Sistem Ekonomi Indonesia: Politik Adalah Panglima

Posted: 4 Oktober 2010 in Ekonomi-Politik
Tag:, , ,

Pola dan proses pembangunan ekonomi di suatu negara ditentukan oleh dua macam faktor, yakni internal dan eksternal. Untuk faktor-faktor internal terdiri dari: kondisi fisik, lokasi geografi, kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi awal ekonomi, social dan budaya, system politik, dan peranan pemerintah dalam ekonomi. Sedangkan factor eksternal terdiri dari : perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global.

Pada negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia II, tahun-tahun pertama merupakan periode yang sangat kritis. Indonesia pun sempat mengalami keadaan seperti itu. Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung; keterbatasan akan factor produksi mulai dari kualitas SDM, modal, teknologi, hingga kemampuan pemerintah dalam menyususn rencana dan strategi pembangunan yang baik juga masih menjadi kendala untuk perekonomian Indonesia. Kecenderungan pemerintahan Sukarno yang dianggap berhaluan Komunis membuat Indonesia sulit untuk mendapatkan dana dari negara-negara Barat baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing. Padahal pada saat itu Indonesia benar-benar membutuhkan dana yang sangat besar dalam upayanya merekonstruksi ekonomi negaranya. Sebenarnya haluan politik yang agak berhaluan komunis (sejatinya adalah refleksi dari nasionalisme Indonesia) itu hanyalah meruapakan suatu refleksi dari perasaan antikolonialisasi, anti imperialisasi, dan antikapitalis. Ketidakstabilan politik terus berlangsung hingga masa orde ini selesai ketika kudeta dari PKI berhasil digagalkan dan kemudian system ekonomi Indonesia menjadi berubah haluan dari pemikiran (cenderung) sosialis ke kapitalis.

Adalah Orde Baru yang menjadi era baru setelah Orde Lama. Orde yang dipimpin oleh Suharto lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berideologi pembangunanisme dengan stabilitas keamanan dan politik sebagai pendukung utama, dan melupakan sisi pemerataan pendapatan masyarakat. Pada masa ini Indonesia menjadi lebih condong ke arah Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Awalanya pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik, serta rehabilitas ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menekan kembali tingkat stagflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor. Pemerintah juga menyusun rnacana pembangunan lima tahun secara bertahap yang mencerminkan pemikiran Rostow yakni “stages of growth”. Usaha-usaha pemerintah tersebut mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan ADB beserta negara-negara maju lain dengan membentuk kelompok IGGI (Inter Government Group on Indonesia) yang bertujuan untk membiayai pembanguan ekonomi Indonesia. Dampak repelita yangtelah disusun ternyata memberikan hasil yang cukup memuaskan. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun menjadi cukup tinggi dibandingkan pada masa Orde lama. Perubahan ekonomi structural juga terlihat terutama dari sector pertanian dan sktor industri. Perningakatan kontrbuis output dari sector industry manufaktur terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi di Indonesia. Penerapan system ekonomi terbuka yang dilakukan oleh Suharto memang berdampaak baik pada pembangunan Indonesia di tingkat makro. Namun, pada tingkat mikro justru berbalik 180 derajat. Hal ini terlihat dari tingakt kesenjangan yang semakin besar dan jumlah kemiskinan yang terus meningkat. Orde Baru menghadapi permasalahan sulit yakni ketika krisis ekonomi Asia yang kemudian menjelma menjadi krisis politik dimana ribuan mahasiswa berunjukrasa menuntut agar Suharto di turunkan. Tanggal 21 Mei 1998 Suharto mengundurkan diri dan diganti oleh BJ Habibie. Pada masa pemerintahannya tidak ada perubahan yang nyata bahkan permasalahan semakin bertambah dan muncul banyak konflik.

Kedudukan BJ Habibie digeser oleh KH Abdurrahman Wahid yang memenangkan pemilu tahun1999 dan kemudian berganti dengan pemerintahan reformasi. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 kondisi perekonomian mulai menunjukan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif meskipun hanya mengalami kenaikan sedikit. Pada tahun 2000, perekonomian Indnesia menjadi jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hamper mencapai 5%. Kondisi moneter pun sudah mulai stabil, terlihat dari laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, kondisi social masyarakat Indonesia masih dipenuhi dengan konflik disintegrasi dan SARA. Belum lagi demonstrasi buruh yang semakin gencar karena tidak puas dengan kondisi perekonomian dalam negeri, juga pertikaian elite politik yang semakin besar. Hubungan pemerintah Indonesia dengan IMF juga tidak baik karena sering ditundanya APBN 2001. Penerapan otonomi daerah (terutama tentang kebebasab daerah untuk pinjam dari luar negeri), serta masalah amandemen UU No.23/1999. ketidakstabilan di berbagai bidang membuat para pelaku bisnis termasuk investor asing enggan untuk melakukan bisnis dan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini justru membuta keadaan ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk dair sebelumnya.

Dengan kondisi perekonomian yang carut marut, system ekonomi Indonesia juga mengalami banyak pergeseran dalam segala hal. Ketergantungan terhadap pihak asing, dominasi kekuatan capital terhadap arah kebijakan pemerintah, dan peranan Negara yang diperkecil di bidang ekonomi menjadikan Indonesia pada zaman orde baru dan reformasi sekarang ini mengalami instabilitas. Kondisi demikian dapat dilihat dari amandemen UUD 1945 yang ke-4 pada pasal 33 yang mana menjadi katup pengaman sekarang berubah drastic untuk melayani kebutuhan modal. Karena itu, perubahan system ekonomi yang diterapkan dari masa ke masa di Indonesia menjadi focus utama makalah ini. Hal ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan system ekonomi Indonesia, factor-faktor penyebab perubahan system ekonomi, dan mengetahui pengaruh kebijakan politik terhadap arah pembangunan ekonomi. Selain itu, makalah ini juga berusaha mendeskripsikan sitem ekonomi yang diambil dengan patokan perubahan politik dalam skala nasional, yaitu: orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penerapan system ekonomi di Indonesia dari masa ke masa, maka diperlukan seperangkat pisau analisa untuk mengetahui mengapa suatu system ekonomi dijadikan rujukan. Untuk itu, world system theory digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi mengingat variable ketergantungan sangat dominant dalam perumausan kebijakan. Menurut teori ini, dunia dunia terdiri dari 3 kelompok besar Negara: core, semiperiphery, dan periphery yang dikemudikan oleh kapitalisme global. Negara periphery sangat tergantung terhadap Negara-nergara yang posisinya lebih tinggi karena adanya heemoni kapitalime didalamnya dan mendapatkan persetujuan dari yang bawah diluar kesadaran mereka. kondisi seperti ini menyebabkan segala kebijakan yang akan diambil harus disesuaikan dulu dengan kebijakan Negara diatasnya. Dalam kasus Indonesia, sebagai Negara peripheri, kapitalisme global telah menjadikan system ekonomi Indonesia mengarah pada spectrum kapitalistik karena besarnya pengaruh modal terhadapnya. Kondisi seperti ini terlihat pada ketiadaan kemandirian dengan tergantung pada utang luar negeri yang menyebabkan Indonesia harus tunduk pada pemilik modal.

ORDE LAMA

Untuk menjelaskan system ekonomi pada zaman orde lama, maka pemilahan kurun waktu menjadi suatu keharusan karena didalamnya terjadi perubahan politik cukup signifikan terhadap arah kebijakan ekonomi. Situasi politik ini (sebagai setting waktu) mempunyai pengaruh atas bagaimana pemerintah pada saat itu mengarahkan pembangunan ekonominya dengan menggunakan metode yang mereka jalankan. Tetapi dalam hal ini, masalah pemilahan atas dasar kurun waktu di tumpang tindihkan untuk membatasi peran kondisi politik saat itu, baik internal maupun eksternal.

Pada kurun waktu ini, kondisi sosio-politik yang belum stabil terutama di awal kemerdekaan menjadikan Indonesia kurang begitu memperhatikan pembangunan ekonominya. Sebagai sebuah Negara baru, konsepsi yang dilahirkan oleh founding fathers menjadi rujukan didalamnya meskipun terbatas dalam implementasinya karena disibukan urusan mempertahankan eksistensi sebagai Negara baru. Dalam konteks ini, pemerintah menjalankan prinsip-prinsip nasionalisme sebagai upaya mengatasi segala permasalahan. Nasionalisme yang dijalankan atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang mana segala tinadakan-tindakannya mempunyai makna kontekstual dalam masyarakat itu sendiri. Humanisme dalam hal ini mempunyai tonggak dasar, yaitu, “pencaharian merdeka”. Pencarian kemerdekaan ini tidak terlepas dari situasi dunia kolonial saat itu karena imperialisme telah merebut rasa percaya diri, dan menginjeksi rasa ketidakmampuan pada rakyat Indonesia. Pengkerdilan yang terus-menerus terjadi melalui imperialisme harus mendapatkan titik tekan utama supaya pencapaian atas cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan.

Selain itu, penerapan demokrasi menjadi misi utama dalam membangun masyarakat Indonesia dalam wujud demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Suatu bentuk demokrasi yang tidak hanya focus pada kesetaraan politik belaka, melainkan juga melirik masalah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan kata lain adanya suatu perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terbatas pada sisi politik belaka, juga sisi ekonomi. Kedua konsepsi diatas secara riil tidak dapat berjalan maksimal mengingat masih adanya invasi-invasi militer belanda dan pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah yang mengharuskan pemerintah untuk bersikap di area ini.

Sikap politik pemerintah yang anti kolonialis dan anti imperialis secara riil diwujudkan dalam bentuk penolakan pemerintah terhadap segala bentuk bantuan asing ke Indonesia dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak, dan kebijakan itu terkenal dengan slogan go to hell with your aids dengan penegasan penggolongan dunia dalam dua kelompok: NEFOs dan OLDEFOs. Sikap ini membawa implikasi lanjut terhadap respon luar negeri terutama Negara-negara maju terhadap posisi Indonesia. Secara ekonomi, kebijakan ini membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap perkembangan perekonomian, antara lain:
1. adanya kepercayaan diri bangsa Indonesia akan kekuatan yang dimilikinya
2. kemandirian ekonomi
3. kurang diminatinya Indonesia sebagai tempat investasi asing
4. terhentinya dana bantuan luar negeri
Implikasi-implikasi diatas merupakan akibat positif dan negative yang harus diterima karena penerapan kebijakan ekonomi nasinalistik itu.

Dilihat dari kacamata barat (konteks perang dingin), Indonesia dianggap menerapkan kebijakan komunis dalam mengatur perekonomian Negara. Hal ini tidak terlepas dari adanya anggapan bahwa liberalisasi ekonomi merupakan prasyarat mutlak agar tidak di cap sebagai Negara komunis. Dan dengan ekonomi nasionalis tersebut, Indonesia mengalami marginalisasi dibidang ekonomi dalam berbagai sektor atas pilihan-pilihannya. Posisi ini merupakan pengejawantahan sikap antikolonialisme dan antiimperialisme yang saat itu sangat deras didengungkan oleh pemerintah sebagai respon atas perkemnagan kondisi perekonomian saat itu.

Dalam konteks pemahaman atas system ekonomi yang terdiri dari: system ekonomi sosialis, kapitalis, dan campuran, secara politik Indonesia di cap menerapkan system ekonomi sosialis sebagai dasar pijakan. Tetatpi secara konseptual (ekonomi) dapat digolongkan dalam kerangka system ekonomi campuran meskipun secara mendasar berbeda karena adanaya unsure-unsur nasionalisme dan demokrasi ekonomi yang melandasi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa orde lama.

ORDE BARU

Ketika orde lama runtuh pada tahun 1966 dan digantikan oleh orde baru sebagai suatu rezim, maka secara otomatis juga berpengaruh terhadap penerapan system ekonomi di Indonesia. Pergeseran system ekonomi Indonesia mengalami signifikansi sangat drastic mengingat perpindahan kekuasaan yang terjadi berjalan tidak alami. Dari system ekonomi yang cenderung sosialis berbalik menjadi system ekonomi kapitalistik yang mana peran Negara dalam mengatur perekonomian digantikan oleh sektor swasta dengan menisbikan eksistensi Negara didalamnya. Pembangunan ekonomi yang semula di tempatkan dalam masyarakan untuk menjaga kemandirian diganti oleh pihak swasta yang mempunyai kelebihan capital dan utang luar negeri sebagai sokoguru. Kebijakan liberalisasi di bidang ekonomi menggejala dimana-mana dan pembangunan dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas keamanan dan politik sebagai pendukung utama.

Sejak tahun-tahun awal kemunculannya, kebijakan ekonomi orde baru bertolak belakang dengan orde lama dengan menunjukkan ketertarikan yang luar biasa untuk bersahabat dengan kekuatan capital internasional, lembaga-lembaga donor maupun investor-investor dengan modal besar. Dan pemikiran-pemikiran ekonomi di Indonesia lebih cenderung di dominasi pemikiran pro pasar yang diwujudkan dengan merangkul kembali lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia) yang sebelumnya dimusuhi oleh orde lama. Dimulai dari usaha “mafia Berkeley” yang merancang perekonomian Indonesia, dengan pendekatan tabungan dan investasi untuk memicu pertumbuhan, Bank Dunia dan IMF diundang untuk membantu memecahkan persoalan ekonomi yang terjadi dengan meminta bantuan (utang). Bantuan tersebut tidak terbatas sekedar bantuan belaka, melainkan pemerintah harus melakukan serangkaian penyesuaian structural menurut kehendak mereka. Karena itu, lembaga-lembaga tersebut mempunyai keleluasaan untuk mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi secara terus-menerus. Kondisi ini menciptakan ketergantungan dalam diri masyarakat Indonesia karena terus memperlemah kemampuan pemerintah untuk melindungi Negara dan rakyatnya, dan meningkatkan ketergantungan perekonomian Negara terhadap kepentingan para pemodal internasional sehingga Indonesia tidak mampu mengenali identitas diri yang sebenarnya.

Kebijakan liberalisasi capital pada zaman ini secara massif bergulir kencang yang dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam rangka mengurangi peran Negara di sektor ekonomi. Tetapi dalam hal ini Indonesia juga mempunyai potensi untuk jatuh karena rentan akan krisis pembayaran. Kondisi demikian disebabkan oleh ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini telah mematikan sejumlah kreativitas masyarakat untuk mandiri seperti zaman orde lama. Ketergantungan ini juga mengakibatkan pergeseran peran Negara dalam melindungi dan melayani rakyat menjadi penghamba kepada pemodal internasional. Struktur demikian ini mengakibatkan terjadinya kemiskinan structural akibat ketimbangan struktur yang terjadi dalam masyarakat yang mana pemerataan pembangunan tidak terwujud karena adanya konsentrasi capital pada satu titik tertentu. Multiplier effect dari kondisi ini menjadikan terbentuknya hegemoni oleh pemilik capital yang menyebabkan krisis identitas. Hegemoni tersebut berperan sebagai mekanisme penguasaan pemodal terhadap kinerja Negara yang menyebabkan terkurungnya ruang gerak pemerintah dalam mengatasi permasalahan terjadi dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru system ekonomi Indonesia sangat bernuansas kapitalistik sekali, terlihat dari serangkaian kebijakan deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menarik modal asing sebesar-besarnya. Selain itu, utang luar negeri uga dijadikan basis investasi dan tabungan Negara yang menyebabkan lahirnya ketergantungan dalam masyarakat Indonesia dalam membangun perekonomia. Kondisi seperti ini tidak hanya melunturkan peran Negara saja, juga merugikan masyarakat karena ketergantungan itu mematikan kreativitas dan secara sengaja melahirkan kemiskinan dan ketimpangan social.

ORDE REFORMASI

Sejak krisis 1997, maka semua orang menyadari betapa terkaitnya masalah-masalah ekonomi dengan masalah-masalah politik. Bagaimana kejatuhan Suharto sangat terkait erat dengan kejatuhan ekonomi Indonesia; dengan pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi minus dan utang meroket 2,5 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Dan situasi ekonominya tidak juga membaik-baik, terutama karena situasi politiknya yang serba tidak pasti. Secara awam, orang kini mengerti hubungan antara ekonomi dengan politik. Bahkan kini para ekonom ortodoks, mulai menyadari keterbatasan ilmu ekonominya dan mulai memasukkan faktor politik ke dalamnya. Tidak bisa lagi hanya mengutak-atik instrumen ekonomi makro, moneter dan fiskal; tetapi juga harus mengutak-atik masalah demokrasi, penegakan HAM atau proses pelembagaan politik.

Akan tetapi sesungguhnya pendekatan ekonomi-politik jauh lebih dalam daripada hanya hubungan antara ekonomi dan politik maupun penataan kelembagaan dan isu good-governance dari Bank Dunia. Ekonomi–politik adalah pendekatan yang mengupas/ menganalisis pola hubungan dan pola kepentingan berbagai golongan dan kelas yang terkandung dalam berbagai proses perubahan ekonomi modern, khususnya ekonomi modal (ekonomi kapitalisme). Masalah perubahan dan transformasi sosial dari berbagai kelas dan golongan sepanjang sejarah terkait erat dengan bagaimana berlangsungnya proses pemupukan modal dan akumulasi kekayaan di masyarakat. Hal ini yang semakin lama semakin menciptakan kesenjangan di antara berbagai golongan/kelas di masyarakat, yaitu : kaum kaya dan kaum miskin; kaum tani dan kelompok industrialis; kelompok pekerja dan kelompok majikan; kelas pengusaha dan kelas buruh. Ini adalah analisis ekonomi politik, yaitu keterkaitan mendalam antara hubungan-hubungan sosial-ekonomi dengan kekuasaan (politik).

Analisis ekonomi-politik sangat cocok dalam menjelaskan situasi di Indonesia setelah krisis. Dan sebenarnya juga mampu menjelaskan situasi Indonesia sebelum krisis, maupun prediksi Indonesia pasca-krisis. Akan tetapi pendekatan ini bertabrakan dengan ilmu ekonomi ortodoks (economics). Ilmu ekonomi ortodoks bersifat sangat positivis, tidak menjelaskan kepentingan-kepentingan golongan/kelas, mengabaikan hubungan-hubungan sosial-ekonomi, dan hanya bicara secara agregat saja (besaran umum). Karena itu juga bersifat doktriner, yaitu melalui konsep pertumbuhan ekonomi, yang dianggap merupakan resep pokok berjalannya sistem ekonomi. Doktrin ekonomi ortodoks adalah pertumbuhan ekonomi dalam mekanisme pasar bebas. Tidak dipermasalahkan siapa yang tumbuh dan siapa yang dirugikan, karena mekanisme pasar bebas yang akan mengatur dengan sendirinya. Doktrin ini semakin besifat fundamentalis dengan menguatnya Neo-liberalisme. Mereka adalah segolongan ekonom yang sangat percaya bahwa ekonomi pasar harus bersifat sebebas-bebasnya; sebuah free-fight liberalism (liberalisme pertarungan bebas). Liberalisme ekonomi memang akan melahirkan korban-korban dan pemenang-pemenang. Hal itu tidak menjadi soal. Ini adalah kembali ke masa awal pertumbuhan kapitalisme, yang tidak diregulasi dan dibatasi. Dan seperti pada masa itu, tumbuh pula ekonomi-politik sebagai penentangnya. Jadi masa kini juga memperlihatkan bahwa ekonomi neo-liberal akan mendapat tentangan dari pendekatan ekonomi-politik. Karena itu para aktivis sosial yang menentang neo-liberalisme, selayaknya mempelajari kembali ekonomi-politik.

Doktrin Neo-Liberalisme adalah kembali kepada prinsip “Laissez-Faire” (kompetisi bebas) yang ekstrim, yang menyerahkan sepenuhnya sistem perekonomian kepada kehendak dan mekanisme pasar bebas, tanpa mengindahkan konteks dan keberagaman situasi ekonomi berbagai negara, yang lebih banyak tidak siap atau tidak cocok melakukannya. Pasar bebas menjadi hukum universal pengaturan ekonomi. Bahkan kalau demokrasi menghalanginya, maka lebih baik menyingkirkan demokrasi. Paham ini sekarang juga dipeluk oleh para ekonom mainstream di setiap negara, sehingga ekonom-ekonom ini justru ikut serta menggerogoti negaranya sendiri, dan menjadi corong saja dari kepentingan badan-badan multilateral.

Meskipun secara konseptual system ekonomi Indonesia adalah kerakyatan (pancasila), dalam prakteknya mempunyai kecenderungan kea rah system ekonomi kapitalistik yang meliberalisasikan seluruh sumber daya ekonomi yang ada. Pada orde reformasi ini, kepentingan pasar sangat dominant atas segala arah kebijakan dan ukuran keberhasilannya sehingga masyarakat sebagai subyek dalam hal ini dijadikan obyek ekonomi belaka. Bukti riil besarnya pengaruh pasar beserta lembaga donor terlihat pada kebijakan kenaikan harga BBM yang banyak diengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan multilateral dan kondisi pasar dunia, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Globalisasi sebagai suatu fenomena global dewasa ini mempunyai pengaruh sangat besar terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. dalam hal ini wacana-praktis pasar bebas menjadi domain dalam pengaturan sumber daya perekonomian yang ada. Sebagai suatu fenomena social, ekonomi, dan politik, globalisasi mempengaruhi keseluruhan system yang ada dalam Negara. Menurut Giddens, volatilitas pasar uang dan modal berdapengaruh terhadap system Negara-bangsa yang menyebabkan terbentuknya arah kebijakan pemerintah. dan neo-liberalisme sebagai nafasnya sangat merasuk dalam konstitusi Indonesia sekarang yang mana dengan alasan efisiensi dan efektivitas, Negara dapat melepaskan aset-asetnya supaya keseimbangan pasar dapat terjadi. Jadi, system ekonomi kapitalistik sangat mewarnai orde reformasi sekarang ini.

Konklusi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa system ekonomi yang diterapkan di Indonesia sangat bergantung atau dipengaruhi oleh system politik yang tengah berkembang. Pada masa orde lama dengan sikap antikolonialisme dan imperialisme sangat kuat dan semangat nasionalisme yang sangat tinggi, perekonomian Indonesia diarahkan pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat guna menghindari kondisi ketergantungan akut terhadap luar negeri. Hal ini diterapkan sebagai wujud implementasi Negara merdeka yang berdaulat di bidang politik dan ekonomi sehingga arah kebjakan ekonomi dapat diarahkan menurut kebutuhan masyarakat.

Pada masa orde baru, kuatnya intervensi kaital dan internasionalisasi capital yang sangat kuat menyebabkan terjadinya arah kebijakan ekonomi. System ekonomi kapitalistik menjadi acuan utama yang diambil oleh pemerintah. penerapan system ekonomi kaptalistik ini membawa ragam implikasi terhadap perekonomian Indonesia yang mana kondisi dependensia yang pada masa orde lama sangat dihindari menjadi kenyataan. Kontradiksi-kontradiksi dalam system ekonomi ini membawa Indonesia pada krisis multidimensional pada tahun 1997 yang menyebabkan ambruknya perekonomian nasional. Sedangkan orde reformasi sekarang ini tidak ubahnya seperti orde baru dalam konteks perekonomian. Intervensi-intervensi modal financial terhadap arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah menjadi panutan decision makers yang menyebabkan Indonesia harus tunduk pada kepentingan kapitalisme global.

Surabaya, 2006

DAFTAR PUSTAKA

Carunia Mulya Firdausi. 2000. Tantangan dan Peluang Globalisasi bagi Perekonomian Nasional, Indonesia Menapak Abad 21 :Kajian Ekonomi Politik, cetakan ke-1. Milenium Publisher : Jakarta
Fakih, Mansour. 2004. Bebas dari Neoliberalisme. Insist Press : Jogjakarta
Gilpin, Robert dan J. M. Gilpin. 2002. Tantangan Kapitalisme Global. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta
Priyono, B. Herry. 1997. Anthony Giddens:Suatu Pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia:Jakarta
Seda, Frans. 1992. Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia. Grasindo:Jakarta
Winarno, Budi. 2004. Globalisasi Wujud Imperialisme Baru:Peran Negara Dalam Pembangunan. Tajidu Press:Jogjakarta
Sindhunata. 2003. Dilema Globalisasi Dalam jurnal Basis, No. 01-02, tahun ke-52. Kanisius : Jogjakarta

Iklan
Komentar
  1. erico.m.putra berkata:

    thank you yaaaaa………… ( ^_^ )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s