Posts Tagged ‘Belanda’

Istilah eksil mencuat di Indonesia pasca Presiden Wahid (Gus Dur) menjulukinya sebagai “orang-orang kelayapan” dan berusaha memulangkan mereka. Orang-orang yang terhalang pulang bukan atas kemauan sendiri, tapi paksaan negara pasca huru-hara 1965. Mereka menyebar di negara-negara Eropa, dari timur hingga barat. Bahkan ada yang “menyasar” hingga Kuba, bolivia, Korea Utara, dan lainnya.

Para eksil ini bukan lah buronan yang takut pulang untuk menghindari penjara negara. Bukan pula kriminil yang mencoba menghindar dari jerat hukum. Mereka tak pulang karena status sebagai WNI dicabut karena alasan sikap politik yang dinilai tak mendukung rezim fasis-militeristik Suharto.

Siapa mereka (eksil) sebenarnya? Mayoritas dari para eksil 1965 berstatus mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan di era Sukarno. Ada juga anggota keluarga dari mereka yang juga kena terpaksa tak kenal tanah airnya secara langsung. Benar-benar perjuangan berat untuk menjadi seorang Indonesia.

Pada era Suharto, pulang menjadi mantra tersendiri bagi mereka. Tak ada harapan untuk sekadar berkunjung ke makam orang-orang terkasih yang sudah pergi. Pulang sebagai turis dengan status WNA saja butuh perjuangan, apalagi berharap WNI. Kalau menurut eksil di Belanda, Fransisca Fanggidaej, merdeka itu pulang.

Tak ada lisan dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga tak berani pulang. Tak juga pula takut tampil di pemberitaan media massa karena duduk di kursi pesakitan. Bukan itu, mereka tak pulang karena sikap dan negara memang tak menghendakinya. Lenyap sudah generasi unggul di era tersebut.

Menyamakan ikhwal tak pulangnya para eksil dengan buronan kriminal yang lari ke luar negeri tentunya tak sepadan. Mereka sejatinya ingin pulang, bukan menetap atau “mengamankan diri” di negeri orang. Para eksil tak bisa pulang karena dipaksa oleh negara, bukan terpaksa karena keadaan.

Iklan

obey12

Melalui bukunya yang berjudul “Naar de Republik Indonesia” (1925), Tan Malaka mencita-citakan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang cetuskan negara-bangsa bernama “Indonesia”.

Sejarah resmi Indonesia memang tak menulis jejak Tan Malaka dengan gempita. Nama Tan Malaka hanya diletakkan di pinggiran, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai pemberontak. Iya benar, pemberontak. Pemberontak terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

baca selengkapnya…>

Elemen: Air

Kekokohan dan kegagahan bendungan di Belanda tak usah diragukan lagi. Belanda sebagai negara yang mayoritas tanahnya di bawah permukaan air laut sejak dulu berjuang menyiasati alam. Agar tak tenggelam, bendungan nan tinggi dan kokoh pun dibangun di banyak lokasi guna melindungi kehidupan masyarakat. Namun, sejak awal abad XXI, Belanda melakukan revolusi paradigma dalam pengelolaan air dengan drastis. Bendungan tak lagi ditinggikan, malah sebaliknya, air diberi keleluasaan untuk bergerak menyamping.

Keputusan untuk mengubah paradigma dalam pengelolaan air ini bukanlah keputusan mudah. Proses panjang harus dilalui, mulai dari penelitian awal, perencanaan , pembuatan kebijakan, rekayasa teknik dan sosial, hingga implementasi. Penelitian awal, pembuatan kebijakan, dan perencanaan merupakan proses paling panjang karena tahapan tersebut harus dilakukan dengan cermat. Bagaimana pun juga, proyek “revolusi paradigma” ini berimplikasi besar terhadap jutaan warga Belanda. Oleh karena itu, tahap awal ini harus benar-benar matang guna meminimalkan setiap potensi resiko yang ada.
baca selengkapnya…>

Lika-Liku Jalanan

Posted: 23 Juli 2013 in Arbiter
Tag:, , , ,

Sekedar cerita dari negeri Belanda…

Sebuah sepeda motor di parkir di sekitar areal Scheveningen Boulevard, De Hague, Belanda.

Sebuah sepeda motor di parkir di sekitar areal Scheveningen Boulevard, De Hague, Belanda.

Mereka lebih “sadis” dalam mengamankan helm. Tak cukup untuk sekedar ditaruh di bawah jok motor atau memang sekalian supaya gemboknya bisa berfungsi ganda. 🙂

baca selengkapnya…

Konflik agraria terjadi karena UUPA tidak dijalankan.

OLEH: HENDRI F. ISNAENI

SEJAK awal kemerdekaan, pemerintah berupaya merumuskan UU agraria baru untuk mengganti UU agraria kolonial. Pada 1948 pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya. Namun, gejolak politik membuat upaya itu selalu kandas. Panitia agraria pun turut berganti-ganti: Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.

Setelah Peristiwa Tanjung Morawa, pemerintah mengeluarkan UU Darurat No 8 tahun 1954 tentang pemakaian tanah perkebunan hak erfpacht oleh rakyat. Pendudukan lahan tak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pemerintah akan berupaya menyelesaikannya melalui pemberian hak dan perundingan di antara pihak-pihak yang bersengketa.
baca selengkapnya…

Untuk kepentingan Republik, pemerintah memberikan monopoli dagang kepada seorang taipan film Amerika.

PADA 1947, Perdana Menteri Sjahrir meminta Sumitro Djojohadikusumo berangkat ke Amerika Serikat untuk menyiapkan jalan agar sengketa Indonesia-Belanda masuk dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Sumitro tak punya paspor, apalagi uang. Dia menembus blokade Belanda menuju Singapura dan meyakinkan Konsulat AS di sana untuk memberikan visa. Dia juga mengatur penyelundupan kapuk dan kina untuk membiayai perjalanannya.

Satu kapal Amerika yang berusaha mematahkan blokade disita Belanda. Satu kapal lainnya berhasil membawa muatan ke New York tapi para bankir tak mau membayar $80.000 atas pengiriman barang-barang itu. Padahal, setiba di New York, Sumitro tak punya kontak dan uang tunai –hanya $20 di kantong.

Sumitro pun melibatkan firma hukum Delson, Levin, and Gordon di New York tanpa bayaran, yang kemudian menyerahkannya pada pengacara-pelobi Washington, Joseph Borkin –juga karena tertarik pada perkara itu dan tanpa kompensasi. Borkin lalu menghubungi Matthew Fox, taipan film Amerika yang jadi wakil direktur Universal Pictures.
baca selengkapnya…

Sumber: Ranesi

Tak usah menunggu terlalu lama, kabar gembira dari Pengadilan Sipil Den Haag atas gugatan janda dan korban tragedi Rawagede 1947 langsung mendapat respon dari tempat lain. Kemenangan para janda Rawagede tersebut menginspirasi korban perang Belanda di Aceh untuk mengambil tindakan serupa, menuntut Pemerintah Belanda atas kekerasan yang terjadi semasa Perang Aceh. Warga Aceh yang sekarang berdomisili di Swedia akan menggugat kekejaman Belanda pada masa Perang Aceh, khususnya pada tragedi pembantaian Kuta Reh.

Pembantaian Kuta Reh terjadi pada 14 Juni 1904 di Kuta Reh, Gayo. Pembantaian menyebabkan sebanyak 2.922 warga dibunuh, terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Jumlah yang tidak sedikit tentunya dan sangat bertentangan dengan hukum humaniter karena korban adalah penduduk sipil. Meski demikian, keluarga korban tragedi tersebut tetap menyadari perjuangan mendapatkan keadilan butuh waktu panjang, tak jatuh dari langit begitu saja. Pengumpulan bukti atas tragedi tersebut harus dilakukan lebih giat lagi guna menunjang materi gugatan nantinya.
baca selengkapnya…