Revisi Setengah Hati

Posted: 22 Desember 2013 in Hukum
Tag:, , ,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal penting dalam revisi tersebut tentang poin adanya ketidakwajiban untuk mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini merupakan salah satu kemajuan yang perlu dicatat meski setengah hati.

Tak hanya dalam KTP saja. Dalam keseharian, kita sering dihadapkan pada pertanyaan agama di formulir yang harus diisi. Padahal, formulir tersebut tak ada hubungannya sama sekali dengan agama yang kita anut. Kondisi demikian sudah jamak terjadi dan seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa meski agama merupakan urusan privat. Apa urgensi adanya pertanyaan agama dalam hal ini?

Dalam persoalan kolom agama di KTP, aturan ini memang layak untuk dihapuskan. Agama merupakan urusan privat warga negara. Negara tak perlu turut campur, bahkan haram hukumnya untuk mengintervensi kecuali dalam kondisi tertentu (deformation religion). Faktanya, di Indonesia, kolom agama tetap dilestarikan meski keberadaannya sudah sejak lama dipertanyakan. Apalagi ditunjang dengan anggapan umum adanya agama yang diakui pemerintah.

Tak pelak, diskriminasi pun terjadi terhadap orang-orang yang menganut agama di luar “agama yang diakui pemerintah” tersebut. Mereka tak bisa menuliskan agama yang dianutnya dengan bebas, terutama bagi penganut aliran kepercayaan dan agama di luar yang “diakui pemerintah”. Namun, adanya perubahan terhadap UU No. 23/2006 ini sedikit memberikan angin segar bagi siapa pun untuk mengisi kolom agama di KTP sesuai keyakinannya.

Meski angin segar sudah diberikan, menurut penulis, hal ini masih tetap berpotensi menimbulkan diskriminasi. Apabila kolom agama tak diisi meski jadi penganut salah satu agama, hal ini cukup sensitif dalam masyarakat Indonesia. Bisa jadi, orang yang sengaja mengosongkan kolom agama di KTP-nya karena menilai itu hal privat dianggap atheis. Kita perlu menengok situasi sosio-kultural masyarakat Indonesia saat ini yang dibentuk oleh internalisasi sedemikian rupa terkait atheisme.

Pencantuman kolom agama di KTP pada dasarnya berpotensi terjadinya diskriminasi. Adanya kolom agama tersebut, meski bebas diisi atau tidak, akan tetap menjadi batu sandungan. Mengapa kolom agama yang notabene sarat kepentingan tersebut tetap dipertahankan? Jika hal tersebut dikaitkan dengan pemakaman seseorang, perlu kiranya belajar ke negara-negara yang tak menerapkan aturan ini. Sekali lagi, agama merupakan urusan privat, bukan publik.

Adakah Agama yang Diakui Pemerintah?

Sejak kecil kita dicekoki jika di Indonesia ada agama yang diakui pemerintah. Ketika era Suharto, katanya, ada lima agama yang diakui pemerintah. Namun, di Era Gus Dur bertambah satu lagi. Jika kita menilik semua pernyataan tentang adanya agama yang diakui oleh pemerintah, adakah regulasi yang menegaskan yang tersebut? Penulis yakin 100 persen tidak ada.

Semua pernyataan tentang adanya agama yang diakui oleh pemerintah pada dasarnya tak punya dasar hukum. Bisa dikatakan, itu hanya asumsi atau anggapan saja. Namun, asumsi atau anggapan tersebut sudah melembaga sehingga aturan legal-formal diabaikan. Bahkan, berbagai peraturan turut serta menyertakan atau menegaskan adanya agama yang diakui oleh pemerintah meski hal tersebut hanyalah semu.

Terkait hal ini membuat penulis terbawa pada ingatan ketika SMA dulu. Pertanyaan tentang dasar hukum tentang agama yang diakui negara terlontar. Sayangnya, tak ada jawaban yang memuaskan karena dasar hukumnya tak ada. Adanya hanya SK Mendagri tentang Tata Cara Pengisian Kolom Agama di KTP, bukan aturan tegas tentang hal itu.

Barangkali, Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dijadikan rujukan. Padahal, dalam penjelasan tersebut terang sekali tak menyebut adanya agama yang diakui pemerintah. Hanya menjelaskan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Inilah Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965:

“Dengan kata-kata “Dimuka Umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agamaagama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama agama di Indonesia.

Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/aliran kebatinan,Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Kondisi demikian sudah jelas nyata adanya. Agama yang diakui oleh pemerintah hanyalah asumsi belaka. Namun, asumsi ini terus dilembagakan. Bahkan, aparatur negara yang harusnya melaksanakan konstitusi turut serta melembagakannya. Karena itu, dalam hal kolom agama di KTP, hal tersebut sejatinya tak dibutuhkan. Sudah saatnya asumsi adanya agama yang diakui pemerintah tersebut dienyahkan.

Referensi:

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/465891-revisi-uu-disahkan–kolom-agama-di-ktp-tak-lagi-wajib-diisi

https://arieflmj.wordpress.com/2010/03/26/kebebasan-beragama-dunia-yang-lain-adalah-mungkin-1/

https://arieflmj.wordpress.com/2010/04/09/kebebasan-beragama-dunia-yang-lain-adalah-mungkin-2-habis/

Sebelumnya, dimuat di Kompasiana

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s