Bertanah Air Tanpa Tanah: Masyarakat Adat Aru dan Perkebunan Tebu (1)

Posted: 23 Oktober 2013 in Politik, Sosial-Budaya
Tag:, , , , , , , , ,

Kesadaran bertanah dan mempertahankan tanahnya, dalam perspektif nasionalisme menjadi kesadaran bertanah air. Tanah air yang sunggguh-sungguh milik kami dan harus kami pertahankan. Bangsa tanpa tanah air seperti pohon tanpa akar, tanpa pijakan (1)

Bung Karno pernah berkata, perjuangan melawan penjajah Belanda lebih ringan daripada perlawanan yang harus dihadapi oleh generasi setelah kemerdekaan karena harus berhadapan dengan bangsanya sendiri. Apa yang dikatakan Bung Karno tersebut cukup tepat untuk menggambarkan keadaan di Kepulauan Aru saat ini. Masyarakat Kepulauan Aru harus berjuang melawan bangsanya sendiri untuk menegakkan hak atas tanah adat dan hutan mereka. Paradoks di era kemerdekaan dengan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi melawan kekuatan kapital.

Apa yang terjadi di Kepulauan Aru saat ini persis dengan pengalaman masyarakat adat Indian di Meksiko. Masyarakat adat Indian di Meksiko, tepatnya Chiapas, mengorganisasikan diri dalam Tentara Nasional Pembebasan Zapatista (EZLN). Mereka melawan kekuasaan Pemerintah Meksiko karena tanah adatnya hendak diprivatisasikan. Padahal, bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya sekedar tempat berpijak. Di dalamnya terdapat sejarah, memori, dan harapan yang tertanam sejak era kakek-nenek moyangnya. Karena itu, demi tanah adat, mereka berjuang untuk demokrasi, kebebasan, dan keadilan.

Berbicara tanah adat tentu saja bersinggungan dengan hutan adat. Tanah adat yang dimiliki oleh komunitas masyarakat mayoritas berwujud hutan. Karena itu, hutan adat bertemali erat dengan keberadaan tanah ulayat dan keberadaannya sangat penting bagi masyarakat adat. Hal tersebut bisa dilihat dari perspektif etnografi mengenai posisi tanah adat bagi kehidupan masyarakat adat. Bisa dikatakan, tanah adat sangat vital keberadaannya.(2)

Apa yang dihadapi masyarakat di Kepulauan Aru merupakan kekuatan besar global, perselingkuhan negara dengan pasar. Sebuah rezim neoliberal yang hendak menjadikan semuanyadiukur dengan skala uang. Rezim yang tunduk kepada kekuatan modal-finansial tanpa hiraukan suara dari bawah. Mereka tak peduli dengan masyarakat adat, hutan, dan segala sesuatu yang hidup di atas bumi Aru. Bahkan bisa dikatakan, mereka pada dasarnya tak peduli dengan tanah yang terhampar di Kepualauan Nusantara ini.

Kembali ke persoalan tanah adat di Kepulauan Aru yang hendak diambil alih pengelolaannya. Padahal, status tanah yang hendak diubah fungsinya menjadi perkebunan tebu tersebut merupakan tanah ulayat (adat). Karena itu, pembabatan hutan dengan alasan menggunakan hutan negara salah alamat. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Uji Materi UU No. 14/1999 tentang Kehutanan menyebutkan, hutan adat tidak teramsuk hutan negara. Karena itu, salah besar bisa mengasumsikan bahwa hutan di Kepualauan Aru yang merupakan hutan adat secara otomatis menjadi hutan negara.

Keberadaan hutan bagi masyarakat adat sangatlah penting, terutama hutan adat.(3) Bagi masyarakat adat, hutan merupakan jantung kehidupan. Dari hutan, mereka melanjutkan harapan para leluhurnya dan meneruskan kehidupan sebagaimana masyarakat adat hidup. Hidup selayaknya masyarakat adat bukanlah sesuatu yang primitif, malah sebaliknya. Pengerusakan hutan secara membabi-buta merupakan bentuk pengejawantahan perilaku manusia yang primitif karena sifat destruktifnya.

Dalam konteks rencana alih fungsi hutan adat di Kepulauan Aru untuk perkebunan tebu, negara punya peran sangat penting dalam hal ini. Tanpa adanya persetujuan politik dari negara, rencana tersebut mustahil terjadi. Namun, sayangnya, hutan di Aru sudah dikapling-kapling. Negara dan modal terang-terangan berselingkuh untuk merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Aru. Kebijakan ini tentunya inkonstitusional karena konstitusi secara tegas menyebutkan, hutan adat bukanlah hutan negara.

Menyingkirkan masyarakat adat dari tanah yang menghidupi mereka sama halnya dengan membunuh identitas kebangsaan. Tak bisa dipungkiri, diskursus nasionalisme pada awalnya dimulai dari tanah.(4) Pengabaian masalah pertanahan sama halnya dengan membunuh nasionalisme. (Bersambung…)

Bacaan lanjutan:
http://savearuisland.com/
https://awasmifee.potager.org/?p=568&lang=id
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1267:inilah-alasan-mayoritas-masyarakat-aru-menolak-menara-group&Itemid=497
http://etnohistori.org/tanah-dibutuhkan-tapi-orang-tidak-transformasi-masyarakat-adat-dalam-perspektif-etnografi-dan-sejarah-sosial-oleh-i-ngurah-suryawan.html
http://www.unorcid.org/upload/doc_lib/20130902173117_H.E.%20Mr.%20Zulkifli%20Hasan%20Ministry%20of%20Forestry_Presentation.pdf

____________________________________________

(1) Kurniawan, Diskursus Nasionalisme: Artefak Masa Lalu di Panggung Masa Kini, makalah Lomba Penulisan Esai Tingkat Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 26 September 1996, makalah tidak diterbitkan sebagaimana dikutip dalam Subcomandante Marcos. (2005). Atas dan Bawah: Topeng dan Keheningan, terj. Ronny Agustinus. Yogyakarta: Resist Book, hal. xiv
(2) “Tanah Dibutuhkan, tapi Orang Tidak!” Transformasi Masyarakat Adat Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial http://etnohistori.org/tanah-dibutuhkan-tapi-orang-tidak-transformasi-masyarakat-adat-dalam-perspektif-etnografi-dan-sejarah-sosial-oleh-i-ngurah-suryawan.html
(3) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas http://www.satgasreddplus.org/download/Pengelolaan_Hutan_Berbasis_Masyarakat_Adat_Abdon_Nababan.pdf
(4) Subcomandante Marcos, loc. cit.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s