Posts Tagged ‘konstitusi’

indonesia_satu_by_emilleart-d3ei67b

Amerika Serikat mengenal pakem kepemimpinan berdasarkan identitas pribadi, yakni: white, protestan, dan anglo-saxon. Pakem tersebut senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pemilihan presiden. Meski demikian, hal tersebut bukanlah harga mati karena bukan atas dasar konstitusi, melainkan kultur politik belaka.

Presiden J.F. Kennedy bukanlah seorang Protestan, tapi penganut Katholik. Barrack Obama juga tak berkulit putih. Artinya, tradisi politik berdasarkan identitas sosial-kultural tersebut tak hilangkan hak warga negara untuk menjadi seorang pemimpin. Namun, butuh kerja keras dan perjuangan lebih untuk itu.
baca selengkapnya…>

Beginilah Kondisi Sekolahku

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Inilah bunyi pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang sudah tentu didalamnya mengandung kewajiban bagi negara untuk menyediakannya. Bukan sekedar menyediakan saja, tapi harus layak dan tidak membahayakan perserta didik, serta murah. Namun, itu hanya ada di atas kertas meskipun anggaran pendidikan mencapai 20 persen APBN. Pendidikan masih jadi “barang” langka bagi mereka yang tinggal di pinggiran negeri.

Potret buram pendidikan di Indonesia salah satunya terjadi di Pulau Bawean, sepelemparan batu dari Pulau Madura. Sekolah di Pulau ini ada yang cukup mengenaskan. Fasilitas pendidikan jauh dari standar, bisa dikatakan tidak layak. Tembok jebol, beralaskan tanah, dan atap bangunan sudah dimakan umur. Bagaiamana mungkin anak-anak itu bisa belajar dengan maksimal jika kondisi gedung sekolahnya sangat mengenaskan?
baca selengkapnya…

Masyarakat akan selalu bertanya ketika kita duduk di jabatan publik, terutama jika menjadi wakil rakyat, apa yang akan dikerjakan dalam 100 hari pertama (?) Jika menjadi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD), hal pertama yang akan saya lakukan yakni memperjuangkan amendemen UUD 1945. Amendeman UUD 1945 merupakan titik tolak dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah, salah satunya, dengan optimalisasi kewenangan DPD.

Tentunya bukan jadi hal mudah untuk mengamendemen konstitusi. Perlu penggalangan kekuatan yang massif agar agenda tersebut bisa terlaksana, baik level atas maupun bawah. Semua elemen masyarakat harus dikerahkan agar kepentingan daerah bisa diperjuangkan lebih optimal dengan penguatan kelembagaan DPD dari sisi fungsi dan kewenangannya. Inilah langkah strategis yang akan saya tempuh jika menjadi anggota DPD meski pun itu jadi perjuangan sangat berat.
baca selengkapnya…

Sebuah konstitusi negara lazimnya disusun dengan cermat dan memuat aturan pokok bernegara. Konstitusi tersebut disusun berdasarkan latar belakang dan ciota-cita pendirian negara. Namun, rumus tersebut tidak berlaku di Libya selama Khadafi berkuasa sejak September 1969. Konstitusi adalah dirinya dengan beragam argumen yang menyesatkan. Seperti adagium sistem kerajaan tradisional, the king can do no wrong.

Dua Kitab Hijau (Kitab Akhdar) dan buku The Third International Theory jadi dasar Khadafi dalam menjalankan roda pemerintahan Libya. Ketiga terbitan tersebut secara sepihak diresmikan sebagai konstitusi Libya. Tentunya, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan logika umum tentang konstitusi suatu negara.
baca selengkapnya…