Hak Menyusui Bagi Pekerja Perempuan

Posted: 11 Maret 2012 in Hukum
Tag:, , , , , , , , , , , ,

Pekerja perempuan seringkali mengalami dilema ketika baru saja melahirkan. Persoalannya terletak pada pemenuhan hak sang bayi atas air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Minimnya fasilitas di tempat kerja untuk menyusui secara optimal merupakan kendala tersendiri yang sering dihadapi para pekerja perempuan di Indonesia. Akibatnya, sang bayi kehilangan haknya untuk menikmati ASI eksklusif.

Ketiadaan fasilitas khusus untuk ibu menyusui sangat merugikan pekerja perempuan dan anak-anak. Hal ini menandakan belum pekanya penerima kerja untuk memenuhi hak perempuan, terutama pasca melahirkan. Juga terhadap pemenuhan hak anak. Karena itu, upaya progresif untuk memenuhi hak ini harus segera diupayakan.

Menyusui bayi secara eksklusif bagi perempuan pekerja merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Pasal 83 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja perempuan yang memunyai bayi harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui bila hal itu harus dilakukan saat waktu kerja. Oleh karena itu, sudah jadi hak pekerja perempuan untuk menyusui bayinya kala jam kerja.

Disamping itu, tak ada alasan juga bagi siapa pun untuk menghalangi pemberian ASI eksklusif bagi bayi. Menurut Pasal 128 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, ASI eksklusif pada dasarnya merupakan hak bayi (anak) yang harus dipenuhi sejak dilahirkan hingga berusia enam bulan. Karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi institusi pemakai tenaga kerja untuk menyediakan fasilitas menyusui bayi. Keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Fasilitas khusus tersebut harus diadakan di tempat kerja dan sarana umum (Pasal 128 ayat (2 dan 3).

Sebagai hak bayi, mendapatkan ASI eksklusif tak bisa lepas dari aspek hak asasi manusia (HAM) karena di dalamnya mengandung hak anak. Pengabaiannya masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Hak bayi untuk mendapat ASI eksklusif dari sang ibu menjadi tanggung jawab negara. Negara memunyai obligasi untuk melindungi hak bayi agar tak terjadi pengabaian oleh siapa pun. Pelanggaran by comission maupun by ommission atas hak bayi, termasuk hak pekerja, untuk ASI eksklusif harus dicegah demi generasi mendatang yang lebih baik.

Konvenan 183 Tahun 2000 tentang Revisi Terhadap Konvensi Tentang Perlindungan Maternitas Organisasi Buruh Sedunia (ILO) juga mengatur hal yang sama. Pasal 10 kovenan tersebut menegaskan, pekerja perempuan harus diberi hak istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan waktu istirahat lebih dari biasanya dan hal ini harus dihitung sebagai jam kerja.

Dalam memahami hak menyusui ini tentunya perlu juga untuk mengetahui situasi yang ada. Tak bisa memaksakan harus sama seperti yang termaktub dalam peraturan yang ada. Artinya, pemenuhannya harus dilakukan secara progresif dengan melihat kemampuan yang ada mengingat hak ini sifatnya normatif. Namun, hal ini bukan jadi pembenaran untuk tidak memenuhinya.

Idealnya, tempat kerja memunyai tempat khusus pengambilan dan penyimpanan ASI, serta penitipan anak. Hal ini agar hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif tidak tereduksi. Perkembangan anak lebih optimal dan Sang Ibu bisa bekerja dengan tenang. Hal ini butuh komitmen kuat dari pengguna tenaga kerja perempuan yang menyusui untuk memenuhi kewajibannya.

Institusi yang mempekerjakan perempuan menyusui bisa menyiasatinya dengan beragam cara. Adanya tempat pengambiilan dan penyimpanan ASI yang representatif di tempat kerja bisa jadi solusi. Juga bisa dengan menyediakan tenaga pengiriman ASI dari tempat Sang Ibu bekerja ke rumah masing-masing. Apabila dirasa dirasa berat, Sang Ibu berhak untuk pulang lebih awal dari jadwal biasanya, tapi tetap dihitung bekerja.

Ketiadaan pemenuhan hak menyusui bagi pekerja perempuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dua pelanggaran dilakukan, yakni: hak anak dan hak perempuan. Tentunya, pengguna tenaga kerja perempuan yang menyusui tak ingin dikatakan institusinya sebagai pelanggar HAM. Di samping itu, juga tak ingin generasi mendatang mengalami degradasi akibat haknya tak terpenuhi akibat aturan kerja yang tak berdimensi HAM.

Disamping itu, dengan memenuhi hak menyusui juga jadi salah satu sumbangsih besar dalam membangun bangsa. Masa depan bangsa ini sangat ditentukan generasi saat ini. masa depan akan suram jika anak-anak tak mendapatkan perlakukan semestinya, apalagi tidak mendapatkan asupan gizi penting, yakni ASI. Negara perlu untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemenuhan hak ini. Sejarah masa depan sangat ditentukan hari ini dengan terjaminnya hak anak.

Iklan
Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s