Posts Tagged ‘MK’

Membakar dan melarang buku bukanlah hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat, penguasa Indonesia telah beberapa kali melarang peredaran dan membakar buku. Pelarangan dan pembakaran buku ini paling massif terjadi kala Suharto berkuasa. Apa pun yang berpotensi memunculkan sikap kritis bakal diberangus.

Berbagai naskah yang telah dikerjakan bertahun-tahun dibakar oleh rezim Suharto sudah biasa terjadi. Naskah-naskah karya Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu korban “kebejatan” perangai ini. Novel “Gadis Pantai” yang begitu memesona bakal sangat indah jika naskah novel Gadis Pantai 2 dan 3 tak ikut dibakar. Juga naskah Ensiklopedi Indonesia yang juga turut dibumihanguskan.
baca selengkapnya…>

Iklan

Mendengar kalimat Malam Keakraban (MK) menjadi teringat suasana 7 tahun silam saat awal menjadi mahasiswa. Jujur saja, keikutsertaanku kala itu setengah-setengah, belum sepenuhnya “ikhlas” untuk meramaikannya. Gambaran-gambaran “seram” juga muncul dibenakku. Semua pasti mengalami hal itu saat jadi mahasiswa baru.

Tiba juga waktunya berangkat. Truk membawa serombongan mahasiswa dari Surabaya menuju Cuban Talun, Batu. Upacara pembukaan dimulai, tak ada tanda-tanda apa pun tentang “keseraman” itu. Hawa dingin pegunungan mulai menusuk seiring masuknya matahari ke peraduannya. Acara hendak dimulai, jurit malam. Dari celah-celah tenda ku lihat banyak sekali senior sedang berkumpul. Lebih banyak dari yang kulihat saat siang. Ternyata mereka dari angkatan-angkatan atas, kalau tidak salah, mulai dari 1996 hingga 2001. Bercampur merapatkan barisan untuk memulai jelajah malam membelah hutan.
baca selengkapnya…

Kekhawatiran adanya instabilitas apabila UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama dicabut bisa dimengerti. Kekhawatiran adanya pelecehan terhadap agama oleh suatu kelompok menjadi penyebab munculnya rasa itu. Hal ini karena dinilai dapat menyuburkan pelecehan terhadap suatu agama sehingga menimbulkan perpecahan akibat ketiadaan intervensi negara. Negara tak boleh masuk meskipun berbagai bentuk penodaan atau pelecehan suatu agama sedang berlangsung.

Asumsi seperti di atas secara sederhana bisa dipahami sebagai dampak ketiadaan negara terkait soal keyakinan ini. Deformation religion menjadi momok tersendiri karena dapat merusak suatu kepercayaan atau menimbulkan instabilitas. Pemikiran seperti ini seringkali mewarnai setiap persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika membahas gugatan terhadap UU No. 1/PNPS/1965. Tentu saja, bayangan tersebut pada dasarnya tak sesederhana kenyataannya. Seperangkat aturan lainnya masih tersedia untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
baca selengkapnya…

Proses uji materi (judicial review) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK) melahirkan perdebatan dalam masyarakat. Pro dan kontra terhadap UU ini muncul dengan begitu deras. Tak hanya kelompok masyarakat, Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali juga turut meramaikannya. Tentu saja berposisi defense terhadap upaya uji materi ini. Memandang bahwa aturan yang ada dalam UU warisan presiden Sukarno ini masih layak dipertahankan karena dinilai masih reliable.

Dalam berbagai kesempatan, Menag seringkali melontarkan persoalan ini ke dalam forum pendengarnya. Berbagai argumentasi ia kemukakan sebagai wujud ketidaksetujuannya atas pencabutan UU ini. Namun, kadangkala argumen yang ia lontarkan sangatlah jauh dari sikap yang harusnya diambil Pemerintah. Cenderung berat sebelah atau berpandangan sempit karena hanya berpatokan dengan satu aturan saja. Aturan lain yang pada dasarnya tersedia seringkali tak dijadikan rujukan sehinggga argumennya terkesan hanya berkisar dikulit saja.
baca selengkapnya…

Tulisan guru besar dari FEUI di Harian Kompas pekan lalu (22/1) yang berjudul “ACFTA Sudah Telanjur” cukup menggugah hati. Di situ dijelaskan tentang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang sudah telanjur diberlakukan pada 1 Januari tahun ini. Tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain melaksanakan seluruh poin perjanjian dengan segala keterbatasan yang ada. Indonesia harus membuka pasar seluas-luasnya sebagai implikasi dari perjanjian tersebut.

Artikel berbobot itu barangkali sah-sah saja bila dilihat dari kacamata ekonomi atau pencitraan (reputasi). Namun, dalam perspektif negara-bangsa, hal itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dibatalkan. Terlepas didalam perjanjian tersebut terdapat poin yang mengatakan adanya peluang untuk renegosiasi. Untuk itu, Traktat Westphalia yang menjadi acuan utama negara modern harus ditelaah kembali, terutama pada poin tentang kedaulatan (sovereignty). Negara-bangsa adalah satu-satunya entitas yang memunyai legitimasi didalam wilayah yang menjadi yuridiksinya.
baca selengkapnya…