Premanisme dan Negara Kesejahteraan

Posted: 8 Maret 2012 in Politik
Tag:, , , ,

Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap opini Saudara Ali Mustofa yang berjudul John Key Dan Pandemi Premanisme di Indonesia (www.detik.com, 27/2/2012). Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan formulasi solusi yang ditawarkan oleh penulis artikel tersebut yang menyatakan, sistem khilafah sebagai solusi untuk memerangi premanisme. Di samping itu, hubungan antara negara dengan agama cukup jauh terkait hubungan antara premanisme dan sistem dalam relasi tersebut.

Jika persoalan premanisme ditarik dalam tataran sistemik (fungsi negara), fenomena tersebut mayoritas disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Negara dalam hal ini bisa dicap gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Premanisme muncul sebagai dampak dari desakan ekonomi, plus ditunjang faktor lemahnya penegakkan hukum dan latar belakang individu pelakunya.

Desakan ekonomi bukanlah harga mati yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melakukan aksi premanisme. Namun, faktor ekonomi ini jadi penyumbang terbesar munculnya aksi premanisme dengan berbagai latar belakangnya. Dalam hal ini, saya cenderung berpendapat, semua aksi kekerasan atas nama apa pun pada dasarnya memunyai motif ekonomi. Entah jangka pendek atau panjang.

Negara sekular atau theokrasi hampir tak memunyai hubungan dengan adanya premanisme. Kesejahteraan lah yang sesungguhnya memunyai relasi kuat dengan munculnya premanisme. Negara yang rakyatnya sejahtera maka tingkat kriminalitasnya juga rendah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan setiap warganya sudah dicukupi oleh negara. Di sinilah peran negara kesejahteraan bermain yang mana mereka berusaha mendistribusikan kesejahteraan dengan adil.

Hubungan negara kesejahteraan dan minimnya premanisme dapat dilihat pada Global Peace Index 2011 yang dipublikasikan Institute for Economics and Peace. Negara yang mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan mayoritas duduk di rangking 10 besar negara teraman di dunia. Dalam indeks tersebut, faktor tinggi-rendahnya kriminalitas jadi salah satu acuan utama penilaian.

Dalam laporan tahunan Human Development Index (HDI) 2011 yang dirilis oleh PBB, negara yang mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan juga memperoleh ranking bagus. Mereka banyak yang nangkring di 10 besar best place to live versi PBB ini. Negara Skandinavia yang menerapkan sistem negara kesejahteraan banyak duduk di ranking 10 besar ini. Kedua laporan ini menunjukkan, kesejahteraan warga negara merupakan faktor dominan tinggi atau rendahnya premanisme di suatu negara. Bukan hubungan antara negara dengan agama.

Peran Negara

Negara memunyai perang signifikan dalam mencegah munculnya aksi premanisme masyarakat. Dalam hal ini saya sepakat dengan penulis artikel yang saya tanggapi. Namun, hanya pada tataran negara memunyai peran penting dalam mencegah munculnya aksi premanisme, bukan dalam dataran penerapan sekularisme atau theokrasi. Faktor bagaimana negara menciptakan kesejahteraan lah yang jadi kunci utamanya.

Pencegahan premanisme dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan. Fungsi negara untuk kesejahteraan harus ditingkatkan. Model negara kesejahteraan seperti di Skandinavia bisa jadi rujukan. Pergulatan sekularisme atau theokrasi kurang memunyai relasi kuat karena hal tersebut merujuk pada hubungan negara dengan agama, bukan bagaimana suatu negara memenuhi kewajiban terhadap warga negaranya. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi negara harus diarahkan untuk rakyat banyak, bukan memfasilitasi pemodal besar.

Penegakkan hukum jadi kunci penindakan premanisme. Penegakkan hukum yang tajam hanya terhadap rakyat kecil mustahil mampu mengatasi persoalan ini. Malah hal ini bisa jadi pemicu semakin maraknya premanisme dengan segala bentuknya. Apalagi jika ada oknum penegak hukum yang juga bermain di belakang para pelaku premanisme. Premanisme bakal semakin sulit untuk dikendalikan, bahkan bisa jadi pandemi dalam masyarakat.

Kedua aspek di atas pada dasarnya memegang kunci penting dalam meredam aksi premanisme. Apa yang terjadi di Skandinavia merupakan bukti nyata bagaimana negara kesejahteraan mampu meredam menjalarnya aksi premanisme. Tentu saja ditunjang dengan penegakkan hukum yang baik. Keduanya, kesejahteraan dan penegakkan hukum, merupakan soko guru dalam mencegah dan menindak merebaknya premanisme di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, format hubungan negara dengan agama tak bertemali sedikit atau banyak terhadap aksi premanisme.

Persoalan adanya pelaku premanisme yang sadar atas kesalahan tindakannya hal itu bukanlah persoalan “sistemik” dan jadi kewajiban negara. Kondisi tersebut lebih pada aspek individual, terkait cara berpikir mereka. Hal ini tentunya bukan ranah negara untuk mengurusinya karena sudah masuk dalam wilayah pemikiran (forum internuum). Negara dalam hal ini tak punya kuasa untuk memengaruhi seseorang jika sudah masuk dalam area pemikiran.

Negara harus kuat, bukan dalam artian pemerintahan diktator dan despotik. Penguatan negara dalam konteks ini terletak pada kebijakan yang memberikan perhatian khusus terhadap perekonomian rakyat, serta tegas dalam penegakkan hukum. Apa yang ada di negara Skandinavia yang menganut negara kesejahteraan dapat jadi contoh ideal dalam memberantas premanisme, dan ditunjang penegakkan hukum yang tegas serta humanis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s