Posts Tagged ‘Statuta Roma’

kamisan-1

Banyak yang berharap lebih kepada Pemerintah Indonesia selain melakukan kecaman terhadap Pemerintah Myanmar. Pemerintah diharapkan, mungkin, mengambil tindakan militer atas dugaan genosida terhadap Suku Rohingya di Myanmar. Kalau benar terjadi, itu sama halnya Indonesia melakukan kejahatan agresi terhadap Myanmar. Mau niru AS era Bush yang seenak udel-nya serang Irak dan Afghanistan? Atau era Obama yang semau gue menghajar Libya? Itu salah kan? Kalau salah, apa perlu meniru tindakan yang sama?

Apa yang bisa dilakukan Pemerintah guna segera menghentikan genosida tersebut? Paling masuk akal, memasukan isu genosida terhadap suku Rohingnya ini menjadi agenda di Dewan HAM PBB. Tentunya juga harus banyak doa agar, jika putusan Dewan HAM PBB positif, DK PBB menyetujui rekomendasinya untuk ditingkatkan menjadi humanitarian intervention. Artinya, tak ada anggota tetap DK PBB yang gunakan hak veto-nya (peluangnya?). Plus lanjutannya, Pengadilan Kriminal Internasional seperti di Yugoslavia, Rwanda, dan Kamboja. Maklum, seperti halnya Indonesia, Myanmar belum ratifikasi Statuta Roma yang memungkinkan segala bentuk the most serious crime dapat langsung diproses tanpa melalui mekanisme di PBB.

Selain itu, ada cara lain lagi untuk penyelesaiannya: melalui ASEAN. Namun demikian, tak perlu berharap lebih terhadap mekanisme ini. Kalau perlu, anggap saja tak ada. Buang-buang waktu dan energi, useless. Dengan tameng prinsip non-intervensi, ASEAN bakal membisu. Paling keras, mungkin, ada respom dalam bentuk pertemuan. Cukup dimaklumi saja.

Meski demikian, segala daya upaya untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar harus diapresiasi. Apa pun hasilnya. Hal tersebut menunjukan, Indonesia negara yang pedul terhadap masalah kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara (dalam negeri bagaimana?) Ohya, perlu juga Kita ingatkan pemerintah untuk meminta maaf atas kekerasan pasca G 30 S/1965 yang menurut cerita memakan korban jiwa sekitar 3 juta orang meninggal dunia. Juga meminta maaf atas peristiwa Talangsari, dll (Apakah saya akan dicap kuminih juga gegara ini? Ampun…)

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu menyiapkan cermin terlebih dahulu. Dibuat kerja pararel saja, antara mendesakan agenda genosida di Myanmar dan bercermin. Bercermin untuk apa? Bercermin untuk segala genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia (Pembantaian pasca G 30/S 1965, Talangsari, dll). Apakah itu perlu dituntaskan di dalam negeri atau dibawa juga ke mekanisme PBB?

Ini penting juga jadi cerminan. Kata Bung Karno ketika berpidato di sidang BPUPKI, “mankind is one.” Atau masih juga bisa dipilah-pilah lagi tergantung kepentingan masing-masing?

Tulisan guru besar dari FEUI di Harian Kompas pekan lalu (22/1) yang berjudul “ACFTA Sudah Telanjur” cukup menggugah hati. Di situ dijelaskan tentang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang sudah telanjur diberlakukan pada 1 Januari tahun ini. Tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain melaksanakan seluruh poin perjanjian dengan segala keterbatasan yang ada. Indonesia harus membuka pasar seluas-luasnya sebagai implikasi dari perjanjian tersebut.

Artikel berbobot itu barangkali sah-sah saja bila dilihat dari kacamata ekonomi atau pencitraan (reputasi). Namun, dalam perspektif negara-bangsa, hal itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dibatalkan. Terlepas didalam perjanjian tersebut terdapat poin yang mengatakan adanya peluang untuk renegosiasi. Untuk itu, Traktat Westphalia yang menjadi acuan utama negara modern harus ditelaah kembali, terutama pada poin tentang kedaulatan (sovereignty). Negara-bangsa adalah satu-satunya entitas yang memunyai legitimasi didalam wilayah yang menjadi yuridiksinya.
baca selengkapnya…