AIPA: LANGKAH AWAL MENUJU INTEGRASI ASEAN

Posted: 28 September 2010 in Hubungan Internasional
Tag:, , ,

Perubahan-perubahan global yang disebabkan oleh meningkatnya 4I (industri, investasi, informasi, dan individu) dalam interaksi masyarakat menyebabkan dunia yang tersekat batas teritori menjadi semakin terkoneksi tanpa batasan (bordereless) (Ohmae, 2002: 3). Interkoneksitas ruang dan waktu dalam masyarakat melahirkan sejumlah kebutuhan untuk saling bekerjasama serta berinteraksi meskipun melampaui batas-batas territorial negara. Interdependensi menjadi hal pokok pada masyarakat, terutama dalam lingkup regional sebagai upaya untuk menghadapi beragam macam tantangan dalam globalisasi.

ASEAN sebagai bentuk kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara merupakan salah satu bagian dari regionalisme yang mencoba menjawab tantangan-tantangan global dewasa ini. Integrasi ASEAN merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan diimplementasikan secara bertahap. Karena itu, integrasi ekonomi merupakan langkah awal untuk menuju arah itu. Proses-proses menuju arah integrasi tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan faktor-faktor pendukung lainnya, misal: adanya kerjasama secara institusional dari institusi-institusi yang berpengaruh terhadap proses-proses integrasi, salah satunya adalah kerjasama antar parlemen di negara-negara anggota ASEAN.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai integrasi ASEAN, tindakan awal yang dapat dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN adalah memantapkan konsolidasi politik intra regional. Konsolidasi politik ini hendaknya dilakukan mengingat negara merupakan entitas politik utama yang memiliki legitimasi politik sah di teritorinya atas setiap kebijakan Pemerintah. Salah satu upaya awal negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini adalah adanya transformasi ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) menjadi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada April 2007. Transformasi ini dilakukan untuk memperkuat keberadaan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN. Penguatan ini diarahkan pada pengefektifan keberadaan ASEAN terhadap capaian-capaian yang hendak diraih, yaitu integrasi ASEAN. Oleh karena itu, keberadaan AIPA dalam hal ini diasumsikan sebagai regulator bagi Pemerintah di tiap negara anggota ASEAN, dan sebagai langkah awal menuju integrasi ASEAN yang berfungsi menyediakan sumber daya menuju integrasi ASEAN.

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam proses menuju integrasi ASEAN, upaya-upaya komprehensif hendaknya ditempuh secara bertahap dan kontinyu oleh negara-negara anggota ASEAN. Merujuk pada pengalaman Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang terbentuk pasca Perang Dunia II, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tahap awal untuk menuju tahap-tahap berikutnya. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini diasumsikan, di masa depan, peran organisasi bukan lagi sepenuhnya ditangan Pemerintah. Kerjasama dalam ASEAN tidak sepenuhnya oleh Pemerintah (G to G), melainkan oleh individu-individu dalam masyarakat sendiri (P to P). Singkatnya, pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan mendapat skala prioritas utama didalamnya.

Untuk melangkah seperti gambaran di atas, diperlukan regulasi yang mampu mempertemukan titik-titik kepentingan bersama masyarakat (points of common interest). AIPA dalam hal ini dapat mengambil inisiatif dengan menciptakan titik-titik kepentingan bersama yang ada dalam masyarakat dengan mendesakkan serangkaian kebijakan kepada Pemerintah. Dalam proses ini tentunya akan menemui berbagai hambatan karena hal demikian telah dilakukan, tetapi tidak menuai hasil yang signifikan akibat permasalahan dalam negeri di tiap negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, AIPA dapat berkontribusi dengan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kontribusi yang dapat diberikan AIPA untuk memecahkan persoalan ini adalah dengan senantiasa menjaga komunikasi antar anggota ASEAN melalui jalur parlemen sehingga tidak terjadi akumulasi permasalahan yang dapat menghambat proses ini. Komunikasi melalui parlemen ini diwujudkan dalam bentuk sebagai tempat sharing antar parlemen dengan tetap menjaga asas menghormati kedaulatan tiap negara.

Selain itu, dalam proses pembentukan MEA juga akan menemui tantangan berat didalamnya, yaitu meyakinkan masyarakat atas urgensi keberadaan ASEAN dalam jangka panjang. Proses ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama karena selama ini ASEAN hanya diindentikkan “milik” elit politik yang mempunyai kewenangan membuat kebijakan. Kondisi demikian merupakan tantangan riil yang harus dihadapi, dan AIPA dalam hal ini dapat mengambil peran sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan Pemerintah. AIPA melalui parlemen di tiap negara anggota ASEAN dapat melakukan upaya persuasif terhadap parlemen dengan menginstruksikan (fasilitator) untuk lebih pro-aktif terhadap kepentingan masyarakat kepada keberadaan ASEAN. Hal ini merupakan proses untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pentingnya ASEAN dalam jangka panjang.

Dengan sejumlah tantangan dan hambatan dalam proses menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), AIPA dapat mengambil peran sebagai fasilitator dalam wujud kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah integrasi ASEAN (artikel 2.3 Statuta AIPA). Fasilitasi dapat dilakukan dengan mendorong parlemen di tiap negara anggota ASEAN untuk mengeluarkan regulasi yang dapat mendorong proses integrasi, terutama terkait upaya mencari titik-titik kepentingan bersama masyarakat. Luasnya kewenangan AIPA dibandingkan pendahulunya (AIPO) merupakan sumber daya awal dalam lingkup supra nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan integrasi ASEAN. Adanya organisasi supra nasional ini dapat menjadi langkah awal proses integrasi ASEAN, yaitu pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN seperti halnya pengalaman Uni-Eropa di masa lalu.

AIPA Dalam Proses Menuju Integrasi ASEAN

Perubahan tata relasi antar negara yang lebih menekankan pada kerjasama dalam lingkup regional, seperti Uni-Eropa, NAFTA, dan Mercosur menghadirkan sejumlah tantangan tersendiri bagi negara-negara anggota ASEAN untuk lebih akomodatif terhadap perubahan global ini. Kekuatan-kekuatan internasional yang selama ini berserakan (multipolar) menjadi mengerucut dengan pondasi kerjasama regional untuk menghadapi tantangan globalisasi. Regionalisme menjadi jawaban untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar dunia agar tidak tergusur dalam persaingan global.

Integrasi ASEAN merupakan upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Proses-proses terkait menuju arah integrasi menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk segera menuntaskannya. Transformasi AIPO menjadi AIPA dengan kewenangan lebih dibandingkan sebelumnya dapat memberikan sumber daya lebih terhadap proses integrasi dengan fungsi dan peran tertentu. Oleh karena itu, keberadaan AIPA dalam hal ini dapat dijadikan sarana awal dengan menciptakan berbagai sumber daya untuk melaju secara bertahap. AIPA dapat menjadi sarana komunikasi efektif antar negara anggota ASEAN sehingga hambatan-hambatan integrasi sedikit demi sedikit tereduksi.

Optimalisasi keberadaan AIPA dalam proses menuju integrasi ASEAN dapat dilakukan dengan memantapkan fungsi dan peran AIPA dalam setiap tahapan integrasi. Oleh karena itu, AIPA dalam hal ini dapat mengambil peran tertentu, yaitu: pertama, sebagai katalisator. AIPA dapat mengambil peran sebagai katalisator proses menuju integrasi ASEAN dengan memanfaatkan kewenangan legislatif yang dimilikinya. AIPA dapat mendorong setiap Pemerintah negara anggota ASEAN untuk membuat serangkaian kebijakan yang akomodatif terhadap tujuan pengintegrasian ASEAN dalam satu kerangka regional. Selain itu, AIPA juga dapat mendesakkan kebijakan kepada parlemen-parlemen negara ASEAN untuk lebih pro-aktif dalam setiap proses integrasi ASEAN. Dengan menjadi katalis percepatan proses integrasi ASEAN, AIPA dapat berkontribusi dalam setiap prosesnya, terutama terkait dengan maslah regulasi.

Peran kedua yang dapat diambil oleh AIPA adalah menjadi dinamisator proses menuju integrasi ASEAN. Setiap proses integrasi pada dasarnya mempunyai tantangan-tantangan tersendiri yang menjadikan proses tersebut terhambat. Adanya kepentingan nasional pada tiap negara, kondisi politik dalam negeri yang berubah, maupun perubahan-perubahan lain yang disebabkan oleh faktor eksternal (lingkungan global) secara mendasar dapat menjadi hambatan signifikan menuju integrasi ASEAN. Oleh karena itu, AIPA dapat berperan dengan terus menjaga dinamika internal (dalam negeri negara anggota ASEAN dan tarikan kepentinagan antar negara anggota ASEAN) maupun eksternal (perubahan lingkungan global) yang berpotensi menghambat laju integrasi. Selain itu, AIPA juga dapat memberikan stimulus-stimulus kepada negara-negara anggota ASEAN untuk terus membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga jalan menuju integrasi ASEAN menjadi lebih mudah terjadi.

Peran ketiga AIPA adalah menjadi pihak ketiga dalam setiap upaya penyelesaian konflik diantara anggota ASEAN. Tidak dapat dipungkiri lagi, kepentingan nasional akan senantiasa tetap menjadi acuan setiap negara sehingga benturan didalamnya sanagat berpotensi untuk terjadi. Benturan-benturan tersebut dapat terjadi mengingat pada dasarnya potensi konflik di ASEAN cukup besar, baik politik, ekonomi, mapun teritorial. Pemantapan way of ASEAN dalam penyelesaian konflik merupakan upaya strategis yang dapat diambil oleh AIPA guna menjaga stabilitas kawasan sehingga harmoni terbangun dan menjadi kekuatan bagi ASEAN.

Dengan melihat potensi besar yang dimiliki AIPA dalam upaya menuju integrasi ASEAN, optimalisasi peran menjadi langkah yang dapat ditempuh AIPA agar proses-proses tersebut berjalan lancar. Transformasi AIPO menjadi AIPA dapat menjadi langkah awal menuju integrasi ASEAN karena keberadaannya dapat menyediakan sumber daya untuk kelancaran proses-proses didalamnya. Tidak hanya itu, ASEAN Community Vision 2020 yang disusun pada tahun 1997 dapat berjalan efektif dengan keberadaan AIPA dengan memanfaatkannya secra optimal melalui parlemen sehingga terlaksana sesuai rencana. Signifikansi keberadaan AIPA ini tentunya tidak akan dapat berjalan efektif apabila dukungan dari Pemerintah dan masyarakat tidak mengalir dengan semestinya. Oleh karena itu, AIPA hendaknya tidak hanya berjalan melalui jalur Pemerintah belaka (G to G), lebih luas lagi, melibatkan partisipasi masyarakat (P to P) untuk menuju integrasi ASEAN yang mantap dan dinamis.

Surabaya, 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s