Posts Tagged ‘korupsi’

“Hanya untuk kasus korupsi saja tak dihubung-hubungkan dengan kebangkitan PKI atau bahaya laten komunis.”

Beberapa hari terakhir merebak isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Berbagai komentar pun keluar dari masyarakat terhadap isu ini. Rata-rata mengajak semua pihak untuk mewaspadai bahaya laten komunisme. Tak hanya itu saja, aparat keamanan dan pertahanan pun ikut turun gunung dengan otoritas yang mereka miliki.

Pemberitaan pun banyak mengabarkan tentang penangkapan terhadap orang yang memakai kaos bergambar palu-arit. Gambar yang diidentikan sebagai bendera PKI meski faktanya bukan. Mulai dari kaos merah bergambar palu-arit kuning hingga logo band luar negeri yang mengandung unsur “terkutuk” juga kena penertiban. Semua hal yang terkait palu-arit jadi sorotan.
baca selengkapnya…>

Iklan

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) menjadi isu besar setelah digulirkannya wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD). Wacana ini diusung Koalisi Merah Putih yang saat Pilpres 2014 mengusung pasangan Prabowo-Hatta.

Berbagai tanggapan bermunculan dan mayoritas menolak wacana tersebut. Demokrasi menjadi alasan penolakan karena pemilukada melalui DPRD dinilai sebagai kemunduran.

Koalisi Merah Putih mengusung wacana itu karena prihatin dengan fenomena banyaknya kepala daerah yang tersangkut pidana korupsi. Menurut data Kemendagri, sejak 2005 sampai Februari 2014, sebanyak 318 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Angka yang cukup fantastis tentunya di tengah upaya pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan. Mereka juga beralasan, pemilukada langsung mempunyai ongkos ekonomi dan sosial-politik yang sangat besar. Argumen ini menjadi mantra untuk mengembalikan pemilukada secara tidak langsung melalui DPRD.
baca selengkapnya…

Siapa yang tidak suka mendapatkan barang-barang mewah dengan gratis dan langsung diantar ke rumah? Siapa juga yang tidak suka menggunakan fasilitas cepat dan kilat untuk pelayanan SIM yang harusnya ngantri berjam-jam? Siapa pula yang tidak suka diberi rumah mewah di Jakarta yang harganya mencapai miliaran rupiah? Siapa pula orang yang suka menolak hadiah dan akses yang mudah-bebas hambatan karena jabatannya?

Siapa lagi orang “aneh” itu kalau bukan Hoegeng Iman Santoso, seorang tokoh yang pernah menjadi orang penting di kepolisian negeri ini pada era tahun 1970-an. Seorang Kapolri (1968-1971), Deputi Operasi Kepolisian (1966), Panglima Angkatan Kepolisian (1968), Kepala Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara (1956), Kepala Imigrasi (1960), dan Menteri Iuran Negara dalam Kabinet “100 Menteri” (1965).

Seorang polisi yang memiliki jiwa kerja keras, bertanggung jawab, berdedikasi, dan antikorupsi. Seseorang yang bisa menjadi cermin buat siapa saja, bukan hanya polisi, namun juga kita semua.
baca selengkapnya…

Iklan Politik PD pada Pemilu 2009 Sumber: http://www.psychologymania.com

Masih segar dalam ingatan iklan politik Partai Demokrat (PD) menjelang Pemilu 2009 lalu, “KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI”. Saya yakin, iklan politik tersebut memunyai tujuan mulia untuk mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) dan menegaskan bahwa partai bintang mercy ini anti-korupsi. Tak ada yang salah dengan iklan politik dari perspektif kampanye untuk menggaet simpati massa. Namun, seiring perjalanan waktu, iklan politik tersebut jadi hampa dan terasa hambar serta tidak bermakna dengan fakta yang ada sekarang.

Fakta yang ada saat ini menegaskan, tiga bintang iklan politik PD “KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI” sudah menjadi tersangka tipikor. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sang Ketua Umum DPP PD sebagai tersangka tipikor. Sebelumnya, Angelina Sondakh (anggota DPR) dan Andi M Mallarangeng (Menpora) sudah ditetapkan sebagai tersangka tipikor terlebih dulu oleh KPK. Artinya, tiga dari delapan bintang iklan politik tersebut sudah jadi tersangka. Prosentase cukup besar kiranya jika dihitung secara matematis.
baca selengkapnya…

Kalau kita menonton film Hotel Rwanda atau Sometimes in April, pikiran kita bakal dibawa lari pada peristiwa sangat menyedihkan di Rwanda. Genosida pada paruh 1990-an yang terjadi di negara tersebut telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan masyrakatnya. Sangat mengerikan dan di luar batas nalar manusia. Di luar persoalan genosida tersebut, Rwanda ternyata telah melesat, berlari menyalip kita yang terlena dan hanya jalan di tempat.

Mungkin, banyak alibi untuk menutupi ketertinggalan kita dari negara yang baru saja lepas dari dari konflik kemanusiaan tersebut. Reformasi yang gagal, masih dalam fase transisi demokrasi, ata apa pun bisa jadi alasan untuk mengelak fakta ketertinggalan Indonesia dengan Rwanda. Tertinggal dalam upaya perang melawan korupsi yang ternyata di Rwanda jauh lebih baik. Kita layak iri dengan negara yang baru membangun pada akhir era 1990-an selepas konflik ini.
baca selengkapnya…

Sejarah tak hanya berbicara tentang masa lalu. Sejarah juga berbicara tentang masa kini dan masa depan. Apa yang akan kita lakukan saat ini merupakan sejarah bagi masa depan.

Pernyataan ini merupakan aksiomatik dari tiap jejak langkah suatu bangsa maupun individu. Masa depan suatu bangsa sangat tergantung dari apa yang sekarang dilakukan oleh warga negaranya dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Masa kini merupakan masa lalu bagi masa depan sehingga menjadi sejarah bagi generasi mendatang.

Peringatan Hari Pahlawan merupakan wujud penghormatan terhadap masa lalu. Apa yang terjadi pada 10 November 1945 telah memberikan dasar perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
baca selengkapnya…

Jakarta, 1 Desember 2011. Korupsi adalah isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Namun di tengah dunia yang semakin tanpa batas, maka kita tidak bisa melupakan posisi relatif negara kita dibanding dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha pemberantasan korupsi. Krisis ekonomi di Eropa maupun gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan di negara-negara Arab pada awal tahun ini, menunjukkan bahwa kekacauan suatu negara akibat buruknya tata kelola ekonomi maupun maraknya korupsi tidak hanya akan merusak negara tersebut, namun memiliki potensi efek domino terhadap negara-negara lain di sekitarnya.

Transparency International (TI) kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) pada hari ini secara global. Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Tahun ini CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia.
baca selengkapnya…