“Segala kekerasan berasal dari kelemahan.” – JJ Rousseau

Peristiwa di Cikeusik, Pandeglang, pada Minggu (6/2) menambah daftar panjang kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah Indonesia. Korban pun berjatuhan, tak hanya harta benda dan luka-luka, juga tiga nyawa melayang akibat insiden tragis tersebut. Banyak sekali pertanyaan muncul bila kita mau menoleh ke belakang. Mengapa kejadian sejenis bisa terulang berkali-kali dengan korban yang sama? Di mana negara berada ketika sejumlah warga terancam keselamatannya? Di mana posisi hukum kelompok minoritas dalam kehidupan bernegara?

Kekerasan bukan barang baru bagi warga Ahmadiyah Indonesia. Berbagai perlakuan semena-mena telah mereka alami. Tak hanya orang dewasa saja. Anak-anak di panti asuhan pun mengalami hal serupa dan negara hanya bisa diam melihat semua fenomena ini. Negara kalah. Kekerasan demi kekerasan terus berlanjut dan negara sepertinya hanya menonton saja, tak melakukan aksi nyata untuk menindak tegas pelaku dan menjadikan aksi sejenis sebagai musuh negara sebagaimana halnya terorisme.

Kalau kita mau menelisik lebih lanjut, tindak kekerasan terhadap warga Ahmadiyah merupakan bentuk nyata kekalahan negara. Negara dianggap tak ada karena hukum diinjak-injak oleh kelompok masyarakat tertentu dan hanya bisa mengatakan, “turut prihatin.” Di samping itu, negara tampak sekali mengalah terhadap tekanan kelompok tertentu. Negara tak mengambil sikap tegas terhadap kelompok tertentu yang melakukan aksi kekerasan meski pelanggaran hak asasi manusia terang-terangan terjadi di dalamnya. Hak hidup dan kebebasan berkeyakinan terampas. Seependapat dengan Yudi Latif, negara tak perlu melakukan negosiasi atas sah tidaknya suatu keyakinan. Negara wajib melindungi setiap warganya.

Sejarah kelam warga Ahmadiyah dapat dilihat pada 1999 di Bayan, Lombok Barat, NTB. Satu orang meninggal dan seorang lagi luka parah karena dibacok. Pada 2001 terjadi lagi peristiwa sama di Pancor, Lombok Timur. warga Ahmadiyah mengalami penganiayaan dan pengusiran dari tempat tinggalnya. Lebih aneh lagi, Pemda Lombok Timur memberi dua opsi untuk mereka: tetap di Pancor tapi keluar dari Ahmadiyah atau keluar dari pancor untuk bisa tetap jadi Ahmadiyah. Sungguh ironis di tengah sebuah negara yang, katanya, menjunjung tinggi keberagaman dan hak asasi manusia.

Namun, ekskalasi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah terjadi sejak Presiden Yudhoyono memimpin negeri ini. Fatwa MUI pada 1980 tak digubris oleh Suharto sehingga tak bertaring. Ketika zaman Gus Dur, imam besar Ahmadiyah Mirza Tahir Ahmad, cucu Mirza Ghulam Ahmad, disambut oleh beliau di Jakarta. Begitu pula saat Megawati berkuasa, Ahmadiyah tak dilarang keberadaannya. Semua itu berubah pada 2005 ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah dan pemerintah mengakomodasinya dengan SKB tiga Menteri pada 2008 (SK No. 3/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia).

The Yudhoyono government made a serious error in 2005 by inviting MUI to help shape policy,” ujar Senior Adviser International Crisis Group, Sidney Jones.

Berbagai peristiwa pun menimpa warga Ahmadiyah. Di berbagai tempat, mereka mendapatkan teror lebih banyak lagi pasca keluarnya SKB tiga Menteri. SKB tersebut seringkali jadi senjata pembenar bagi mereka untuk melakukan berbagai aksi terhadap warga Ahmadiyah. Namun, dibalik itu semua, hal paling penting dan sangat merisaukan sejatinya bukan aksi massa tersebut. Sikap diam presiden terhadap berbagai tindak kekerasan tersebut menjadikan situasi semakin sulit. Presiden hanya bisa bersikap dengan mengeluarkan pernyataan “turut prihatin”.

Keprihatinan presiden atas kekerasan terhadap warga Ahmadiyah sangat kontras dengan pernyataan presiden yang disampaikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto pasca penyerangan Mapolsek Hamparan Sawah, Deli, Sumut. Presiden waktu itu menyatakan dengan tegas, “negara tak boleh kalah.” Pernyataan tegas seperti ini tak keluar juga dari presiden, entah langsung atau melalui para pembantunya. Ada apa gerangan hingga presiden tak setegas ketika harus berhadapan dengan tertuduh terorisme?

Apa yang terjadi pada warga Ahmadiyah sepertinya menegaskan adanya warga negara kelas dua di republik ini. dalam sebuah diskusi kecil dengan seorang kawan, ada kesimpulan menarik siapa paling naas di republik ini. Ternyata ada dua kelompok, yaitu: kaum miskin dan minoritas. Mereka yang miskin dilarang untuk bersekolah, sakit, dan berhadapan dengan hukum secara adil. Kelompok minoritas harus menerima nasib untuk terus dikejar-kejar, diselimuti ketakutan, dan dirampas hak-haknya. Negara kurang peduli terhadap dua kelompok masyarakat ini. “Apa artinya negara yang tak memiliki keadilan selain hanya gerombolan perampok dimana-mana,” kata Santo Agustinus dalam bukunya The City of God.

Another world is possible…

Refererensi:

Green dan Ward, Kejahatan Negara: Pemerintahan, Kekerasan, dan Korupsi
http://andreasharsono.blogspot.com/2010/02/ahmadiyah-rechtstaat-dan-hak-asasi_18.html
http://www.thejakartapost.com/news/2008/07/08/icg-lashes-out-sby-over-extremist-groups.html
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/23/03504942/negara.tidak.boleh.kalah
http://nasional.kompas.com/read/2011/02/07/15414489/Yudi.Latief.Negara.Melakukan.Pembiaran

Komentar
  1. […] Alamat Blog Share this:EmailPrintFacebook […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s