Archive for the ‘Arbiter’ Category

nzabonimana

Beberapa hari yang lalu linimasa FB memuat tulisan Denny Siregar yang dibagikan oleh seorang teman tentang Rwanda dan Partai Komunis Indonesia. Saya membacanya sekilas dan sudah tahu maksudnya. Ternyata, tulisan tersebut tidak bersumber dari data, hanya asumsi belaka. Silakan jika Bung Denny tak sepakat dengan tanggapan saya ini, terbuka untuk kritik tanpa harus nyinyir. Saya benci dengan sikap nyinyir oleh pihak mana pun. Silakan dikritik, koreksi, atau apa pun tulisan ini. Tentunya, tanpa harus nyinyir. Data vs data. Ok?

Terkait tulisan perbandingan antara Rwanda dengan Indonesia. Tulisan yang disajikan hanya menggampangkan masalah tanpa melihat proses yang mengikutinya. Bung Denny Siregar dengan gamblang menyebut, “Tahun 2014, Rwanda memperingati 20 tahun genosida itu. Menarik bahwa Rwanda tidak pernah mempermasalahkan “siapa yang benar dan siapa yang salah” pada waktu genosida itu. Mereka hanya menyesalkan ‘tragedi kemanusiaannya’”. Dari rangkaian tulisan tersebut, saya mendapat kesan bahwa Rwanda telah menuntaskan masalah genosida yang pernah mereka alami dengan sembuh sendiri. Apa benar?

baca selengkapnya…

Iklan

fzsvtl3

Salah satu oli terbaik bagi kapitalisme, yakni rasisme. Rasisme dengan berbagai topeng kebencian pada dasarnya merupakan alat bagi pemilik kapital untuk melindungi cengkeraman yang tengah berlangsung. Mereka gunakan isu rasisme untuk menciptakan “liyan” bagi yang berbeda dan hendak meruntuhkan logika tersebut.

Tak hanya itu saja, rasisme merupakan akar dari fasisme dalam berbagai spektrum. Eropa era Hitler merupakan contoh terbaik bagaimana fasisme dibangun melalui rasisme. Tak ada kisah dari rasisme yang berujung pada kebaikan bersama, pasti berakhir pada fasisme.

Fasisme merupakan salah satu bahaya terbesar bagi kemanusiaan. Bahaya ini dapat dilihat dari sikap dr. Tjipto Mangunkusumo dalam melihat dan bersikap terhadap fasisme. Soak komitmen, kita semua pasti tak meragukan lagi sikapnya terhadap kolonialisme Belanda. Indische Partij dan penghargaan Dari Belanda yang beliau taruh di pantatnya merupakan bukti anti-kolonialismenya.

Namun, ketika Hitler berkuasa di Eropa, beliau bersikap sebaliknya. Bagi dr. Tjipto, Belanda harus dibantu, bukan dimusuhi. Semua varian dari fasisme sangat berbahaya sehingga mereka harus dilawan. “Perjuangan di Eropa sekarang itu ialah perjuangan antara demokrasi dengan totalitarianisme. Dalam perjuangan semacam itu tidak salah kita memilih, di manakah akan diletakkan perasaan simpati kita. Sudah tentu di pihak demokrasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, semua ruang dan peluang berkembangnya fasisme harus ditutup rapat. Mereka bisa berubah dengan seribu wajah, bahkan (merasa) menjadi moralis paling suci dengan membangun tatanan “liyan” untuk yang berbeda.

The Hague NL International criminal court.

Pernyataan pengacara HRS tentang langkah yang akan ditempuh pasca penetapan tersangka cukup menarik. Menantang “adrenalin” karena tampak gagah dan garang. Optimistik dan sangat percaya diri.

Untuk kesekian kalinya, pengacara HRS nyatakan akan membawa masalah kliennya ke Mahkamah Internasional. Namun, imajinasinya “dibuyarkan” begitu saja oleh Kemlu RI dan beberapa pihak lainnya karena hanya negara-bangsa saja yang berhak bersengketa di sana.

Namun, pasca penetapan HRS sebagai tersangka, pengacara tersebut kembali melontarkan “ide” kontroversial. Menurut dia, HRS akan menggugat Pemerintah Indonesia ke International Criminal Court (ICC). Ini lah hal paling menarik yang layak untuk dikupas. Benarkan ICC akan menindaklanjuti laporan tersebut atau tidak (karena bukan kewenangannya)?

ICC didirikan untuk mengadili kejahatan sangat serius, meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan agresi, dan kejahatan perang. Silahkan direnungka sendiri, gugatan HRS kira-kira masuk kategori untuk gugat kejahatan apa? (Renungkan saja, ga usah tertawa).

Tak hanya kategori kejahatan, perlu juga dilihat bagaimana posisi Indonesia terhadap Statuta Roma (dasar dari ICC). Apakah sebagai negara pihak atau bukan? Indonesia bukan negara pihak sehingga prosedurnya jika ada persoalan berbeda. Untuk bisa membawa Indonesia ke pengadilan ICC, harus ada rekomendasi/resolusi dari DK PBB. Tanpa itu, hampir mustahil persidangan bisa dilakukan. Apa iya DK PBB bakal bahas gugatan tim pengacara HRS? Siapa tahu, iya kan?

Terlepas dari itu semua, menggugat pemerintah melalui mekanisne yang ada merupakan hak setiap orang. Bagi yang tidak berkepentingan, cukup jadi penonton saja.

Istilah eksil mencuat di Indonesia pasca Presiden Wahid (Gus Dur) menjulukinya sebagai “orang-orang kelayapan” dan berusaha memulangkan mereka. Orang-orang yang terhalang pulang bukan atas kemauan sendiri, tapi paksaan negara pasca huru-hara 1965. Mereka menyebar di negara-negara Eropa, dari timur hingga barat. Bahkan ada yang “menyasar” hingga Kuba, bolivia, Korea Utara, dan lainnya.

Para eksil ini bukan lah buronan yang takut pulang untuk menghindari penjara negara. Bukan pula kriminil yang mencoba menghindar dari jerat hukum. Mereka tak pulang karena status sebagai WNI dicabut karena alasan sikap politik yang dinilai tak mendukung rezim fasis-militeristik Suharto.

Siapa mereka (eksil) sebenarnya? Mayoritas dari para eksil 1965 berstatus mahasiswa ikatan dinas (mahid) yang diberangkatkan di era Sukarno. Ada juga anggota keluarga dari mereka yang juga kena terpaksa tak kenal tanah airnya secara langsung. Benar-benar perjuangan berat untuk menjadi seorang Indonesia.

Pada era Suharto, pulang menjadi mantra tersendiri bagi mereka. Tak ada harapan untuk sekadar berkunjung ke makam orang-orang terkasih yang sudah pergi. Pulang sebagai turis dengan status WNA saja butuh perjuangan, apalagi berharap WNI. Kalau menurut eksil di Belanda, Fransisca Fanggidaej, merdeka itu pulang.

Tak ada lisan dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan sehingga tak berani pulang. Tak juga pula takut tampil di pemberitaan media massa karena duduk di kursi pesakitan. Bukan itu, mereka tak pulang karena sikap dan negara memang tak menghendakinya. Lenyap sudah generasi unggul di era tersebut.

Menyamakan ikhwal tak pulangnya para eksil dengan buronan kriminal yang lari ke luar negeri tentunya tak sepadan. Mereka sejatinya ingin pulang, bukan menetap atau “mengamankan diri” di negeri orang. Para eksil tak bisa pulang karena dipaksa oleh negara, bukan terpaksa karena keadaan.

170706190107-hamburg-protests-large-169

Di lokasi berlangsungnya KTT G-20 Hamburg, Jerman, ribuan aktivis dari berbagai negara berdemonstrasi menentang kapitalisme global, ketidakadilan sosial, dan pengrusakan lingkungan. Negara-negara anggota G-20 dinilai sebagai penyebab ketimpangan perekonomian dunia dan kerusakan lingkungan akibat keserakahan ekonomi. “Welcome to Hell.” Inilah slogan yang diusung oleh para demonstran yang mayoritas berasal dari negara-negara anggota G-7 (anggota G-7 otomatis jadi anggota G-20) yang mayoritas paling menikmati kondisi asimetris perekonomia dunia saat ini. Sayangnya, aksi vandalisme terjadi selama demonstrasi berlangsung.

Apa yang sedang terjadi di Jerman simetris dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota G-20 juga sedang ramai memperbincangkan KTT di Jerman tersebut. Hanya beda satu milimeter saja bias isunya. Di Jerman, para demonstran bahu-membahu menyuarakan keadilan untuk masyarakat dunia dan penyelamatan planet bumi (not free trade, but fair trade). Mereka terinspirasi protes KTT WTO di Seattle 1999 (N-20 Seattle) yang berhasil memaksa para petingggi negara harus berdiam diri di penginapannya. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai “Block G20 – Colour the Red Zone”.

Bagaiamana dengan Indonesia? Di Indonesia juga ramai memperbincangkan kehadiran Presiden Jokowi ke KTT G-20 Hamburg, Jerman. Apakah ramai memperdebatkan bahaya kapitalisme global dan pentingnya penyelamatan planet bumi? Atau isu bagaimana mengurangi ketimpangan antara negara kaya dan miskin, serta pemerataan ekonomi? Keduanya bukan isu utama yang mengemuka di Indonesia. Karena itu, semua orang perlu berpikir “melampaui’ nalar dan isu masyarakat dunia: mengapa presiden Jokowi membawa istri dan anaknya dalam kunjungan kenegaraan tersebut?

Isu keadilan global, penyelamatan bumi, dan pemerataan ekonomi ternyata jauh lebih tidak penting dibanding soal jumlah anggota keluarga presiden yang ikut kunjungan kenegaraan. Benar-benar out of the box! Keren kan?

kamisan-1

Banyak yang berharap lebih kepada Pemerintah Indonesia selain melakukan kecaman terhadap Pemerintah Myanmar. Pemerintah diharapkan, mungkin, mengambil tindakan militer atas dugaan genosida terhadap Suku Rohingya di Myanmar. Kalau benar terjadi, itu sama halnya Indonesia melakukan kejahatan agresi terhadap Myanmar. Mau niru AS era Bush yang seenak udel-nya serang Irak dan Afghanistan? Atau era Obama yang semau gue menghajar Libya? Itu salah kan? Kalau salah, apa perlu meniru tindakan yang sama?

Apa yang bisa dilakukan Pemerintah guna segera menghentikan genosida tersebut? Paling masuk akal, memasukan isu genosida terhadap suku Rohingnya ini menjadi agenda di Dewan HAM PBB. Tentunya juga harus banyak doa agar, jika putusan Dewan HAM PBB positif, DK PBB menyetujui rekomendasinya untuk ditingkatkan menjadi humanitarian intervention. Artinya, tak ada anggota tetap DK PBB yang gunakan hak veto-nya (peluangnya?). Plus lanjutannya, Pengadilan Kriminal Internasional seperti di Yugoslavia, Rwanda, dan Kamboja. Maklum, seperti halnya Indonesia, Myanmar belum ratifikasi Statuta Roma yang memungkinkan segala bentuk the most serious crime dapat langsung diproses tanpa melalui mekanisme di PBB.

Selain itu, ada cara lain lagi untuk penyelesaiannya: melalui ASEAN. Namun demikian, tak perlu berharap lebih terhadap mekanisme ini. Kalau perlu, anggap saja tak ada. Buang-buang waktu dan energi, useless. Dengan tameng prinsip non-intervensi, ASEAN bakal membisu. Paling keras, mungkin, ada respom dalam bentuk pertemuan. Cukup dimaklumi saja.

Meski demikian, segala daya upaya untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar harus diapresiasi. Apa pun hasilnya. Hal tersebut menunjukan, Indonesia negara yang pedul terhadap masalah kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara (dalam negeri bagaimana?) Ohya, perlu juga Kita ingatkan pemerintah untuk meminta maaf atas kekerasan pasca G 30 S/1965 yang menurut cerita memakan korban jiwa sekitar 3 juta orang meninggal dunia. Juga meminta maaf atas peristiwa Talangsari, dll (Apakah saya akan dicap kuminih juga gegara ini? Ampun…)

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menyiapkan cermin terlebih dahulu. Dibuat kerja pararel saja, antara mendesakan agenda genosida di Myanmar dan bercermin. Bercermin untuk apa? Bercermin untuk segala genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia (Pembantaian pasca G 30/S 1965, Talangsari, dll). Apakah itu perlu dituntaskan di dalam negeri atau dibawa juga ke mekanisme PBB?

Ini penting juga jadi cerminan. Kata Bung Karno ketika berpidato di sidang BPUPKI, “mankind is one.” Atau masih juga bisa dipilah-pilah lagi tergantung kepentingan masing-masing?

13598098631

Tujuh tahun lalu saya pernah menulis tentang tol trans Jawa yang makan menghubungkan Jakarta-Probolinggo (ternyata sekarang jadi Jakarta-Banyuwangi). “Kematian” kota Purwakarta dan potensi matinya kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa (pantura) menjadi perhatian utama. Khusus untuk pantura masih hanya rekaan saja karena belum ada buktinya. Hanya menimbang dari pelajaran berharga dari kota lain yang senyap dan Radiator Springs dalam film Cars 1.

Fenomena Mudik Lebaran 2017 kembali menggugah untuk menulis lagi tentang tol trans Jawa ini. Harus diakui, Mudik Lebaran 2017 jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, keberadaan tol darurat Brebes-Pemalang membuat lalu-lintas di sepanjang pantura Jawa Tengah dan pintu tol Brebes Timur tidak se-horor tahun lalu. Berbagai upaya pemerintah untuk menjadikan mudik tahun ini harus mendapatkan apresisasi setinggi-tingginya. Salut!

(lebih…)