Anomali Partai Demokrat dan Pemecatan Sudewo

Posted: 30 November 2012 in Politik
Tag:, , , , , , , , , , ,

Alasan pemecatan Sudewo sebagai pengurus DPP Partai Demokrat patut dijadikan ukuran konsistensi partai pemenang Pemilu 2009 ini. PD harus konsisten terhadap setiap tindakannya jika tak ingin cap “pembohong” terus melekat dalam dirinya. Langkah berani menegakkan skala prioritas bagi kadernya tak boleh tebang pilih, termasuk terhadap Ketua Dewan Pembina sekali pun.

Seperti yang dikatakan Sekretaris Dewan Kehormatan PD TB Silalahi, Sudewo diberhentikan dari pengurus DPP PD agar yang bersangkutan lebih fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR. Terlepas dari adanya isu yang mengatakan, Sudewo dipecat karena kerap meminta uang ketika Musda atau Muscab PD digelar, langkah ini bisa jadi angin segar di tengah maraknya rangkap jabatan pejabat negara. Namun, pertanyaan selanjutnya, apakah PD konsisten terhadap sikapnya tersebut?

Bilamana PD ingin agar kadernya fokus pada jabatan publik yang sekarang mereka emban, mau tak mau, hal itu harus diterapkan pada keseluruhan kadernya. Jika tidak, PD menerapkan standar ganda seperti yang dilakukan AS dalam menerjemahkan politik luar negerinya di Timur-Tengah. Paling parah, stigma sebagai “pembohong” akan semakin menguat bila hal itu tak diterapkan pada semua level pengurus PD yang saat ini mengemban jabatan publik.

Suatu kenyataan yang tak bisa dihindari, banyak pengurus PD jadi pejabat negara. Presiden SBY menjabat Ketua Dewan Pembina PD. Ibas, Sekjen DPP PD, menjabat sebagai anggota DPR. Banyak nama lainnya yang juga rangkap jabatan di partai dengan jabatan publik. Di sinilah letak keseriusan PD dalam menegakkan aturan fokus pada tugas utama sebagai pejabat negara bagi kadernya. Apakah jabatan sebagai Presiden RI tidak lebih penting dibandingkan sekedar jabatan Ketua Dewan Pembina Partai?

Apa pun keadaanya, bila PD tak mencopot jabatan Presiden SBY, Ibas, serta lainnya di kepengurusan DPP PD, maka alasan yang diungkapkan TB Silalahi terhadap pemecatan Sudewo harus dipertanyakan. Isu Sudewo dipecat karena kerap meminta uang saat pelaksanaan Muscab atau Musda PD layak jadi perhatian serius meski hal itu dibantah olehnya. Hal tersebut menegaskan slogan anti-korupsi yang diusung PD selama kampanye silam hanya omong kosong, bualan saja.

Sangat aneh, seorang kader yang dinilai bermasalah tetap dibiarkan menduduki jabatan publik. Artinya, PD bisa saja dianggap turut serta memelihara korupsi di tanah air. Mengapa demikian? Seorang kader yang diisukan “kotor” dibiarkan menduduki jabatan publik. Padahal, jelas sekali, Indonesia saat ini tidak membutuhkan sosok seperti itu, harus dienyahkan. Namun, proposisi ini bisa digunakan sebagai pertanyaan jika PD tak konsisten terhadap rangkap jabatan kader-kadernya.

Tentunya hanya ada dua pilihan bagi PD saat ini: konsisten terhadap langkah pemfokusan kinerja kadernya yang duduk di jabatan publik atau bersedia dicap sebagai partai yang tak pro terhadap pemberantasan korupsi? Kita tunggu langkah PD selanjutnya. Jika PD tak ambil opsi pertama, partai ini bisa dikatakan memilih opsi ke dua. Kita tunggu saja babak baru PD.

Tulisan ini pernah dimuat di Kompasiana

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s