Archive for the ‘Politik’ Category

nzabonimana

Beberapa hari yang lalu linimasa FB memuat tulisan Denny Siregar yang dibagikan oleh seorang teman tentang Rwanda dan Partai Komunis Indonesia. Saya membacanya sekilas dan sudah tahu maksudnya. Ternyata, tulisan tersebut tidak bersumber dari data, hanya asumsi belaka. Silakan jika Bung Denny tak sepakat dengan tanggapan saya ini, terbuka untuk kritik tanpa harus nyinyir. Saya benci dengan sikap nyinyir oleh pihak mana pun. Silakan dikritik, koreksi, atau apa pun tulisan ini. Tentunya, tanpa harus nyinyir. Data vs data. Ok?

Terkait tulisan perbandingan antara Rwanda dengan Indonesia. Tulisan yang disajikan hanya menggampangkan masalah tanpa melihat proses yang mengikutinya. Bung Denny Siregar dengan gamblang menyebut, “Tahun 2014, Rwanda memperingati 20 tahun genosida itu. Menarik bahwa Rwanda tidak pernah mempermasalahkan “siapa yang benar dan siapa yang salah” pada waktu genosida itu. Mereka hanya menyesalkan ‘tragedi kemanusiaannya’”. Dari rangkaian tulisan tersebut, saya mendapat kesan bahwa Rwanda telah menuntaskan masalah genosida yang pernah mereka alami dengan sembuh sendiri. Apa benar?

baca selengkapnya…

Iklan

fzsvtl3

Salah satu oli terbaik bagi kapitalisme, yakni rasisme. Rasisme dengan berbagai topeng kebencian pada dasarnya merupakan alat bagi pemilik kapital untuk melindungi cengkeraman yang tengah berlangsung. Mereka gunakan isu rasisme untuk menciptakan “liyan” bagi yang berbeda dan hendak meruntuhkan logika tersebut.

Tak hanya itu saja, rasisme merupakan akar dari fasisme dalam berbagai spektrum. Eropa era Hitler merupakan contoh terbaik bagaimana fasisme dibangun melalui rasisme. Tak ada kisah dari rasisme yang berujung pada kebaikan bersama, pasti berakhir pada fasisme.

Fasisme merupakan salah satu bahaya terbesar bagi kemanusiaan. Bahaya ini dapat dilihat dari sikap dr. Tjipto Mangunkusumo dalam melihat dan bersikap terhadap fasisme. Soak komitmen, kita semua pasti tak meragukan lagi sikapnya terhadap kolonialisme Belanda. Indische Partij dan penghargaan Dari Belanda yang beliau taruh di pantatnya merupakan bukti anti-kolonialismenya.

Namun, ketika Hitler berkuasa di Eropa, beliau bersikap sebaliknya. Bagi dr. Tjipto, Belanda harus dibantu, bukan dimusuhi. Semua varian dari fasisme sangat berbahaya sehingga mereka harus dilawan. “Perjuangan di Eropa sekarang itu ialah perjuangan antara demokrasi dengan totalitarianisme. Dalam perjuangan semacam itu tidak salah kita memilih, di manakah akan diletakkan perasaan simpati kita. Sudah tentu di pihak demokrasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, semua ruang dan peluang berkembangnya fasisme harus ditutup rapat. Mereka bisa berubah dengan seribu wajah, bahkan (merasa) menjadi moralis paling suci dengan membangun tatanan “liyan” untuk yang berbeda.

Istilah eksil mencuat di Indonesia pasca Presiden Wahid (Gus Dur) menjulukinya sebagai “orang-orang kelayapan” dan berusaha memulangkan mereka. Orang-orang yang terhalang pulang bukan atas kemauan sendiri, tapi paksaan negara pasca huru-hara 1965. Mereka menyebar di negara-negara Eropa, dari timur hingga barat. Bahkan ada yang “menyasar” hingga Kuba, bolivia, Korea Utara, dan lainnya.

Para eksil ini bukan lah buronan yang takut pulang untuk menghindari penjara negara. Bukan pula kriminil yang mencoba menghindar dari jerat hukum. Mereka tak pulang karena status sebagai WNI dicabut karena alasan sikap politik yang dinilai tak mendukung rezim fasis-militeristik Suharto.

Siapa mereka (eksil) sebenarnya? Mayoritas dari para eksil 1965 berstatus mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan di era Sukarno. Ada juga anggota keluarga dari mereka yang juga kena terpaksa tak kenal tanah airnya secara langsung. Benar-benar perjuangan berat untuk menjadi seorang Indonesia.

Pada era Suharto, pulang menjadi mantra tersendiri bagi mereka. Tak ada harapan untuk sekadar berkunjung ke makam orang-orang terkasih yang sudah pergi. Pulang sebagai turis dengan status WNA saja butuh perjuangan, apalagi berharap WNI. Kalau menurut eksil di Belanda, Fransisca Fanggidaej, merdeka itu pulang.

Tak ada lisan dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga tak berani pulang. Tak juga pula takut tampil di pemberitaan media massa karena duduk di kursi pesakitan. Bukan itu, mereka tak pulang karena sikap dan negara memang tak menghendakinya. Lenyap sudah generasi unggul di era tersebut.

Menyamakan ikhwal tak pulangnya para eksil dengan buronan kriminal yang lari ke luar negeri tentunya tak sepadan. Mereka sejatinya ingin pulang, bukan menetap atau “mengamankan diri” di negeri orang. Para eksil tak bisa pulang karena dipaksa oleh negara, bukan terpaksa karena keadaan.

perppu-ormas-ilustrasi-_170720173138-115

Timeline ku berhiaskan 2,5 kategori terkait Perrpu No.2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2017 Tentang Ormas. Mereka wira-wiri bergantian jadi pertamax. Tak masalah, inilah pro dan kontra, biasa-biasa saja dan menyehatkan pikiran.

Lho, kok 2,5 kategori? Yap, karena ada 1 kategori yang ku pecah karena berbeda pandangan dalam menafsirkan demokrasi. Padahal hal ini merupakan hal paling mendasar. Namun, abaikan saja dulu hal ini.

Kategori pertama, yakni pendukung Perppu. Mereka mendukung langkah presiden terkait hal ini karena menilai ada potensi ancaman eksternal dan internal. Semua argumennya masuk akal. Berbagai periatiwa teror dan huru-hara politik di tanah air jadi rujukan. Apa yang terjadi di Syria dan Filipina dijadikan contoh.

Kategori kedua melingkupi: alasan demokrasi sepenuhnya dan “setengah” demokrasi. Pihak pertama menekankan pada kebebasan berserikat dan berkumpul, serta bahaya stigmatisasi. Mereka mencontohkan peristiwa pembantaian dan stigmatisasi terhadap orang-orang yang dicap PKI beserta keturunannya. Kejadian tersebut berpotensi berulang dengan adanya Perppu ini.

Sedangkan pada pihak yang lain, mereka mengabarkan tentang ancaman terhadap demokrasi. Meski demikian, mereka tetap setia pada slogan, “awas bahaya laten komunisme!” Ingat, yang disasar bukan hanya PKI sebagai institusi, juga termasuk ideologinya. Kemarin main ke mana saja kok baru sekarang teriak demokrasi?

Saya pun menikmati perbedaan pendapat ini. Namun bisa berubah menjadi muak dan murka jika ada yang menyinggung soal SARA sebagai jurus andalannya. Mungkin perlu minum seteguk vodka biar andalannya jurus mabuk saja. Itu jauh lebih baik.

Lha kamu bagaimana? Saya tetap berpegang teguh pada prinsip, pikiran tak boleh dipenjarakan dan hak negara untuk tetap survive. Saya tak mau menjelaskan lebih jauh soal pandangan ini.

obey12

Melalui bukunya yang berjudul “Naar de Republik Indonesia” (1925), Tan Malaka mencita-citakan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang cetuskan negara-bangsa bernama “Indonesia”.

Sejarah resmi Indonesia memang tak menulis jejak Tan Malaka dengan gempita. Nama Tan Malaka hanya diletakkan di pinggiran, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai pemberontak. Iya benar, pemberontak. Pemberontak terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

baca selengkapnya…>

indonesia_satu_by_emilleart-d3ei67b

Amerika Serikat mengenal pakem kepemimpinan berdasarkan identitas pribadi, yakni: white, protestan, dan anglo-saxon. Pakem tersebut senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pemilihan presiden. Meski demikian, hal tersebut bukanlah harga mati karena bukan atas dasar konstitusi, melainkan kultur politik belaka.

Presiden J.F. Kennedy bukanlah seorang Protestan, tapi penganut Katholik. Barrack Obama juga tak berkulit putih. Artinya, tradisi politik berdasarkan identitas sosial-kultural tersebut tak hilangkan hak warga negara untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, butuh kerja keras dan perjuangan lebih untuk itu.
baca selengkapnya…>

Membakar dan melarang buku bukanlah hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat, penguasa Indonesia telah beberapa kali melarang peredaran dan membakar buku. Pelarangan dan pembakaran buku ini paling massif terjadi kala Suharto berkuasa. Apa pun yang berpotensi memunculkan sikap kritis bakal diberangus.

Berbagai naskah yang telah dikerjakan bertahun-tahun dibakar oleh rezim Suharto sudah biasa terjadi. Naskah-naskah karya Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu korban “kebejatan” perangai ini. Novel “Gadis Pantai” yang begitu memesona bakal sangat indah jika naskah novel Gadis Pantai 2 dan 3 tak ikut dibakar. Juga naskah Ensiklopedi Indonesia yang juga turut dibumihanguskan.
baca selengkapnya…>