Peringatan hari lahir Bung Karno ke-111 masih jauh dari harapan. Pemimpin negara ini masih takut untuk meluruskan sejarah tentang Sang Proklamator Kemerdekaan ini. Mereka masih terbius komunisto-phobi rezim Suharto sehingga mengabaikan status Presiden I RI. Bung Karno sampai detik ini masih berstatus tahanan politik dan upaya rehabilitasi terhadap hal ini masih jauh dari harapan. Beda dengan Corby yang dengan mudahnya mendapatkan grasi dari Presiden meski tak punya jasa apa pun bagi tanah air.

 

Melalui TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, Bung Karno disudutkan sedemikian rupa. Pada Pasal 3 TAP MPRS tersebut, secara tegas melarang Sukarno untuk melakukan aktivitas politik apa pun sampai dengan pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Sukarno juga dituduh membuat kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan bagi G 30 S/PKI dan tokoh-tokohnya. Hal ini tertuang dalam bab pertimbangan TAP MPRS tersebut.

 

Terang sekali adanya, tuduhan ini merupakan dakwaan politik tanpa dasar terhadap Sukarno. Rezim Suharto tentunya sangat berkepentingan terhadap keberadaan TAP MPRS ini untuk menegaskan posisinya. Sebagai justifikasi untuk melakukan berbagai macam aksi-aksi politik untuk “menghapus” Sukarno dari sejarah republik. Paling penting, jadi alat untuk menyingkirkan Sukarno dari panggung politik sehingga semua bisa memaklumi semua tindakan di luar kemanusiaan oleh rezim Suharto terhadap beliau.

 

Setelah 14 tahun turunnya Suharto dari kekuasaan, TAP MPRS ini tetap saja lestari. Berbagai tuntutan muncul dari masyarakat, tapi hanya ditanggapi sambil lalu oleh penguasa. Penguasa masih enggan untuk menghapus status tahanan politik Sukarno, entah apa alasannya. Reformasi ternyata belum cukup kuat mencabut TAP MPRS yang sangat tidak adil ini. Apa yang dilakukan Presiden Wahid (Gus Dur) terkait usulan pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 patut diapresiasi. Hal ini bisa jadi pintu masuk demokratisasi dan rekonsiliasi nasional. Hanya wacana ini saja yang nyata dilontarkan penguasa sejak reformasi bergulir.

 

Tak hanya Sukarno saja yang sampai akhir hayatnya tetap berstatus tahanan politik. Salah satu tokoh pemuda seputar Proklamasi 17 Agustus 1945, Chaerul Saleh, juga mengalami hal sama. Mantan Wakil Ketua MPRS ini juga berstatus tahanan politik. Masih banyak lagi orang-orang yang harus menerima kenyataan sebagai tahanan politik tanpa adanya pengadilan yang adil dan jujur terhadap kesalahan mereka. Para tahanan politik Pulau Buru dan di berbagai tempat lainnya sampai sekarang belum direhabilitasi namanya.

 

Apa yang terjadi terhadap Sukarno dan tahanan-tahanan politik lainnya sangat lah kontras dibandingkan dengan perlakukan penguasa terhadap seorang tiran. Setelah Suharto meninggal dunia, beberapa pihak mengusulkan agar beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Hal ini terus berlanjut hingga tahun lalu yang mana ada beberapa pihak yang mengusulkan agar Suharto dijadikan pahlawan nasional. Sangat kontradiktif dibandingkan apa yang terjadi pada diri Sang Proklamator kita, Sukarno.

 

Lebih baru lagi soal pemberian grasi selama 5 tahun terhadap terpidana kejahatan Narkoba dari Australia, Corby. Penguasa dengan mudahnya memberi ampunan terhadap orang yang secara hukum terbukti bersalah, terlepas dari kepentingan politik dengan Australia. Namun, dalam hal ini penguasa alpa terhadap apa yang dialami Bapak Kemerdekaan Republik Indonesia, Sukarno.  TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 masih terus dilanggengkan meski semua tuduhan didalanya terbukti invalid. Mereka yang berjasa disisihkan dari sejarah, si pecundang diberi tempat.

 

Oleh karena itu, dalam rangka peringatan kelahiran Sukarno ke-111 ini, pengungkapan fakta sejarah tentang beliau harus lebih diperjelas. TAP MPRS yang menjadikan Sukarno sebagai tahanan politik harus dicabut karena hal itu tidak berdasar. Penguasa harus merehabilitasi Sukarno dengan mencabut TAP MPRS tersebut. Selain itu, juga harus merehabilitasi semua tahanan politik masa lalu jadi “terpidana” tanpa melalui proses hukum dengan adil. Bukan malah memberi pengampunan dengan mudah terhadap seseorang yang secara hukum sudah terbukti bersalah.

 

Referensi:

TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno

http://annabelle.aumars.perso.sfr.fr/Rachmawati%20menuntut%20rehabilitasi%20nama%20Bung%20Karno.htm

http://us.headlines.vivanews.com/news/read/225213-pemerintah-harus-cabut-tapol-soekarno

http://news.detik.com/read/2012/06/02/121655/1931046/10/?992204topnews

Cindy Adams, Sukarno: Penyambung Lidah Rakyat

Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s