Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 64 tahun silam ternyata menyisakan duri bagi beberapa para pelakunya. Duri yang sekarang masih tertancap dalam pada sejarah bangsa ini. Menegaskan adagium korban dari revolusi oleh anak bangsanya sendiri. Anak bangsa yang dulu mengaku hendak memurnikan Pancasila dan UUD 1945. Revolusi telah “memakan” diri mereka dalam keadaan tak pasti, tak bisa kembali ke tanah air tercinta, bahkan sampai mati harus menyandang “gelar” tahanan politik. Hal sama yang banyak dialami oleh mereka yang bersikukuh tak “merestui” naiknya Suharto menggantikan Sukarno dan sampai sekarang bertebaran di negeri-negeri seberang.

Proses Proklamasi yang riuh-rendah karena desakan kelompok pemuda itu ternyata harus dibayar mahal. Mereka-mereka yang berperan secara langsung banyak jadi tameng pergerakan sejarah. Dilebur ke dalam belukar lupa secara massif oleh penguasa, terutama rezim Suharto. Nama mereka “dicoret” dari buku-buku sejarah sehingga generasi saat itu hampir tak mengenal tokoh-tokoh tersebut (salah satunya adalah saya yang baru tahu tentang hal itu).

Wikana. Namanya hampir saja dilupakan sejarah. Tak pernah diajarkan kepada generasi seumuran saya. Dia menghilang begitu saja, entah di mana rimbanya. Apakah sudah ditembus peluru tentara atau menghilang untuk menghindar dari maut? Entahlah. Dia menghilang pasca huru-hara 1965/1966 karena dicap komunis sehingga layak untuk dihabisi. Bahkan, namanya diburamkan dalam sejarah Proklamasi. Padahal, dia memunyai peran besar dalam penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Juga menyiapkan segala keperluan untuk pembacaan teks proklamasi di rumah Bung Karno saat itu.

Nasib serupa juga dialami Chaerul Saleh. Pemuda yang disebut sebagai salah satu pengerek bendera pusaka ini harus menerima nasib sebagai tahanan politik hingga maut menjemputnya pada 1967 di usia 50 tahun. Tanpa alasan jelas, saat menjabat sebagai Ketua MPRS, ia harus menjadi tahanan karena ulah Suharto. Tak ada penjelasan resmi atas penahanan itu, sampai sekarang. Dilihat dari kisah perjalanannya saat proses proklamasi, mantan menteri di sejumlah kabinet ini merupakan tokoh yang “memaksa” Sukarno untuk memroklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Tak usah menunggu belas kasihan Jepang.

”Sekarang, Bung! Malam ini juga kita kobarkan revolusi,” ujar Chaerul Saleh. ”Kalau Bung tidak mau mengumumkan proklamasi, besok akan terjadi pertumpahan darah,” sambung Wikana berapi-api.

Para tokoh pemuda lainnya, AM Hanafie, mengalami nasib sama dengan kawan-kawan seperjuangannya. Mantan Duta Besar RI untuk Kuba ini harus meninggalkan tanah air yang sangat ia cintai sampai akhir hayatnya. Sejak peristiwa 1965/1966 tersebut, anak asuh Presiden Sukarno saat dibuang ke Bengkulu ini harus jadi eksil. Menurut Gus Dur, jadi orang kelayapan. Mereka yang mengaku memunyai tanah air Indonesia tapi dipaksa tak menginjak tanahnya. Hanya jenazahnya saja yang bisa menghirup wangi tanah air Indonesia sejak huru-hara kemanusiaan itu terjadi.

Sejarah negeri ini memang penuh dengan teka-teki dan tikungan-tikungan tajam. Sejarah tak terjadi seperti yang banyak diutarakan sebagian orang. Bergerak linear seiring perjalanan waktu. Bergerak secara diskontinyu, tergantung siapa yang menjadi penguasa dan mampu mengartikulasikan kekuasaan tersebut. Bentuk nyatanya adalah seputar peran DN Aidit dalam proses perumusan teks proklamasi. Buku-buku teks sejarah banyak yang menghapus namanya dari pergulatan menegangkan itu. Padahal kejadian itu adalah fakta sejarah, terlepas dari kiprah politiknya setelah revolusi Agustus 1945 bergulir.

Paling naas dan sangat menyanyat hati tentu saja terkait mantan Presiden Pertama RI, Sukarno. Sang Proklamator ini harus meninggal dalam “tahanan rumah” buatan Suharto di Wisma Yaso. Sepi, sendiri, tanpa rakyat yang sangat ia cintai. Pidato Sukarno di Istana Merdeka sepulang hijrah dari Yogyakarta dapat jadi gambaran betapa cintanya ia dengan negeri ini. Meski sejarah mencatat besar jasa-jasanya untuk negeri ini, ternyata masih ada duri didalamnya. TAP MPRS No. XXVII/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno adalah duri dari Republik ini. Pasal 6 TAP MPRS No. XXVII/1967 secara eksplisit berbunyi, penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Presiden Sukarno diserahkan kepada Pejabat Presiden Soeharto. Apa yang terjadi? Pasal itu tak pernah dilaksanakan sehingga nama sang Proklamator ini secara yuridis formal nasibnya masih belum jelas. Tak ada rehabilitasi bagi Sukarno sampai saat ini juga.

Cukup miris memang bila Proklamsi Kemerdekaan sedang diperingati setiap tahunnya. Mereka-mereka yang berjasa “dibuang” dan “dilupakan” saja dalam sejarah republik. Fakta-fakta itu “sengaja” ditutupi tabir tebal kekuasaan. Ditutup rapat dalam peti berisi amnesia sejarah dan dibiarkan melenggang begitu saja. Tanpa akar. Ingatan itu harus dipulihkan kembali sebagaimana mestinya sesuai porsi masing-masing. Selama sejarah itu “dilupakan,” langkah negeri ini akan semakin berat saja. Jasmerah. Itulah kata yang, mungkin, paling tepat atas keadaan ini. Lupa hanya akan membuat sejarah kelam itu berulang.

Jakarta, 19 Agustus 2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s