Posts Tagged ‘Suharto’

Istilah eksil mencuat di Indonesia pasca Presiden Wahid (Gus Dur) menjulukinya sebagai “orang-orang kelayapan” dan berusaha memulangkan mereka. Orang-orang yang terhalang pulang bukan atas kemauan sendiri, tapi paksaan negara pasca huru-hara 1965. Mereka menyebar di negara-negara Eropa, dari timur hingga barat. Bahkan ada yang “menyasar” hingga Kuba, bolivia, Korea Utara, dan lainnya.

Para eksil ini bukan lah buronan yang takut pulang untuk menghindari penjara negara. Bukan pula kriminil yang mencoba menghindar dari jerat hukum. Mereka tak pulang karena status sebagai WNI dicabut karena alasan sikap politik yang dinilai tak mendukung rezim fasis-militeristik Suharto.

Siapa mereka (eksil) sebenarnya? Mayoritas dari para eksil 1965 berstatus mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan di era Sukarno. Ada juga anggota keluarga dari mereka yang juga kena terpaksa tak kenal tanah airnya secara langsung. Benar-benar perjuangan berat untuk menjadi seorang Indonesia.

Pada era Suharto, pulang menjadi mantra tersendiri bagi mereka. Tak ada harapan untuk sekadar berkunjung ke makam orang-orang terkasih yang sudah pergi. Pulang sebagai turis dengan status WNA saja butuh perjuangan, apalagi berharap WNI. Kalau menurut eksil di Belanda, Fransisca Fanggidaej, merdeka itu pulang.

Tak ada lisan dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga tak berani pulang. Tak juga pula takut tampil di pemberitaan media massa karena duduk di kursi pesakitan. Bukan itu, mereka tak pulang karena sikap dan negara memang tak menghendakinya. Lenyap sudah generasi unggul di era tersebut.

Menyamakan ikhwal tak pulangnya para eksil dengan buronan kriminal yang lari ke luar negeri tentunya tak sepadan. Mereka sejatinya ingin pulang, bukan menetap atau “mengamankan diri” di negeri orang. Para eksil tak bisa pulang karena dipaksa oleh negara, bukan terpaksa karena keadaan.

Iklan

“Hanya untuk kasus korupsi saja tak dihubung-hubungkan dengan kebangkitan PKI atau bahaya laten komunis.”

Beberapa hari terakhir merebak isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Berbagai komentar pun keluar dari masyarakat terhadap isu ini. Rata-rata mengajak semua pihak untuk mewaspadai bahaya laten komunisme. Tak hanya itu saja, aparat keamanan dan pertahanan pun ikut turun gunung dengan otoritas yang mereka miliki.

Pemberitaan pun banyak mengabarkan tentang penangkapan terhadap orang yang memakai kaos bergambar palu-arit. Gambar yang diidentikan sebagai bendera PKI meski faktanya bukan. Mulai dari kaos merah bergambar palu-arit kuning hingga logo band luar negeri yang mengandung unsur “terkutuk” juga kena penertiban. Semua hal yang terkait palu-arit jadi sorotan.
baca selengkapnya…>

Tempat terpanas di neraka disediakan untuk mereka yang di saat krisis moral melanda tetap bersikap netral” – Dante

Duri dalam daging. Inilah peribahasa yang paling mendekati dengan fenomena Indonesia saat ini. Perlu mengeluarkan duri dalam tubuh dengan resiko tertentu atau tetap membiarkannya tertancap beserta konsekuensi-konsekuensinya. Pilihan yang sangat sulit, rumit, dan butuh kejelian dengan perhitungan “zero sum game”beserta rentetan peristiwa yang bakal menyertainya. Keputusan harus diambil, mencabut duri dalam daging tersebut atau tetap membiarkannya tumbuh dalam tubuh ini. Sikap harus tetap diambil di tengah pilihan dilematis dengan pertimbangan konsekuensi logisnya dan tanpa dibumbui slogan, “pejah-gesang ndherek panjenengan (hidup-mati ikut Anda)”.

Kisah dr. Cipto Mangunkusumo pada awal era 1940-an bisa menjadi contoh tentang bagaimana harus memilih ketika berada dalam posisi sulit seperti saat ini. Sikap dari dr. Cipto ini telah menginspirasi dan mengubah pendirian saya terhadap fenomena politik yang sekarang tengah berkembang di tanah air. Memilih pasangan Prabowo-Hatta atau Jokowi-Jusuf Kalla? Semuanya mengandung resiko dan, menurut pandangan awam saya, kedua kubu sepertinya berbau amis darah juga (secara langsung atau tidak). Namun, ada hal substansi lainnya yang bisa menjadi pembeda sehingga pilihan tersebut harus diputuskan juga.
baca selengkapnya…

Bersama sejumlah anak muda, Mohammad Hatta menggagas Partai Demokrasi Islam Indonesia. Tidak diizinkan Soeharto.

OLEH: WENRI WANHAR

SEJAK mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menjadi warga negara biasa dan menjadi tumpuan bagi berbagai kalangan yang menginginkan demokrasi, kebebasan, dan hak berpolitik. Terlebih Presiden Sukarno semakin berkuasa dengan Demokrasi Terpimpin. Dia hanya membenarkan partai yang bisa menurut kepadanya. Maka, Masyumi dan PSI dibubarkan. (Baca laporan utama Riwayat Masyumi Menuju Sunyi di majalah Historia Nomor 16 Tahun II 2014)
Pada masa Demokrasi Terpimpin itu, Hatta kerap mengadakan pertemuan dengan para pemuda dari organisasi Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Nahdlatul Ulama. Dari sekian hal yang dirundingkan, tercetus ide mendirikan partai politik Islam.

Menurut Deliar Noer, mantan ketua umum Pengurus Besar HMI (1953-1955) yang rutin menghadiri pertemuan itu, Hatta membenarkan perlunya partai Islam yang akan memberi contoh penerapan ajaran Islam dalam berpolitik.

“Maka disepakatilah secara bersama-sama rancangan anggaran dasar Partai Demokrasi Islam Indonesia, disingkat PDII,” tulis Deliar Noer, “Hatta dan Partai Islam,” dimuat dalam Mengapa Partai Islam Kalah? Rancangan anggaran dasarnya disusun Hatta dengan usulan dari para pemuda. Setelah disusun, konsep itu dibicarakan bersama lagi dengan yang lain. Ini dilakukan berkali-kali.
baca selanjutnya…

Ada dua moment paling bersejarah dalam sejarah suksesi kekuasaan di Indonesia. Dua moment ini melahirkan era baru dalam dinamika ekonomi dan politik dengan ekses berbeda. Namun, kedua moment ini melahirkan suatu kepastian dan kualitas kepemimpinan masing-masing, terlepas latar belakang munculnya peristiwa tersebut. Keduanya memunyai kesamaan dalam hal runtuhnya kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi di republik ini.

Dua moment tersebut yakni, penurunan Presiden Sukarno dan mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Keduanya memunyai keterkaitan erat karena banyak pihak menduga, naiknya Suharto sebagai Presiden RI banyak diwarnai intrik-intrik tertentu. Namun, kedua presiden ini memunyai keberanian dalam bentuk beda. Sukarno berani mempertanggungjawabkan semua kebijakannya dalam wujud Pidato Nawaksara di depan MPRS. Sedangkan Suharto dalam wujud mengundurkan diri setelah 32 tahun membangun rezim fasis-militeristik.
baca selanjutnya…

Sekarang, aku tidak punya ibu, tidak ada nenek untuk membujukku yang selamanya mengagumiku — tidak ada Sarinah yang dengan tekun menjagaku.” Sukarno dalam Penyambung Lidah Rakyat.

Sarinah. Nama ini sudah tak asing lagi di telinga kita. Paling tidak, nama ini mewakili suatu kebudayaan metropolis di pusat keramaian ibukota. Berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk masyarakat kota, Mall Sarinah. Pusat perbelanjaan di jantung ibukota ini bukanlah sekedar nama tanpa sejarah. Pahit-getirnya pergeseran makna nama “Sarinah” telah ia rasakan sejak sebelum negeri ini merdeka.

Sarinah punya arti tersendiri bagi presiden pertama kita, Sukarno. Bagi Sukarno, Sarinah bukanlah orang biasa meski dia berprofesi sebagai pelayan keluarganya. Sukarno menaruh hormat bagi perempuan desa ini, sangat dalam. Sukarno menempatkannya dalam jajaran orang yang sangat mempengaruhi perjalanan hidupnya.

“Dialah yang mengajarku untuk mengenal cinta-kasih. Aku tidak menyinggung pengertian jasmaniahnya bila aku menjebut itu. Sarinah mengajarku untuk mencintai rakyat. Massa rakyat, rakyat jelata,” ujar Bung Karno dalam biografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat.
baca selengkapnya…

Gaji Presiden SBY dipastikan naik tahun ini. Bagaimana dengan gaji Sukarno dan Soeharto pada masa kepresidennya?

BUKAN cuma jelata, gaji presiden pun lama tak naik. “Bahkan ini tahun keenam atau ketujuh gaji Presiden belum naik,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan jajaran petinggi Mabes TNI dan Mabes Polri, di Gedung Balai Samudra Indonesia, Jakarta, 21 Januari lalu. Alih-alih membesarkan hati para anggota TNI dan Polri karena pemerintah berkomitmen meningkatkan gaji dan remunerasi setiap tahun, pernyataan SBY soal gajinya berbuntut panjang. Kritik pun berdatangan. Bahkan di DPR RI ditemukan kotak “Koin untuk Presiden” terinspirasi gerakan Koin Peduli Prita.

Heboh kenaikan gaji Presiden SBY ini sebetulnya bukan berita baru. Pada periode pertama kepresidenan SBY, tiga media massa nasional memberitakan kenaikan gaji dan dana taktis Presiden SBY. Menanggapi pemberitaan Rakyat Merdeka (31/12/2005 dan 1/1/2006), Kompas (31/12/2005), dan Jakarta Post (31/12/2005) itu Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng membantahnya.

“Sungguh merupakan fitnah yang keji, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituduh telah melakukan kebohongan publik sebagaimana ditulis oleh salah satu media yang terbit tanggal 1 Januari 2006. Selama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu konsisten dengan pernyataannya bahwa tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden serta dana khusus operasional/taktis Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun 2006,” kata Andi dalam siaran pers seperti dimuat situs resmi Presiden SBY, http://www.presidenri.go.id., 1 Januari 2006.
baca selengkapnya…