Tanggung Jawab Publik: Tak Usah Jauh ke Jepang

Posted: 15 Februari 2011 in Hukum
Tag:, , , , , , , , ,

Beberapa waktu lalu saya sempat kaget ketika membaca headline Harian Kompas yang berjudul Aceh Sampai Papua Tersandera Korupsi. Tremendous…! bukan bangga, tapi rasa prihatin atas kejadian ini. Sebanyak 155 kepala daerah, 17 di antaranya Gubernur, terkena persoalan hukum. Mayoritas terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini belum meliputi anggota DPR dan DPRD juga.

Barangkali, sudah biasa bagi kita untuk mengatakan negeri ini bobrok karena korupsi. Menghujat kepala daerah atau siapa pun yang tersangkut persoalan seperti ini. Namun, ada sisi yang seringkali kita lupakan terhadap para pejabat publik yang terkena kasus hukum ini, khususnya korupsi. Sisi tanggung jawab moral dari pejabat yang berkasus itu sering kita lupakan. Alhasil, dengan status tersangka mereka masih bisa jadi kepala daerah atau jabatannya dengan tenang (jangan dibandingkan sama PSSI karena terpidana bisa jadi ketua).

Dengan alasan masih berstatus tersangka atau keputusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (incraht), mereka bisa melenggang memimpin. Entah itu berstatus aktif atau non-aktif, dasar berhenti secara definitif tidak ada. Artinya, selama ini, daerah dari Sabang sampai Merauke dan Mangias hingga Rote dipimpin oleh tersangka kasus pidana. Fantastis!

Dibalik itu semua, ada contoh yang seharusnya jadi “teladan” bagi para pejabat publik yang terkait kasus hukum. Walau tak seketika ketika ditetapkan sebagai tersangka, contoh ini sekiranya bisa memberi perspektif lain terkait persoalan moralitas. Pasti masih ingat kan kasus suap eksekutif Lippo Grup Billy Sindoro pada komisioner KPPU Muhammad Iqbal pada Agustus 2008 silam? Apa yang dilakukan M Iqbal layak dicontoh oleh para pejabat yang terkena masalah hukum.

Menurut pengakuan M Iqbal, ia mengajukan pengunduran diri sebagai komisioner KPPU pada 5 Februari 2009. Padahal, saat itu yang bersangkutan masih berstatus terdakwa. Ia mundur dari jabatannya meski kasus yang dialaminya belum berkekuatan hukum tetap. Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor tahap pertama. “Ini sebagai wujud dari tanggung jawab publik saya sebagai anggota KPPU,” katanya.

Namun, apakah yang dilakukan M Iqbal juga ditiru lainnya? Tidak. Mayoritas pejabat publik yang terkena kasus hukum, terutama korupsi, tetep keukeuh atas jabatannya. Paling maksimal mereka “sekedar” dinon-aktifkan. Bahkan, ada pula yang tetap digaji penuh seperti biasanya meski berstatus sebagai tersangka korupsi (ini sangat banyak sekali). Padahal mereka selama digaji penuh tersebut tidak melakukan apa pun, hanya mendekam di rumah tahanan.

Memang, secara legisme, para tersangka tersebut belum bisa dinyatakan bersalah selama belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan hak asasi dari setiap tersangka dan siapa pun tak berhak menghalanginya. Namun, fenomena ini sangat bertentangan dengan moreel gezag (kebijaksanaan moral). Sebagai pejabat publik, mereka harusnya tak hanya bersandar pada legisme belaka. Aspek moral sebagai wujud tanggung jawab publik harus diperlihatkan seperti yang dilakukan mantan anggota KPPU tersebut. Mundur sebagai wujud pertanggungjawaban moral kepada publik atas persoalan yang dihadapinya.

Tanggung jawab publik seperti ini sangat langka. Para kepala daerah atau pejabat yang terkena kasus hukum masih berlindung pada aspek legisme hukum. Tak perlu kita jauh-jauh mencontoh Jepang soal hal ini. Kasus hukum M Iqbal seyogyianya jadi contoh bagi pejabat publik lainnya. Bukan sekedar non-aktif, tapi mengundurkan diri dari jabatannya. Apakah mereka berani melakukan hal ini?

Dimuat juga di Kompasiana

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s