Sumber: merdeka.com

Protes terjadi di banyak tempat. Mereka menolak sang bintang datang ke Indonesia. Moralitas jadi alasan mengapa kedatangannya harus ditolak. Namun, ternyata dia bisa lolos juga, masuk ke Indonesia. Sepenggal kisah perjalanan film Menculik Miyabi yang dibintangi artis panas Jepang Maria Ozawa atau Miyabi tersebut tak ada hubungannya dengan tulisan ini. Snowden yang jadi perbincangan internasional akhir-akhir ini mirip seperti Miyabi dulu. Bedanya, dia tak hendak “diculik” untuk dibawa ke Indonesia seperti Miyabi, melainkan bakal ditemui di Rusia.

Wacana untuk “menginterogasi” Edward Snowden yang saat ini berada di bawah perlindungan Pemerintah Rusia mengemuka akibat ramainya pemberitaan tentang penyadapan. Penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat terhadap Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, beberapa Menteri, dan tokoh-tokoh lainnya. Pemerintah Indonesia pun bereaksi keras dengan menurunkan derajat hubungan Indonesia-Australia. Sang dubes Indonesia untuk Australia pun dipanggil pulang untuk konsultasi. Bahkan, Komisi I DPR yang membidangi masalah keamanan, pertahanan, dan luar negeri berwacana menemui Snowden di Rusia untuk meminta penjelasan terkait penyadapan ini.

Pengalaman parlemen Jerman dan Brasil menemui Snowden di Rusia terkait penyadapan oleh AS menjadi “yurisprudensi”. Tak pelak, optimisme pun muncul di kalangan anggota DPR kita, “segera temui Snowden di Moskow untuk menggali keterangan darinya.” Apakah sepenting itu kah harus jauh-jauh dari Indonesia untuk bisa bertemu Snowden di Moskow? Atau ini hanya strategi untuk bisa tampil ke muka setelah sekian lama dihujat tanpa ampun? Bahkan, atau kasus penyadapan ini hanyalah permainan agar rakyat lupa dengan masalah besar yang sekarang sedang membekap?

Beragam tanda tanya tersebut memang layak ditujukan atas rencana Komisi I DPR untuk menemui Snowden di Moskow. “Niat baik” Komisi I DPR yang hendak hadir ke Moskow ini memang layak dipertanyakan urgensinya. Sebelumnya, DPR hampir tak pernah ambil pusing terkait apa pun yang terang-terangan menginjak-injak kedaulatan Indonesia. Jadi, Komisi I DPR tersebut atas nama apa? Atas nama nasionalisme? Atas nama kedaulatan? Atau atas nama pencitraan agar bisa dipilih kembali dalam Pemilu 2014? Terserah pembaca yang menafsirkannya.

Omong Kosong Kedaulatan

Sub judul ini mungkin tampak sarkastis atau nihilis atau apa pun namanya. Barangkali bisa dikatakan tak sejalan dengan inti dari Traktat Westphalia, kedaulatan. Mengapa pemerintah yang berjuang mempertahankan kedaulatannya malah dikritik? Apakah ada yang salah dengan upaya pembelaan diri setelah diinjak-injak negara lain dengan penyadapan? Tak ada yang salah dalam upaya membela kedaulatan ini. Namun, sikap tersebut ternyata hanya menampakan jati diri sesungguhnya: Pahlawan Kesiangan.

Andai Indonesia memang tegas terhadap kedaulatan negara-bangsa, penulis meyakini, Indonesia pasti jadi negara yang adil dan makmur. Tak mungkin Indonesia menggadaikan tanah air kepada pemodal asing untuk mengeruk dan menghabisi sumber daya alamnya. Logikanya, penguasa yang teguh terhadap rezim Westphalia, maka mereka tak akan merelakan kedaulatannya berkurang sedikit pun. Apa yang terjadi saat ini? Semua kekayaan alam Indonesia yang strategis hampir semuanya dikuasai asing. Mengapa dalam ini penguasa tak teriak soal kedaulatan atau nasionalisme?

Dalam posisi ini, Komisi I DPR hanya diam saja. Tampil seolah-olah tak ada masalah dengan digadaikannya kedaulatan nasional. Di mana suara DPR ketika SDA kita dikeruk habis-habisan. Bahkan, DPR diam saja ketika Freeport meminta pemerintah agar perusahaannya boleh mengolah bahan mentah di lura negeri. Padahal UU Energi dan Sumber Daya Mineral secara tegas nyatakan, bahan mentah tak boleh langsung diangkut ke luar negeri. Negosiasi ini pun dianggap angin lalu. Beda jauh dengan ketika isu penyadapan muncul.

Selain itu, jika benar-benar hendak tegakkan kedaulatan, tindakan pemerintah harusnya tak hanya berlaku terhadap Australia. Dalam berbagai pemberitaan, banyak negara juga melakukan penyadapan terhadap Indonesia, antara lain: Jepang, Korsel, Singapura, dan AS. Bagaimana sikap pemerintah terhadap empat negara tersebut? Diam saja, membisu. Begitu pula DPR, mereka hanya menyorot sisi Australia saja. Padahal, dalam berbagai pemberitaan, apa yang dilakukan Australia tersebut pada dasarnya juga bertemali dengan tindakan AS via NSA. Semakin terlihat saja main-mainnya, tak serius dan hanya mempermainkan sentimen nasionalisme belaka.

Kejanggalan-kejanggalan dalam isu penyadapan ini layak dijadikan renungan. Suatu negara-bangsa yang merdeka memang harus menjaga kedaulatannya. Namun, dalam kasus Indonesia saat ini, penyadapan dinilai sebagai upaya menginjak-injak kedaulatan nasional. Di sisi lain, eksploitasi kekayaan SDA di tanah air dianggap hal lumrah padahal hal tersebut jelas-jelas mengangkangi kedaulatan sebagai negara merdeka. Bahkan, saat ini sedang digalakkan kampanye, “Indonesia for sale” dengan mengundang modal asing sebanyak-banyaknya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s