Langkah Hukum untuk PSSI

Posted: 23 Januari 2011 in Arbiter
Tag:, , , , , ,

Tindakan hukum yang hendak ditempuh oleh Persema akibat keputusan Kongres PSSI di Bali layak diapresiasi. Langkah tersebut tak boleh jadi sekedar wacana saja. Persema harus mengonkretkan rencana mereka demi kemajuan sepakbola nasional. Tanpa itu, arogansi PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid akan terus berlangsung dan dapat jadi “bencana nasional.”

Salah satu keputusan penting Kongres PSSI di Bali saat ini yaitu mengeluarkan keanggotaan klub yang menyeberang ke LPI (Kompas.com). Persema, Persibo, dan PSM Makassar merupakan klub yang dapat “sanksi” tersebut. Tak hanya tim senior saja, tim yunior pun terkena imbasnya karena PSSI juga menghentikan tanggung jawab pembinaan di ketiga klub tersebut. Tindakan ini sama saja dengan merusak pembinaan sepakbola nasional.

Langkah PSSI tersebut dapat respon dari Ketua Umum Persema, Peni Suparto. Peni yang juga menjabat sebagai Walikota Malang ini hendak memperkarakan keputusan PSSI tersebut. Upaya sangat bijak di tengah ketidakberdayaan dan arogansi PSSI dalam mengelola sepakbola lasional. Artinya, Persema tak bertindak serupa pengurus PSSI dan ini harus terus didukung untuk kemajuan sepakbola nasional. Bukan meniru langkah pengurus PSSI yang justru memperburuk situasi.

Tak hanya Persema, Persibo dan PSM harus menempuh langkah serupa. Ketiga klub tersebut pada dasarnya tak keluar dari keanggotaan PSSI, hanya tak bergabung dengan liga yang didadakan organisasi sepakbola nasional tersebut. Namun, PSSI memandang lain. Statuta PSSI pada Pasal 85 jadi rujukan mereka, yaitu mengikuti kompetisi di wilayah kewenangan asosiasi tanpa izin PSSI dan FIFA. Izin LPI tak keluar pun bukan karena kesalahan administrasi atau dinilai non-prosedural, melainkan karena ketidakberdayaan para pengurus induk sepakbola nasional ini. Sayangnya PSSI tak konsekuen dalam hal ini. Seseorang di balik jeruji besi ternyata bisa tetap menjabat sebagai ketua umum dengan alasan sama, statuta.

Langkah hukum ini harusnya dilakukan oleh para pemain yang berlaga di LPI. Setiap warga negara pada dasarnya berhak dan wajib dalam membela tanah air. Bermain sepakbola untuk Timnas merupakan salah satu wujud ikut serta dalam bela negara dalam arti luas. Langkah PSSI dalam hal ini harus juga diajukan ke meja hijau karena telah merampas hak konstitusional warga negara. Setiap warga negara berhak untuk bisa bermain bagi Timnas. Aturan yang dipakai PSSI dalam merampas hak pemain pun pada dasarnya absurd (lihat artikel ini).

Tak ada salahnya untuk mencoba. Suatu kekalahan telak bilamana tindakan hukum tak diambil oleh mereka yang dirugikan oleh keputusan PSSI ini. Arogansi PSSI tak boleh terus berlangsung karena bisa membahayakan masa depan sepakbola nasional. Berdiam diri berarti menyerah begitu saja pada keadaan. Nyai Ontosoroh dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer telah mengajarkan sesuatu ketika menghadapi ketidakadilan. “Dengan melawan, kita tidak sepenuhnya kalah.”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s