Membakar dan melarang buku bukanlah hal baru di Indonesia. Sejarah mencatat, penguasa Indonesia telah beberapa kali melarang peredaran dan membakar buku. Pelarangan dan pembakaran buku ini paling massif terjadi kala Suharto berkuasa. Apa pun yang berpotensi memunculkan sikap kritis bakal diberangus.

Berbagai naskah yang telah dikerjakan bertahun-tahun dibakar oleh rezim Suharto sudah biasa terjadi. Naskah-naskah karya Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu korban “kebejatan” perangai ini. Novel “Gadis Pantai” yang begitu memesona bakal sangat indah jika naskah novel Gadis Pantai 2 dan 3 tak ikut dibakar. Juga naskah Ensiklopedi Indonesia yang juga turut dibumihanguskan.

Buku-buku yang dinilai kiri diberangus habis-habisan. Tak ada tempat untuk buku ber-genre ini. Bahkan, buku-buku karya Sukarno juga turut dibreidel, dilarang beredar. Siapa pun yang menyimpan buku karya Sukarno dan diketahui oleh penguasa, suram sudah masa depannya. Stempel komunis bakal diberikan hingga anak-cucunya kelak (inilah hukum paling goblok yang pernah ada di Indonesia dan beberapa pihak masih memanfaatkan ke-goblok-an ini).

“Kakekmu dulu membakar beberapa bukunya karena keadaan tak yang mengharuskannya,” ujar salah seorang saudaraku.

Tak pelak, orang-orang yang menyimpan karya Sukarno dan terlarang lainnya dalam diam serta senyap. Resiko sekecil apa pun harus ditempuh guna melindungi koleksi buku yang mereka miliki. Penguasa melalui Kejaksaan Agung dapat sewaktu-waktu melarang peredaran buku hanya berdasarkan subyektivitas.

Dalam kelamnya dunia literasi Indonesia, pada 13 Oktober 2010 angin berhembus dengan nyaman di Indonesia. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk melarang buku. Menurut MK, Kewenangan Jaksa Agung melarang peredaran barang cetakan in casu buku tanpa melalui proses peradilan merupakan salah satu pendekatan negara kekuasaan, bukan negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pelarangan buku hanya bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan.

Dalam putusan MK Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 disebut, “Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law, seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan.”

Oleh karena itu, segala jenis pelarangan terhadap barang cetakan harus melalui pengadilan. Aparat penegak hukum pun tak berhak memidanakan pemilik buku apa pun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan pelarangan peredarannya dan penarikan dari masyarakat. Pelarangan dan pembakaran buku merupakan bahaya bagi demokrasi.

Lawan buku dengan buku, bukan pelarangan. Apalagi memberangus buku dengan cara sweeping seperti yang dilakukan ormas-ormas tertentu dan penguasa!

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s