Posts Tagged ‘Belanda’

obey12

Melalui bukunya yang berjudul “Naar de Republik Indonesia” (1925), Tan Malaka mencita-citakan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang cetuskan negara-bangsa bernama “Indonesia”.

Sejarah resmi Indonesia memang tak menulis jejak Tan Malaka dengan gempita. Nama Tan Malaka hanya diletakkan di pinggiran, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai pemberontak. Iya benar, pemberontak. Pemberontak terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

baca selengkapnya…>

Elemen: Air

Kekokohan dan kegagahan bendungan di Belanda tak usah diragukan lagi. Belanda sebagai negara yang mayoritas tanahnya di bawah permukaan air laut sejak dulu berjuang menyiasati alam. Agar tak tenggelam, bendungan nan tinggi dan kokoh pun dibangun di banyak lokasi guna melindungi kehidupan masyarakat. Namun, sejak awal abad XXI, Belanda melakukan revolusi paradigma dalam pengelolaan air dengan drastis. Bendungan tak lagi ditinggikan, malah sebaliknya, air diberi keleluasaan untuk bergerak menyamping.

Keputusan untuk mengubah paradigma dalam pengelolaan air ini bukanlah keputusan mudah. Proses panjang harus dilalui, mulai dari penelitian awal, perencanaan , pembuatan kebijakan, rekayasa teknik dan sosial, hingga implementasi. Penelitian awal, pembuatan kebijakan, dan perencanaan merupakan proses paling panjang karena tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat. Bagaimana pun juga, proyek “revolusi paradigma” ini berimplikasi besar terhadap jutaan warga Belanda. Oleh karena itu, tahap awal ini harus benar-benar matang guna meminimalkan setiap potensi resiko yang ada.
baca selengkapnya…>

Lika-Liku Jalanan

Posted: 23 Juli 2013 in Arbiter
Tag:, , , ,

Sekedar cerita dari negeri Belanda…

Sebuah sepeda motor di parkir di sekitar areal Scheveningen Boulevard, De Hague, Belanda.

Sebuah sepeda motor di parkir di sekitar areal Scheveningen Boulevard, De Hague, Belanda.

Mereka lebih “sadis” dalam mengamankan helm. Tak cukup untuk sekedar ditaruh di bawah jok motor atau memang sekalian supaya gemboknya bisa berfungsi ganda. 🙂

baca selengkapnya…

Konflik agraria terjadi karena UUPA tidak dijalankan.

OLEH: HENDRI F. ISNAENI

SEJAK awal kemerdekaan, pemerintah berupaya merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, gejolak politik membuat upaya itu selalu kandas. Panitia agraria pun turut berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.

Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.
baca selengkapnya…

Untuk kepentingan Republik, pemerintah memberikan monopoli dagang kepada seorang taipan film Amerika.

PADA 1947, Perdana Menteri Sjahrir meminta Sumitro Djojohadikusumo berangkat ke Amerika Serikat untuk menyiapkan jalan agar sengketa Indonesia-Belanda masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Sumitro tak punya paspor, apalagi uang. Dia menembus blokade Belanda menuju Singapura dan meyakinkan Konsulat AS di sana untuk memberikan visa. Dia juga mengatur penyelundupan kapuk dan kina untuk membiayai perjalanannya.

Satu kapal Amerika yang berusaha mematahkan blokade disita Belanda. Satu kapal lainnya berhasil membawa muatan ke New York tapi para bankir tak mau membayar $80.000 atas pengiriman barang-barang itu. Padahal, setiba di New York, Sumitro tak punya kontak dan uang tunai –hanya $20 di kantong.

Sumitro pun melibatkan firma hukum Delson, Levin, and Gordon di New York tanpa bayaran, yang kemudian menyerahkannya pada pengacara-pelobi Washington, Joseph Borkin –juga karena tertarik pada perkara itu dan tanpa kompensasi. Borkin lalu menghubungi Matthew Fox, taipan film Amerika yang jadi wakil direktur Universal Pictures.
baca selengkapnya…

Sumber: Ranesi

Tak usah menunggu terlalu lama, kabar gembira dari Pengadilan Sipil Den Haag atas gugatan janda dan korban tragedi Rawagede 1947 langsung mendapat respon dari tempat lain. Kemenangan para janda Rawagede tersebut menginspirasi korban perang Belanda di Aceh untuk mengambil tindakan serupa, menuntut Pemerintah Belanda atas kekerasan yang terjadi semasa Perang Aceh. Warga Aceh yang sekarang berdomisili di Swedia akan menggugat kekejaman Belanda pada masa Perang Aceh, khususnya pada tragedi pembantaian Kuta Reh.

Pembantaian Kuta Reh terjadi pada 14 Juni 1904 di Kuta Reh, Gayo. Pembantaian menyebabkan sebanyak 2.922 warga dibunuh, terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Jumlah yang tidak sedikit tentunya dan sangat bertentangan dengan hukum humaniter karena korban adalah penduduk sipil. Meski demikian, keluarga korban tragedi tersebut tetap menyadari perjuangan mendapatkan keadilan butuh waktu panjang, tak jatuh dari langit begitu saja. Pengumpulan bukti atas tragedi tersebut harus dilakukan lebih giat lagi guna menunjang materi gugatan nantinya.
baca selengkapnya…

Belanda saat ini bukan hanya korban kejahatan perang. Negeri Van Oranye ini juga secara resmi ”dikukuhkan” sebagai penjahat perang oleh Pengadilan Sipil Den Haag pada 14 September 2011. Mau tak mau, Belanda harus memberikan kompensasi terhadap keluarga korban pembantaian dan meminta maaf secara resmi atas peristiwa berdarah tersebut. Namun, kenyataan ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Keadilan masih jauh dari harapan dan terus diperjuangkan oleh para korban dan keluarganya.

Mengikuti proses gugatan sembilan janda di Belanda ini sangat menarik. Belanda sedang diuji konsistensinya sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Belanda membuktikan hal itu. Kejahatan tetaplah kejahatan meski hal itu dibalut dengan nama ”kepentingan nasional”. Di sisi lain, proses tersebut juga jadi tantangan bagi penegakkan hukum di Indonesia, terutama terhadap pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Dua negara ini sejatinya sedang diuji komitmennya terhadap penegakkan hukum atas suatu peristiwa masa lalu nan kelam.
baca selengkapnya…