Demokrasi Kita: Transaksi Perebutan Kekuasaan

Posted: 8 Oktober 2010 in Politik
Tag:, , , , ,

Apa sih yang membuat mayoritas rakyat saat ini bahagia? Bisa membuat rakyat seolah-olah menjadi raja setelah sekian lama digencet dengan berbagai instrumen kekuasaan. Hanya menjadi obyek kekuasaan dengan dipaksa untuk menerima apa pun dari atas. Tanpa ada pilihan meski seolah-olah mereka dibuatkan alternatif atau opsi atas isu tertentu. Dalam bahasa marxis, hal ini disebut sebagai quasi-alternatif.

Rakyat merasa sangat bahagia bila Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sedang berlangsung. Kaos, goody bag, spanduk, serta logistik dalam berbagai bentuk melimpah ruah. Tak seperti biasanya, beberapa orang yang menjadi calon kepala daerah begitu antusias untuk ”menyumbangkan” sebagian kekayaannya dengan Cuma-Cuma. Sungguh dramatis dan sangat mengharukan.

Harus diakui, pilkada tak bisa lepas dari istilah ”biaya besar.” Siapa pun hampir pasti mengamini fenomena ini meski hal tersebut tak berlaku secara menyeluruh. Namun, pada umumnya sudah hampir pasti terjadi seperti demikian. Aksiomanya, korupsi berpotensi sekali untuk terjadi sebagai impak dari ”cost politic” tersebut, sulit dihindari (semoga salah). Namun bukan berarti sesuatu yang tak bisa diberantas.

Demokrasi transaksional. Kalimat ini sangat tepat untuk menggambarkan perilaku demokrasi kita saat ini. Demokrasi yang berdasarkan atas asas reproksitas dengan kekuatan uang sebagai senjata utamanya. Serangan fajar barangkali bukanlah fenomena baru dalam proses politik di Indonesia. Sejumlah uang digelontorkan dengan tujuan agar memilih sang pemberi. Tentu saja, hal ini tak bisa gebyah uyah karena ada sebagian kepala daerah yang memenanginya dengan bersih.

Untuk menggambarkan karut-marutnya proses demokrasi di Indonesia (pilkada), artikel di Harian Kompas bisa jadi rujukan. Harian Kompas edisi Jumat, 8 Oktober 2010 memaparkan dengan gamblang fenomena ”desentralisasi korupsi” lewat pilkada. Meski demikian, demokratisasi harus tetap jalan, tak boleh berhenti. Demokrasi harus ditujukan ke arah substansial. Kalau perlu, revolusi pun harus dilakukan dengan mendekonstruksi paradigma yang selama ini melekat.

Suka maupun tidak, demokrasi harus terus berjalan. Untuk memperoleh gambaran kebobrokan demokrasi transaksional a la Indonesia, beberapa tulisan di Harian Kompas cukup menarik dijadikan rujukan. Berikut beberapa artikel tersebut (download link):

Korupsi di Pilkada

Anomali Pilkada

Pragmatisme dalam Pilkada

Pencegahan Korupsi

Desentralisasi Korupsi?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s