IPK 2012: Berkaca dari Kebangkitan Negara Lain

Kalau kita menonton film Hotel Rwanda atau Sometimes in April, pikiran kita bakal dibawa lari pada peristiwa sangat menyedihkan di Rwanda. Genosida pada paruh 1990-an yang terjadi di negara tersebut telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan masyrakatnya. Sangat mengerikan dan di luar batas nalar manusia. Di luar persoalan genosida tersebut, Rwanda ternyata telah melesat, berlari menyalip kita yang terlena dan hanya jalan di tempat.

Mungkin, banyak alibi untuk menutupi ketertinggalan kita dari negara yang baru saja lepas dari dari konflik kemanusiaan tersebut. Reformasi yang gagal, masih dalam fase transisi demokrasi, ata apa pun bisa jadi alasan untuk mengelak fakta ketertinggalan Indonesia dengan Rwanda. Tertinggal dalam upaya perang melawan korupsi yang ternyata di Rwanda jauh lebih baik. Kita layak iri dengan negara yang baru membangun pada akhir era 1990-an selepas konflik ini.

“Jangan” Hukum Mati Koruptor

Mencuatnya kasus mafia pajak (hukum) yang melibatkan Gayus Tambunan yang kemudian membuka selubung lainnya semakin membuat masyarakat marah. Wacana pengenaan hukuman mati bagi para koruptor menguat. Hampir seluruh lapisan masyarakat menginginkan agar mereka dihukum mati karena telah merugikan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat “dimakan” sendiri sehingga pembangunan terhambat. Menurut Peter Eigen dari Transparency International, korupsi tak hanya menghambat upaya kemiskinan, malah melahirkan kemiskinan baru.

Maraknya korupsi di Indonesia membuat masyarakat seringkali merujuk China yang keras terhadap para koruptor. China menghukum para koruptor itu tanpa ampun. Mereka dihukum mati apabila memenuhi kriteria tertentu dan hal itu sering terjadi. “Proyek” hukuman mati ini tak bisa lepas dari tekad Presiden China Jiang Zhe Min ketika terpilih. Dengan tegas dia menyatakan agar dibuatkan 1000 peti mati untuk koruptor. Sebanyak 999 buah untuk para koruptor, dan sisanya untuk dia bila melakukan korupsi. Tak bisa dipungkiri, hal ini menjadi shock therapy tersendiri untuk tidak melakukan korupsi.