saja tak dihubung-hubungkan dengan kebangkitan PKI atau bahaya laten komunis.”

Beberapa hari terakhir merebak isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Berbagai komentar pun keluar dari masyarakat terhadap isu ini. Rata-rata mengajak semua pihak untuk mewaspadai bahaya laten komunisme. Tak hanya itu saja, aparat keamanan dan pertahanan pun ikut turun gunung dengan otoritas yang mereka miliki.

Pemberitaan pun banyak mengabarkan tentang penangkapan terhadap orang yang memakai kaos bergambar palu-arit. Gambar yang diidentikan sebagai bendera PKI meski faktanya bukan. Mulai dari kaos merah bergambar palu-arit kuning hingga logo band luar negeri yang mengandung unsur “terkutuk” juga kena penertiban. Semua hal yang terkait palu-arit jadi sorotan.
baca selengkapnya…>

Sejumlah anggota perhimpunan eksil Indonesia mendengarkan pembacaan Teks Proklamasi dalam acara peringatan kemerdekaan di Belanda. TEMPO/Yuke Mayaratih

Sejumlah anggota perhimpunan eksil Indonesia mendengarkan pembacaan Teks Proklamasi dalam acara peringatan kemerdekaan di Belanda. TEMPO/Yuke Mayaratih

Rencana pulang ke tanah air pun ditunda akibat belum menentunya situasi pasca peristiwa G 30 S/1965. Tak terbesit sedikit pun bayangan tentang dahsyatnya peristiwa tersebut bagi nasibnya. Menunggu hingga situasi sudah kondusif. Hanya itu yang bisa dilakukan sembari terus mencari informasi tentang perkembangan situasi di tanah air yang penuh dengan rumor dan ketidakpastian.

Harapan untuk bisa pulang akhirnya sirna juga setelah KBRI Moskow di bawah pengawasan Atase Pertahanan mencabut paspornya. Bukti status sebagai warga negara Indonesia diambil negara, artinya hilanglah keawarganegaraan Indonesia yang ia banggakan selama ini. Mau tak mau, status sebagai alien citizen (tanpa kewarganegaraan dalam perlindungan UNHCR) menjadi satu-satunya pilihan. Pemerintah dan universitas Uni Soviet saat itu cukup membantu dalam proses ini.
baca selengkapnya…>

Kisah para wartawan meliput kasus Purwodadi. Kucing-kucingan dengan tentara.

MASKUN Iskandar, wartawan koran Indonesia Raya, masih ingat betul mimik wajah Usamah Said, wartawan Harian KAMI saat mengetik berita. Usamah, kata Maskun, “Terlihat sedang berpikir keras mencari istilah untuk suatu berita pembunuhan massal.” Maskun membatin pasti Usamah sedang menulis kasus besar. “Tetapi saya merasa tidak etis menanyakan berita apa,” kenang Maskun. Maskun dan Usamah sama-sama penghuni wisma Ikhwan yang menempati sebuah gedung bekas konsultan Republik Rakyat Tiongkok di jalan Jati Petamburan yang direbut oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Dia kini jadi pengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta.

Pada 26 Februari 1969, Harian Kami menurunkan berita “Pembunuhan Bergelombang Dalam 3 Bulan di Purwodadi”. Maskun menduga berita itulah yang ditulis oleh Usamah. NamunGoenawan Mohamad punya cerita berbeda dari Maskun. Menurut wartawan senior yang pernah bekerja di Harian Kami itu tak ada nama Usamah Said dalam jajaran redaksi Harian Kami. “Kalau Zulharman Said memang ada. Tapi bukan dia yang menulis berita Purwodadi itu. Sayalah yang menulisnya,” kata Goenawan yang ditemui di Komunitas Salihara, Pejaten, beberapa waktu lalu.
baca selengkapnya…

Dua bulan menjadi kontroversi di media massa, kasus pembunuhan massal di Purwodadi lenyap begitu saja.

SEJAK diungkapnya kasus Purwodadi oleh Poncke Princen, muncul berbagai pendapat pro dan kontra. Menurut Poncke, jumlah korban pembantaian mencapai dua ribu orang yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Grobogan. Bahkan menurutnya dalam satu malam pernah terjadi pembunuhan terhadap 850 orang sekaligus. Banyak pihak yang meragukan keterangan Poncke, namun tak sedikit pula yang berada di pihaknya.

Sebagian aktvis di luar negeri, khususnya di Belanda, mengutuk keras aksi kejahatan itu. Prof. Jan Pluvier, guru besar sejarah Asia Tenggara, kolega Wertheim dalam wawancara pada Maret 2007 lampau di kediamannya di Heideweg No 5, Soest, Belanda mengatakan keterlibatannya dalam gerakan menentang Orde Baru berangkat dari solidaritasnya kepada rakyat Indonesia yang ditindas oleh Suharto. “Saya mendengar berita tentang pembunuhan massal itu dan saya menentang Suharto yang menginjak-injak kemanusiaan,” kata dia.
baca selengkapnya…

Kalau bukan karena Poncke Princen, dunia tak pernah tahu kisah pembunuhan massal di Indonesia

MAMIK tak tahan lagi memendam rahasia. Setiap malam mimpi buruk selalu datang menghampiri. Bayangan orang-orang menjerit kesakitan menjelang ajal membuatnya tak tenang. Sebagai seorang Katolik yang taat, Mamik memutuskan mengakui dosanya kepada pastor di Gereja Purwodadi, Romo Wignyosumarto. Dalam hitungan hari, kabar itu sampai ke telinga Poncke Princen, mantan tentara Belanda yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan bergiat sebagai pejuang hak azasi manusia.

Kisahnya berawal pada Februari 1969, ketika Poncke, Cees dan Henk pergi mengunjungi Purwodadi, Jawa Tengah. Ketiganya berhasil menemui Romo Wignyosumarto, pastor gereja Katolik Purwodadi yang menceritakan tentang pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI. Romo Wignyosumarto mendengar informasi itu dari Mamik, seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan 50 orang lebih anggota dan simpatisan PKI.
baca selengkapnya…

Beberapa waktu lalu, menjelang 30 September, Yahoo! Indonesia mengundang komentar dan tanggapan dari pembaca soal Gerakan 30 September 1965. Sejarah atau cerita yang terjadi pada dan sesudah tanggal itu layak disebut misteri terbesar Indonesia sejak keruntuhan Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, apa yang terjadi pada dan sesudah 30 September 1965 berupaya ‘dijelaskan’ lewat pemutaran film ‘Pengkhianatan G 30 S/PKI’ yang disutradai oleh Arifin C Noer. Di dalam film tersebut dan lewat pelajaran sejarah di sekolah-sekolah, kita semua diajarkan mengenai satu versi sejarah yang absolut akan apa yang terjadi.
baca selengkapnya…