Posts Tagged ‘Indonesia’

nzabonimana

Beberapa hari yang lalu linimasa FB memuat tulisan Denny Siregar yang dibagikan oleh seorang teman tentang Rwanda dan Partai Komunis Indonesia. Saya membacanya sekilas dan sudah tahu maksudnya. Ternyata, tulisan tersebut tidak bersumber dari data, hanya asumsi belaka. Silakan jika Bung Denny tak sepakat dengan tanggapan saya ini, terbuka untuk kritik tanpa harus nyinyir. Saya benci dengan sikap nyinyir oleh pihak mana pun. Silakan dikritik, koreksi, atau apa pun tulisan ini. Tentunya, tanpa harus nyinyir. Data vs data. Ok?

Terkait tulisan perbandingan antara Rwanda dengan Indonesia. Tulisan yang disajikan hanya menggampangkan masalah tanpa melihat proses yang mengikutinya. Bung Denny Siregar dengan gamblang menyebut, “Tahun 2014, Rwanda memperingati 20 tahun genosida itu. Menarik bahwa Rwanda tidak pernah mempermasalahkan “siapa yang benar dan siapa yang salah” pada waktu genosida itu. Mereka hanya menyesalkan ‘tragedi kemanusiaannya’”. Dari rangkaian tulisan tersebut, saya mendapat kesan bahwa Rwanda telah menuntaskan masalah genosida yang pernah mereka alami dengan sembuh sendiri. Apa benar?

baca selengkapnya…

Iklan

170706190107-hamburg-protests-large-169

Di lokasi berlangsungnya KTT G-20 Hamburg, Jerman, ribuan aktivis dari berbagai negara berdemonstrasi menentang kapitalisme global, ketidakadilan sosial, dan pengrusakan lingkungan. Negara-negara anggota G-20 dinilai sebagai penyebab ketimpangan perekonomian dunia dan kerusakan lingkungan akibat keserakahan ekonomi. “Welcome to Hell.” Inilah slogan yang diusung oleh para demonstran yang mayoritas berasal dari negara-negara anggota G-7 (anggota G-7 otomatis jadi anggota G-20) yang mayoritas paling menikmati kondisi asimetris perekonomia dunia saat ini. Sayangnya, aksi vandalisme terjadi selama demonstrasi berlangsung.

Apa yang sedang terjadi di Jerman simetris dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota G-20 juga sedang ramai memperbincangkan KTT di Jerman tersebut. Hanya beda satu milimeter saja bias isunya. Di Jerman, para demonstran bahu-membahu menyuarakan keadilan untuk masyarakat dunia dan penyelamatan planet bumi (not free trade, but fair trade). Mereka terinspirasi protes KTT WTO di Seattle 1999 (N-20 Seattle) yang berhasil memaksa para petingggi negara harus berdiam diri di penginapannya. Kelompok ini menamakan dirinya sebagai “Block G20 – Colour the Red Zone”.

Bagaiamana dengan Indonesia? Di Indonesia juga ramai memperbincangkan kehadiran Presiden Jokowi ke KTT G-20 Hamburg, Jerman. Apakah ramai memperdebatkan bahaya kapitalisme global dan pentingnya penyelamatan planet bumi? Atau isu bagaimana mengurangi ketimpangan antara negara kaya dan miskin, serta pemerataan ekonomi? Keduanya bukan isu utama yang mengemuka di Indonesia. Karena itu, semua orang perlu berpikir “melampaui’ nalar dan isu masyarakat dunia: mengapa presiden Jokowi membawa istri dan anaknya dalam kunjungan kenegaraan tersebut?

Isu keadilan global, penyelamatan bumi, dan pemerataan ekonomi ternyata jauh lebih tidak penting dibanding soal jumlah anggota keluarga presiden yang ikut kunjungan kenegaraan. Benar-benar out of the box! Keren kan?

perppu-ormas-ilustrasi-_170720173138-115

Timeline ku berhiaskan 2,5 kategori terkait Perrpu No.2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2017 Tentang Ormas. Mereka wira-wiri bergantian jadi pertamax. Tak masalah, inilah pro dan kontra, biasa-biasa saja dan menyehatkan pikiran.

Lho, kok 2,5 kategori? Yap, karena ada 1 kategori yang ku pecah karena berbeda pandangan dalam menafsirkan demokrasi. Padahal hal ini merupakan hal paling mendasar. Namun, abaikan saja dulu hal ini.

Kategori pertama, yakni pendukung Perppu. Mereka mendukung langkah presiden terkait hal ini karena menilai ada potensi ancaman eksternal dan internal. Semua argumennya masuk akal. Berbagai periatiwa teror dan huru-hara politik di tanah air jadi rujukan. Apa yang terjadi di Syria dan Filipina dijadikan contoh.

Kategori kedua melingkupi: alasan demokrasi sepenuhnya dan “setengah” demokrasi. Pihak pertama menekankan pada kebebasan berserikat dan berkumpul, serta bahaya stigmatisasi. Mereka mencontohkan peristiwa pembantaian dan stigmatisasi terhadap orang-orang yang dicap PKI beserta keturunannya. Kejadian tersebut berpotensi berulang dengan adanya Perppu ini.

Sedangkan pada pihak yang lain, mereka mengabarkan tentang ancaman terhadap demokrasi. Meski demikian, mereka tetap setia pada slogan, “awas bahaya laten komunisme!” Ingat, yang disasar bukan hanya PKI sebagai institusi, juga termasuk ideologinya. Kemarin main ke mana saja kok baru sekarang teriak demokrasi?

Saya pun menikmati perbedaan pendapat ini. Namun bisa berubah menjadi muak dan murka jika ada yang menyinggung soal SARA sebagai jurus andalannya. Mungkin perlu minum seteguk vodka biar andalannya jurus mabuk saja. Itu jauh lebih baik.

Lha kamu bagaimana? Saya tetap berpegang teguh pada prinsip, pikiran tak boleh dipenjarakan dan hak negara untuk tetap survive. Saya tak mau menjelaskan lebih jauh soal pandangan ini.

obey12

Melalui bukunya yang berjudul “Naar de Republik Indonesia” (1925), Tan Malaka mencita-citakan lahirnya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena itu, beliau mendapatkan gelar sebagai Bapak Republik Indonesia karena menjadi orang pertama yang cetuskan negara-bangsa bernama “Indonesia”.

Sejarah resmi Indonesia memang tak menulis jejak Tan Malaka dengan gempita. Nama Tan Malaka hanya diletakkan di pinggiran, bahkan seringkali dikonotasikan sebagai pemberontak. Iya benar, pemberontak. Pemberontak terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

baca selengkapnya…>

indonesia_satu_by_emilleart-d3ei67b

Amerika Serikat mengenal pakem kepemimpinan berdasarkan identitas pribadi, yakni: white, protestan, dan anglo-saxon. Pakem tersebut senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pemilihan presiden. Meski demikian, hal tersebut bukanlah harga mati karena bukan atas dasar konstitusi, melainkan kultur politik belaka.

Presiden J.F. Kennedy bukanlah seorang Protestan, tapi penganut Katholik. Barrack Obama juga tak berkulit putih. Artinya, tradisi politik berdasarkan identitas sosial-kultural tersebut tak hilangkan hak warga negara untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, butuh kerja keras dan perjuangan lebih untuk itu.
baca selengkapnya…>

grove-of-olive-trees-on-a-plantation-for-olive-oil-production-almeria-dxy7ng

Kebun zaitun tampak sejauh mata memandang. Pohon dan daunnya tampak berjejer rapi di daerah perbukitan agak kering dengan dengan kondisi tanah lumayan tandus. Sangat aneh, di wilayah seperti itu bisa tumbuh pohon zaitun dengan subur.

Ini bukan mukjizat atau keajaiban alam, tapi akal-budi manusia. Ternyata, di bagian bawah pepohonan tersebut ada sistem pengairan dengan pipa-pipa cukup rumit. Tiap pohon diairi satu kran air yang diatur sedemikian rupa. Ini bukan perkebunan, tapi pertanian yang dikelola masyarakat setempat.

“Pemerintah menyubsidi para petani dan memberi perhatian khusus kepada merek,” ujar sumber yang mengunjungi lokasi tersebut.

Pemerintah Spanyol menggelontorkan dana cukup besar untuk para petani agar produk mereka senantiasa kompetitif. Para petani di Almeria hidup sejahtera dengan profesinya. Mengapa? Pemerintah melindungi kepemilikan lahan pertanian dan aktif menjaga hasil panennya supaya tetap bagus.

Sunber juga menceritakan kehidupan para petani di Almeria. Kehidupan mereka sangat dinamis dengan tingkat kesejahteraan cukup tinggi. “Sangat jauh jika dibandingkan dengan keadaan petani di Indonesia,” tegasnya.

Apa yang dikemukakan sumber di atas memang benar adanya. Tingkat perhatian pemerintah terhadap petani memang jauh berbeda. Subsidi pertanian di Indonesia tak sebesar yang diberikan Pemerintah Spanyol kepada petaninya.

Minimnya subsidi pertanian memaksa pemerintah Indonesia melakukan pembatasan impor produk pertanian. Salah satu langkah shortcut melindungi kepentingan perlindungan petani. Tentunya, negara lain berkepentingan dengan hal tersebut. Masalah ini dibawa ke WTO karena Indonesia dinilai melakukan proteksi. Barang haram dalam rezim perdagangan bebas.

Beberapa hari yang lalu seorang kawan mengirim pesan pendek. Isinya sangat getir karena mengingatkan kembali nasib petani Indonesia ke depan. “Gimana bung kondisi outlook perekonomian Indonesia 2017? Kita kalah dalam sidang di WTO tentang impor produk holtikultura. Dipastikan buah-buahan dan sayur-sayuran, serta kebutuhan pangan lainnya dari luar negeri semakin membanjiri pasar di Indonesia,” tulisnya.

Pada 22 Desember 2016, World Trade Organisation (WTO) memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait kebijakan proteksi Indonesia atas produk holtikultura dan peternakan. Indonesia mau tak mau harus mematuhi putusan tersebut karena sudah bergabungbdalam rezim perdagangan bebas WTO sejak 1995.

Sengaja ku biarkan pesan tersebut tanpa balasan. Hanya bisa berpikir dan merenungkan kembali kisah Bung Karno dengan Pak Marhaen. Apakah ini pertanda andai Bung Karno masih hidup dan bertemu petani lagi tetap akan membicarakan hal yang sama seperti puluhan tahun silam? Ini hanya imajinasi belaka.

Dalam demagoginya, seorang teman memberikan jawaban sederhana atas imajinasi tersebut. “Bisa, asal Indonesia mundur dari semua rezim perdagangan bebas. Hampir mustahil bisa berdaulat atas pangan jika masih terlibat di berbagai rezim tersebut.”

Aku pun menjawab, “kita lihat saja kelanjutannya.”

Sembari membuka foto-foto ladang pertanian zaitun di Almeria, tiba-tiba muncul pertanyaan. Mungkin bakal ada menyebutnya hanya ilusi atau halusinasi, bahkan delusi. Butuh berapa lama para petani Indonesia bisa seperti petani di Almeria?

 

Saat awal paspor dicabut oleh Pemerintah Indonesia via KBRI Moskow merupakan masa yang cukup berat bagi para mahasiswa di Uni Soviet. Informasi tentang kondisi tanah air harus dicari dari media lain. KBRI Moskow sudah tertutup bagi mereka karena sudah tak diakui lagi sebagai WNI. Radio dan koran menjadi satu-satunya sarana yang paling memungkinkan. Indonesia pun terasa semakin jauh dah sulit dijangkau.

Kabar tentang Indonesia saat itu simpang-siur adanya. Lambat laun seiring perjalanan waktu, informasi tentang kondisi Indonesia pasca transisi politik berdarah (1965) dapat mereka peroleh.  Akhirnya, mereka pun sadar. Harapan untuk bisa pulang kembali ke Indonesia demi tepati janji ketika berangkat ke Uni Soviet semakin kabur. Namun, ada juga yang masih menyisakan harapan untuk bisa pulang. “Barangkali, 3-5 tahun lagi kondisi akan normal kembali.” Itulah sejengkal harapan yang ada di tengah ketidakpastian.
baca selengkapnya…>