Serangan tentara Israel di Jalur Gaza Palestina akhir-akhir ini mengingatkan lagi peristiwa akhir 2008 dan awal 2009 silam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan tak berdaya untuk mencegah terjadinya banjir darah di Gaza. Semuanya tentu tidak ingin peristiwa empat tahun silam tersebut terulang kembali. Tatanan internasional yang adil tanpa impunitas harus diciptakan untuk mencegah terjadinya berbagai macam kejahatan berat HAM.

Dalam peristiwa kelam empat tahun lalu, Laporan Dewan HAM PBB nyatakan, Israel telah melakukan kejahatan agresi pada peristiwa tersebut. Namun, PBB terkesan diam saja, tidak menindaklanjuti sebagaimana mestinya. Laporan tersebut terhadang di Dewan Keamanan (DK) PBB akibat veto negara sekutu Israel sehingga rekomendasi di dalamnya tidak bisa dijalankan dengan semestinya.

Veto di DK PBB menyebabkan laporan Richard Goldstone yang berjudul Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict ini hanya jadi monumen dokumen saja. PBB melalui lembaga yang bertugas mengadili kejahatan berat HAM tidak bisa memrosesnya.

Standar ganda DK PBB ini membuat kemanan manusia (human security) terancam. Responsibility to protect untuk melaindungi keamanan manusia tidak berjalan efektif. Karena itu, untuk menyiasati situasi anarkhis tersebut perlu adanya regulasi yang adil tanpa mengganggu keseimbangan politik internasional.

Sepak terjang DK PBB yang menerapkan standar ganda ini perlu dikritisi karena semua keputusan-keputusan penting di PBB senantiasa melaluinya. Standar ganda tersebut tidak hanya terkait persoalan Israel-Palestina, banyak kasus-kasus lainnya yang menjadikan institusi ini bermuka dua. Reformasi kelembagaan perlu untuk ditekankan agar tercipta keadilan tanpa impunitas.

Penerapan kebijakan ganda ini semakin menambah daftar permasalahan yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Insiden demi insiden kekerasan menjadi suguhan tanpa henti yang menyebabkan api konflik semakin berkobar. Berbagai perundingan damai yang dilaksanakan pun menjadi nihil dalam implementasinya.

Reformasi DK PBB bukan berarti menghapus sistem adanya anggota tetap dan tidak tetap beserta hak-haknya. Penghapusan sistem ini bisa menjadi bom waktu seperti yang pernah dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa dulu. Anarkhisme politik internasional memerlukan adanya hegemonic stability agar keseimbangan bisa terus terjaga.

Untuk melakukan reformasi tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai obyek perubahan, yakni: pertama, jumlah anggota. Perlu untuk menambah jumlah anggota DK PBB karena dinamika politik internasional saat ini yang bersifat multipolar. Konstelasi dan kontestasi politik saat ini sudah berubah pasca Perang Dingin. DK PBB harus mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di tiap kawasan.

Kedua, perubahan konsep veto anggota tetap DK PBB. Sistem veto di DK PBB saat ini sangatlah tidak adil. Satu anggota tetap melakukan veto, DK PBB gagal ambil keputusan. Penambahan jumlah anggota DK PBB ini bertemali erat dengan sistem pengambilan keputusan. Perlu mengubah bagaimana veto bisa dilakukan, yakni berdasarkan perhitungan tertetu di antara anggota tetap DK PBB. Misal, jika sekarang anggota DK PBB lima negara, maka keputusan bisa batal jika ada minimal dua veto.

Kedua hal tersebut, menurut penulis, bisa menjadi solusi atas kebuntuan terhadap konflik puluhan tahun antara Israel-Palestina. Dalam hal ini, perlindungan terhadap warga sipil jadi prioritas mengingat perang tersebut sudah memakan korban sangat banyak. Perlindungan yang menggunakan institusi PBB sebagai lembaga internasional yang memunyai tanggung jawab terhadap terciptanya perdamaian dunia.

De-eskalasi Konflik

Puluhan resolusi PBB tentang konflik Israel-Palestina sudah dikeluarkan sejak 1967 hingga sekarang. Resolusi tersebut ternyata tidak bertaji karena senantiasa dilanggar oleh Israel. PBB sebagai lembaga yang memunyai kuasa untuk memaksakan implementasi resolusi ternyata tidak bisa berbuat banyak. Sanksi tegas tidak pernah diberikan kepada Israel ketika mereka melakukan pelanggaran.

Serangan Israel yang  membabi-buta di jalur Gaza saat ini  harus segera diakhiri. PBB harus mengambil sikap tegas dan jelas terhadap agresi yang sekarang sedang berlangsung. Membiarkannya berlangsung lebih lama lagi akan merugikan masyarakat sipil. Tentunya, banyangan kelam 2008 silam yang menewaskan lebih dari 1400 warga sipil Gaza sangat tidak diinginkan terjadi lagi. Tak hanya PBB, organisasi-organisasi kawasan juga perlu melakukan hal yang sama, menekan Israel supaya menghentikan serangannya.

Organisasi kawasan di kawasan Arab, Liga Arab, memunyai peran paling signifikan terhadap penghentian serangan tentara Israel ke Jalur Gaza. Pernyataan Menteri Luar Negeri Tunisia Rafik Abdesslem sangat tepat terkait posisi yang harus diambil Liga Arab. Liga Arab memunyai tanggung jawab untuk melindungi warga Gaza dan menghentikan serangan Israel (Republika, 18/11). Liga Arab harus mendorong terjadinya gencatan senjata di antara pejuang Palestina dan tentara Israel.

Upaya de-eskalasi konflik sangat penting bagi warga Gaza. Beragam upaya harus dilakukan oleh negara dan organisasi apa pun untuk melindungi keberadaan warga Gaza. Usaha untuk menghentikan serangan membabi-buta tentara Israel saat ini bisa menjadi sedikit obat bagi warga sipil di Gaza untuk bernafas lega. Seruan atau desakan tidaklah cukup untuk menghentikan aksi brutal tersebut. Peringatan keras perlu diberikan kepada Israel untuk segera menghentikan aksinya.

Tulisan yang terlambat diposting (2012)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s