Perkembangan Politik Luar Negeri Korea Utara

Posted: 29 Mei 2011 in Hubungan Internasional
Tag:, , , , , , , , , ,

Sejarah Korea Utarahampir sama dengan korea selatan, mereka dipisahkan oleh jepang (Agustus 1945) dan pernah menjadi koloni Cina di bawah dinasti Shima. Pada masa dinasti Yi, Korea kehilangan otonominya akibat invasi periodic oleh kerajaan Mongol dan Jepang. Pada masaini terjadi penyebaran konfusianisme secara signifikan hingga menggantikan Buddhisme sebagai paradigma dominant masyarakat korea pada saat itu. Pada abad ke-19, kekuatan ekspansionisJepang menjadi tantangan bagi kekuasaan Cina di wilayah Korea. Dan dibawah kekuasaan Jepang, Korea melakukan langkah-langkah industrialisasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan hal ini dimonopoli oleh imigran Jepang dengan buruh murah dari Korea. Proses ini mengakibatkan degradasi nilai-nilai asli bangsa Korea, adopsi bahasa dan budaya Jepang menjadi suatu trend akibat arus yang dibawa Jepang.

Pada masa “interwar” lahir kekuatan dua kelompok pergerakan, yaitu : komunis dan nasionalis. Kekalahan Jepang pada perang dunia II mengakibatkan Korea dibagi menjadi dua wilayah pada pararel 38 derajat. Bagian utara dikuasai USSR dan selatan USA. Pemagian ini terjadi sebagai dampak dari perang “ideology” yang dilancarkan kedua Negara superpower tersebut sebagai usaha pembentukan hegemoni atas eksistensi mereka. USSR yang menguasai Korea Utara tersebut membentuk North Korea Provisional People’s Committee dengan Kim Il Sung sebagai pemimpin tertinggi. Ia melakukan proyek radikal “land reform” dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta. Pada September 1948, Korea Utara secara formal menamakan diri menjadi “Democratic People’s Republic” dibawah kepemimpinan partai pekerjaKorea. Pada masa perang korea (1950), kedua wilayah yang sebelumnya satu bagian integral ini banyak di intervensi oleh kekuatan asing, USA di selatan dan Cina di Utara.

Dalam perkembangannya, kedua wilayah ini intens melakukan usaha reunifikasi selayaknya Jerman, tetapi dengan sikap keras kepala Korea Utara usaha ini semakin tinggal menjadi asa. Sikap ini tidak dapat bertahan lama karena krisis ekonomi parah yang melanda Korea Utara, Ia semakin melunak dengan ajakan reunifikasi, terbukti pada tahun 1972terjadi kerjasam utara-selatanyang bertujuan meningkatkan perdamaian dan menjaga hubungan baik. Dengan memegang teguh ideology Sosialis-komunis, Korea Utara, industri agricultural dibentuk kolektif, dan institusi pabrik dan financial dinasionalisasi serta perekonomian ditekankan pada industri dan mekanisasi desa dalam program investasi. Selama kepemimpinan partai pekerja, pola penambilan kebijakan di Korea Utara bersifat otokrasi dan “self relience’walaupun ada beberapa usaha relaksasi seperti “market oriented” dan “open door policy” (1980).

Dalam bidang politik, kontestasi politik (termasuk politik luar negeri) dikuasi oleh Kim Il sungyang juga menjadi pedoman pemerintahan selanjutnya (Kim Jong Il). Dalam pergaulan internasionalnya, Korea Utara lebih memilih sikap netral terhadap perselisihan amtara Soviet-Cina. Korea utara mengadakan “mutual assistency treaty” dengan Cina dan tetap menjalin hubungan dekat dengan Soviet dimana Korea utara tetap menerima bantuan ekonomi dan militer dari soviet. Selain itu, sikap “(over) nasionalistik” dan “self-relience” menjadikan Korea Utara terisolasi dengan dunia luar. Pada tahun 1990-an, ketikan komunisme mulai ambruk, Soviet menghentikan bantuannya. Sejak saat itu Korea utara meniru gaya Cina dengan melakukan “Special Economic Zone”. Dan melakukan perjanjian non-agresi dengan Korea selatan. Hal ini mengakibatkan restorasi jaringan komunikasi yang semakin luas, dan penyatuan keluarga yang terpisah serta liberalisasi perdagangan.

Isu yang berkembang di Korea Utara saat ini mendapatkan perhatian dari Negara-negara barat terhadap pembangunan instalasi nuklir. Pada januari 1992, Korea Utara menandatangani perjanjian pengamanan nuklir, yaitu mengizinkan dilakukan inspeksi internasional atas fasilitas nuklir yang dimiliokinya. Oktober 1994, perjanjian berkaitan dengan bantuan AS jika Korea Utara mengganti teknologi nuklirnya ditandatangani yang menurut AS sebagai langkah awal mengurangi potensi bahaya nuklir.

Politik Luar Negeri Korea Utara

Dengan kondisi krisis ekonomi yang sangat parah, Korea Utara membutuhkan kerjasama ekonomi dari selatan untuk mengatasi krisis yang terjadi. Kebijakan “self-relience” secara perlahan mengalami degradasi akibat kebutuhan mendesak akan peningkatan tingkat perekonomian. Karena itu dilakukan beragam bentuk “aksi” untuk menciptakan suatu keseimbangan yang mereka harapkan.Pemerintah Korea utara melakukan usaha peningkatan pertukaran utara-selatan dengan menjadikan Korea selatan sebagai partner utama karena tingkat perekonomiannya dianggap lebih maju. Dalam hal ini, Korea utara menerapkan serangkaian kebijakan yang menyerupai Cina dan Korea Utara terus melakukan langkah-langkah strategis dalam usaha ini. Kebijakan ini diambil setelah para pemimpin korea Utara melihat realitas akan ketertinggalannya di bidang ekonomi dibandingkan Negara-negara lainnya di asia. Kondisi ini memicu suatu pembentukan regulasi baru dengan lebih terbuka daripada sebelumnya.

Selain itu, isu nuklir juga menjadi focus utama politik luar negeri Korea Utara. Ia tetap berusaha mengembangkannya karean adanya ambisi yang harus dipenuhi, yaitu ; tidak adanya konsesi sepadan atas perjanjian pembekuan senjata nuklir karena USA dianggap mengingkari perjanjian yang telah disepakati, dan Korea Utara berambisi menjadi Negara nuklir yang selnjutnya akan meningkatkan prestise dan bargaining power. Akibat ambisi ini, Korea utara bersama Irak, dan Iran oleh USA dujuluki sebagai “axis of evil” karena adanya anggapan bahwa ketiga Negara tersebut menyimpan ancaman sangat berbahaya bagi umat manusia. Kondisi ini melahirkan suatu adagium bahwa ketiga Negara ini harus diwaspadai. Untuk mengatasi cap sebagai poros setan ini, korea utara terus melakukan rangkaian upaya diplomasi sebagai usaha rehabilitasi berkaitan dengan cap yang telah “ditempelkan” dalam diri mereka.

Serangkaian upaya diplomasi Korea Utara ini juga diimbangi dengan langkah strategis USA dan sekutunya, yaitu nuklir yang mereka (Korea Utara) miliki dapat dikonversikan dengan sejumlah bantuan ekonomi sebagi konsesi atas pemusnahan senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. . Atas situasi ini, korea utara tetap tegu pada pendiriannya, Ia bersedia nerubah apabila hal ini dimulai dari tubuh USA sendiri dengan memusnahkan nuklirnya juga sertamenghendaki jaminan keamanan USA melalui perjanjian bilateral yang diharapkan menghasilkan traktat non-agresi.

Korea Utara dalam memandang reunifikasi dengan Korea Selatan juga menjadi isu sentral politik luar negeri mereka. Besarnya dorongan dari dalam masyarakat Korea Utara atas hal ini menjadikannya suatu permasalahan yang harus segera mendapatka perhatian serius. Serangkaian usaha tersebut telah dilakukan sebagai bentuk keinginan akan stabilitas dalam negeri. Dalam hal ini terjadi ambiguitas posisi pemerintah karena kenginan reunifikasi sangat tidak diharapkan dalam tataran elit mereka, sedangkan dorongan dari dalam akan hal itu sangat kuat. Kondisi ini memunculkan suatu desakan akan regulasi baru yang memberikan peluang akan reunifikasi semenanjung Korea. Dan hal ini juga mempengaruhi tingkat konstelasi dan kontestasi politik dan militer di kedua Negara, peredaan tingkat persenjataan, penataan kembali hubungan luar negeri, dan kerjasama ekonomi menjadi fenomena yang dapat ditangkap akhir-akhir ini walaupun dengan intesitas relative kecil tetapi mempunyai makna signifikan terhadap kebijakan luar negeri Korea utara.

Surabaya, 2004

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s