Suharto Layak Jadi Pahlawan?

Posted: 17 Oktober 2010 in Politik
Tag:, , , , ,

“…Kita harus memastikan kebenaran itu sah dan harus terjadi; adapun asal-muasalnya sendiri harus disembunyikan, jika kita tidak ingin kebenaran itu cepat berakhir” –Blaise Pascal, 1670-

Pemerintah mengusulkan mantan Presiden Suharto sebagai pahlawan nasional. Berita ini bukanlah sesuatu yang istimewa di tengah karut-marut penegakkan hukum di Indonesia. Tidak juga jadi kejutan berarti mengingat pemerintah sekarang yang “enggan” untuk menuntaskan kejahatan Suharto selama berkuasa. Mantan presiden yang meninggal Januari 2008 silam, menurut Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam, diusulkan jadi pahlawan nasional beserta sembilan nama lainnya oleh masyarakat. Kita lihat saja hasilnya nanti (paling-paling ya diangkat jadi pahlawan juga. Lha wong “pencipta” lumpur lapindo saja dilindungi koq).

Suharto merupakan kontroversi. Pasca kejatuhannya pada 21 Mei 1998, Suharto menjadi buah bibir di seantero negeri. Namanya tak lagi sakral selayaknya saat berkuasa. Dihujat di berbagai tempat ampun, dianggap sebagai perusak negara, maupun penjahat kemanusiaan. Masyarakat dalam hal ini tak salah karena selama Suharto berkuasa, mereka harus menerima takdir , ditindas. Suara mereka dipasung atas nama stabilitas, Pancasila, dan UUD 1945 yang sejatinya ditabrak sendiri oleh rezim Suharto. Saudara, anak, bapak, ibu, harus rela untuk dilenyapkan oleh rezim fasis-militeristik ini. Barangkali, hampir semua keluarga di Indonesia jadi korban atau kehilangan salah satu sanak saudaranya akibat ulah rezim “katrok” Suharto ini.

Harus diakui, rezim Suharto telah membawa dampak besar bagi perekonomian nasional. Kondisi ekonomi membaik ketika Suharto duduk di tampuk kekuasaan. Namun, kondisi tersebut hanyalah semu belaka. Perekonomian Indonesia ternyata dibangun di atas pondasi utang dan darah rakyat. Pembangunan a la rezim Suharto dimulai dengan membantai sekitar 500 ribu-1 juta jiwa rakyat Indonesia. Bahkan, menurut pengakuan Sarwo edhie Wibowo kepada Permadi, korban kebrutalan tersebut mencapai 3 juta jiwa. Inilah holocaust terbesar kedua pada abad ke-20 setelah Hitler dengan pembantaian terhadap orang yang dicap atau kader PKI pada 1965-1966.

Tak cukup dengan membantai, Suharto juga menciptakan rezim kecemasan dalam masyarakat dengan kekuatan militer. Rezim Suharto melestarikan stigma komunis terhadap keturunan orang-orang yang dicap atau kader PKI. Hak sipil dan politik mereka pun hilang. Bahkan, setiap kebijakan yang diambilnya seringkali dibumbui dengan cap komunis bagi yang menolaknya. Sebuah anekdot barangkali bisa mewakili betapa ampuhnya stigma komunis dalam meredam gejolak masyarakat yang berdampak hingga tujuh turunan itu.

“Pada suatu hari di sebuah pasar tradisional terjadi sebuah pencopetan. Para pelakunya berjumalh lima orang. Mereka menggasak tas seorang ibu yang diidalamnya berisi sejumlah uang dan barang berharga. Pencopet itu kabur, lari kencang hingga masyarakat yang mengejarnya kalah cepat. Ketika sedang di depan seorang ibu penjual ikan dan ia tahu bahwa lima orang tersebut pencopet, teriakan lantang langsung keluar dari mulutnya, ‘PKI…PKI…’”. Apa yang terjadi? Kawanan pencopet tersebut langsung berhenti dan langsung menyerahkan diri kepada massa yang mengejarnya. Mereka langsung sujud dihadapan masa dengan nada memelas. ‘Ampuni kami. Kami memang pencopet. Pencopet tas ibu tadi. Ampun… Tapi kami bukan PKI. Saya bukan PKI. Saya bukan PKI.”

Anekdot di atas hanyalah gambaran bagaiamana rezim Suharto membangun ketakutan masyarakat dengan stigma yang sampai saat ini masih melekat di kalangan tertentu ini. rezim ini menerapkan hukum tumpas kelor kepada keturunan tapol. Seorang bayi langsung dihukum bersalah apabila salah satu atau kedua orang tuanya dicap atau aktivis PKI. Apakah hukum seperti ini adil? Lebih aneh lagi, rezim fasis ini juga bisa menghukum pikiran, dan warisannya masih saja dilestarikan lewat TAP MPRS/XXV/MPR/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

Perampasan tanah rakyat di Kedungombo, Tapos, Nipah serta berbagai tempat lainnya juga jadi bukti bejatnya rezim Suharto. Tentu saja, alat kekerasan negara diturunkan untuk emmaksa masyarakat menyerahkan tanahnya dengan harga tak masuk akal. Pilihannya, mendapat stigma PKI atau menyerahkan tanahnya atas nama pembangunan? Rakyat pun harus merelakan tanahnya meski tak akan tahu bagaimana mereka akan melanjutkan hidup di kemudian hari. Tanah sebagai gantungan hidupnya dirampas oleh rezim pembangunan ini.

Kekerasan di Aceh, Timor-Timur, peristiwa 1997-1998, Kudatuli, dan Papua juga jadi warna dari dramatika rezim Suharto. Ribuan nyawa melayang selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer. Jutaan lainnya harus kehilangan anak, istri, ayah, suami, atau saudaranya akibat kebrutalan tersebut. Sampai sekarang pun luka itu belum juga mengering karena niat baik untuk menuntaskannya masih jauh di awang-awang. Inilah wajah rezim Suharto yang bengis dengan ideologi fasis-militeristiknya tersebut (pelanggar Pancasila sejati).

Tak hanya soal kekerasan saja. Suharto juga dikenal dengan korupsinya. Menurut laporan dari Global Corruption Report, Suharto merupakan presiden terkorup sedunia. Namanya mengalahkan nama tenar lainnya, seperti: Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, dan Sani Abacha. Inilah urutan Presiden terkorup di dunia sepanjang masa: Suharto: US$15-US$35 miliar (Indonesia, 1967-98), Ferdinand Marcos: $5-10 miliar (Philippina, 1972-86), Mobutu Sese Seko: $5 miliar (Zaire, 1965-97), Sani Abacha: $2-5 miliar (Nigeria, 1993-98) , Slobodan Milosevic: $1 miliar (Yugoslavia, 1989-2000), J-C Duvalier: $300-800 juta (Haiti, 1971-86), Alberto Fujimori: $600 juta (Peru, 1990-2000), Pavlo Lazarenko: $114-200 juta (Ukraina, 1996-97, ) Arnoldo Aleman: $100 miliar (Nicaragua, 1997-2002), Joseph Estrada: $78-80 juta (Philippina, 1998-2001).

Dengan fakta yang begitu gamblang, jadi pertanyaan tersendiri bila Suharto disahkan jadi pahlawan oleh pemerintah. Pengesahan tersebut bisa berarti menyakiti hati para korban kekerasan rezim Suharto yang sampai sekarang belum dapat keadilan. Sangat tidak adil dan tak berperspektif korban sama sekali. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, Suharto harus diakui punya andil juga bagi negara. Namun, perlu pertimbangan ulang bilaman hendak menjadikannya sebagai pahlawan nasional seperti Sukarno, Hatta, Sudirman, dan Tan Malaka.

Iklan
Komentar
  1. […] Suharto Layak Jadi Pahlawan? […]

  2. anggie berkata:

    suharto itu lebih pantas dengan kata penjahat perang..sarwo edhie lah pahlawan sebenrnya

  3. Aron Mahmud berkata:

    JIKA SUHARTO M ENJADI PAHLAWAN MAKA NEGARA HARUS MEMBERIKAN PERMOHONAN MAAF DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN-KORBAN SUHARTO DARI JAMAN MEREBUT KEKUASAAN DARI TANGAN SUKARNO SAMPAI PADA LENGSERNYA PADA TAHUN 1997.

    • arief setiawan berkata:

      Tanpa menjadikannya Pahlawan pun, negara seharusnya meminta maaf dan beri rehabilitasi korban/keluarga atas semua kekerasan di era Suharto

  4. […] Suharto Layak Jadi Pahlawan? Maaf, Ia Bukan Pahlawan […]

  5. […] Sebuah Keputusan | J… on Suharto Layak Jadi Pahlaw… […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s