Tulisan yang terlambat dipublikasikan

Rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) patut untuk dikritisi dengan seksama. Penghematan anggaran, penyelamatan perekonomian nasional, dan upaya menghindari kebangkrutan yang jadi alasan utama untuk menaikkan harga BBM layak dipertanyakan. Apakah pengurangan subsidi BBM tersebut berdampak signifikan terhadap belanja negara secara keseluruhan? Atau hanya sekedar menempuh jalan pintas saja dengan menggunakan beragam alasan guna menutupi kelemahan?

Dalam hal ini ada dua hal yang patut jadi sorotan terkait rencana kenaikan harga BBM dan beban subsidi pada APBN. Pertama, terkait dampak dari pengurangan subsidi BBM dengan penghematan anggaran. Ke dua, erat dengan besaran subsidi terhadap komponen-komponen lainnya dalam APBN. Kedua sorotan ini dapat jadi alat perbandingan tentang penghematan anggaran negara bila subsidi BBM dikurangi.

Harga BBM rencananya bakal dinaikkan Rp. 1.500,00. Kenaikan harga dengan besaran tersebut dinilai bisa menghemat anggaran negara 31,6 triliun rupiah. Namun, angka tersebut bisa saja hanya jadi fatamorgana belaka. Kenaikan harga BBM juga bakal diiringi dengan kebijakan lain sebagai bentuk kompensasi. Pemerintah telah menyiapkan dana 25,6 triliun rupiah untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Juga 5 triliun rupiah untuk subsidi angkutan umum (Suara Merdeka, 13/03/2012). Logika penghematan pun jadi kabur karena dampaknya minim sekali terhadap APBN.

Menaikkan harga BBM tanpa adanya kompensasi bukanlah jalur yang akan ditempuh pemerintah saat ini. BLSM bukanlah inovasi baru, metamorfosis dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diterapkan kala kenaikan harga BBM 2008 silam. Substansinya sama, penghematan tak dilakukan karena dialihkan ke bentuk lain yang sifatnya sama. Langkah menaikkan harga BBM tak memunyai dampak signifikan karena hasil pengurangan subsidi BBM tersebut tak digunakan maksimal untuk pembangunan infrastruktur.

Dari sisi belanja negara, ada pos anggaran yang cukup menggelitik untuk dicermati kembali. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri yang besar menggerus pos belanja pada APBN 2012. Menurut Data Perkembangan Utang Negara per Februari 2012 Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri mencapai 122,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk subsidi mencapai 208,9 triliun rupiah. Cukup ironis karena pembayaran bunga utang lebih dari separuh dari nilai subsidi untuk rakyat.

Renegoisasi utang hampir tak tampak dalam upaya penghematan belanja negara. Pembayaran bunga utang sebesar itu dalam satu tahun tentu saja sangat memberatkan anggaran. Bisa dibayangkan bilamana ada penjadwalan ulang pembayaran bunga utang tersebut separuh dari yang harus dibayarkan, subsidi BBM tak perlu dikurangi. Nilai penghematannya bahkan jauh lebih besar dari jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500,00 per liternya.

Salah satu utang yang cukup memberatkan yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Utang BLBI yang harus dibayarkan oleh negara cukup besar, tapi recovery rate-nya sangat rendah. Negara pun yang harus menanggungnya hingga 2025. Tentunya ini sangat memberatkan anggaran belanja negara yang nilainya sangat besar ini. Apalagi negara rugi besar akibat rendahnya pengembalian yang dibayarkan oleh para obligor.

Penjadwalan pembayaran utang luar negeri bisa jadi alternatif untuk menanggulangi pembengkakkan belanja negara akibat naiknya harga minyak mentah dunia. Apa yang pernah dilakukan Presiden Kirchner di Argentina bisa jadi contoh sukses penjadwalan pembayaran utang negaranya. Dana yang sebelumnya digunakan untuk pembayaran bunga dan pokok utang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Alhasil, Argentina, perlahan tapi pasti, ekonominya membaik. Cara ini bisa ditempuh jika pemimpinnya berani ambil resiko, bukan menjaga citra belaka.

Bilamana kedua langkah di atas tak ditempuh, optimalisasi pajak bisa jadi alternatif untuk menambah pemasukan negara. Negara bisa memeroleh pendapatan ekstra sebesar 250 triliun rupiah per tahun dari sektor pajak perusahaan migas (vivanews.com/03/03/2012). Angka yang sangat mencukupi untuk tidak menaikkan harga BBM. Bahkan melebihi nilai alokasi seluruh subsidi pada APBN 2012.

Logika menaikkan harga BBM menghindari kebangkrutan dan menyelamatkan perekonomian nasional seperti yang disampaikan Presiden Yudhoyono harus dipertanyakan. Alternatif untuk “menyelamatkan” perekonomian nasional masih ada selain menaikkan harga BBM. APBN ternyata masih bisa bernafas lebih panjang lagi meski harga minyak mentah dunia melampaui angka yang sudah dianggarkan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s