Berkaca dari Peristiwa Malari: Modal Asing dan Kedaulatan Negara-Bangsa

Posted: 7 November 2013 in Ekonomi-Politik
Tag:, , , , , , , , ,

Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita harus memunyai kepercayaan atas diri kita sendiri” – Mohammad Hatta

Sangat merisaukan dan mencengangkan melihat fenomena ekonomi-politik nasional saat ini, khususnya terkait modal asing. Modal asing mendapatkan tempat istimewa, bahkan diberi keleluasaan untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Sungguh hal ini sangatlah kontras dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi dan penegakkan kedaulatan negara-bangsa. Tentu saja, merupakan kemunduran apabila fenomena tersebut disikapi dengan diam.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa, modal asing di beberapa sektor perekonomian akan diberi “porsi” lebih. Sektor farmasi yang sebelumnya asing mendapat porsi 75 persen dinaikkan jadi 85 persen. Bisnis pengelolaan wisata alam dari 49 persen jadi 70 persen. Distribusi film (bioskop) dari 0 persen jadi 49 persen. Di sektor keuangan terkait modal ventura juga dinaikkan, dari 80 persen menjadi 85 persen. Lemahnya industri nasional dijadikan tameng untuk masuknya modal asing ini. Entah, sektor apalagi yang akan diberi insentif lanjutan oleh penguasa saat ini.

Alasan lemahnya industri nasional di sektor tertentu, meminjam istilah Bapak Republik Indonesia Tan Malaka, masuk dalam kategori logika mistika. Mengapa logika mistika? Argumen tersebut bisa tak berlaku bilamana pengusaha nasional mendapatkan perhatian serius, terutama yang berhubungan dengan ekonomi rakyat. Argumen yang dikemukakan Menko Perekonomian bisa menjadi benar karena industri nasional tidak mendapatkan insentif atau proteksi layak sehingga kalah bersaing dengan perusahaan asing. Kepemilikan modal menjadi kunci utama karena modal asing mayoritas bekerja dalam wujud MNCs atau TNCs. Karena itu, alasan yang dikemukan masuk kategori “mistik” karena adanya perselingkuhan negara dengan pasar.

Meski hal ini masih dalam taraf wacana, situasi demikian berpotensi membunuh perekonomian nasional jika jadi kenyataan. Cita-cita berdikari dalam ekonomi hanya akan jadi slogan belaka karena implementasinya dikangkangi kekuasaan. Hal ini mengingatkan kembali pada protes skala besar oleh mahasiswa pada 1974 yang terkenal dengan “Peristiwa Malari”. Peristiwa yang sangat mencengangkan rezim Suharto karena sejak saat itu, represivitas kekuasaan semakin menjadi-jadi dan tak terkontrol.

Peristiwa Malari berawal dari demonstrasi mahasiswa menolak modal asing ke Indonesia masuk dengan leluasa. Dalam artian, demonstrasi tersebut ditujukan agar pemerintah mengubah kebijakan pembangunan dan ketergantungan terhadap modal asing. Kedatangan PM Jepang Tanaka Kakeui menjadi momentum protes mahasiswa saat itu. Jepang dianggap negara yang gencar menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut Sukmaji Indro Tjahjono, mengutip pendapat Prof. Mubyarto, dalam buku Indonesia di Bawah Sepatu Lars, apa yang hendak dilakukan Indonesia saat itu hendak meneguhkan ketergantungan dan modal besar. Sistem tersebut dapat melahirkan kapitalisme birokrat, absentee landlord, dan cukong.

Kerusuhan pun tak terelakan. Akibatnya, 11 orang meninggal, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan dan sekitar 770 orang ditahan. Diberitakan juga kerugian berupa 807 mobil, 187 sepeda motor dirusak atau dibakar, dan 144 gedung dirusak. Jam malam pun diberlakukan di Jakarta mulai pukul 18.00-06.00 WIB. Kerusuhan tersebut di luar bayangan para demonstran karena tujuan mereka sesungguhnya, yakni menolak dominasi modal asing dalam pembangunan nasional yang sedang giat dilaksanakan.

Apa yang terjadi pada Januari 1974 tersebut sangat kontras dengan fenomena saat ini. Tak bisa dibayangkan apabila generasi Malari tersebut hidup di era sekarang. Mungkin, demonstrasi merebak di berbagai tempat akibat dominasi modal asing yang begitu massif dalam perekonomian nasional. Bahkan, porsi yang awalnya sudah cukup besar hendak ditambah lagi. Situasi demikian kontras dengan pendapat Bung Hatta dalam kumpulan tulisannya Beberapa Fasal Ekonomi. Bung Hatta menyatakan, industrialisasi di Indonesia merdeka hendaknya tidak bersandar pada modal asing.

Referensi:
http://finance.detik.com/read/2013/11/06/132234/2404968/4/asing-makin-longgar-masuk-ke-bisnis-farmasi-wisata-alam-hingga-film?f9911023
http://aspal-putih.blogspot.ru/2013/01/peristiwa-dan-tokoh-malari-15-januari.html
http://www.umarhadikusumah.com/2013/02/04/peristiwa-malari-1974/
http://www.berdikarionline.com/lipsus/20111117/pasal-33-uud-1945-dan-soal-modal-asing.html
http://serbasejarah.wordpress.com/2011/12/21/jejak-soeharto-peristiwa-malarithe-shadow-of-an-unseen-hand/
http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1772/Malari-Peristiwa
http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s