Perlindungan untuk Pengadu

Posted: 19 Juli 2010 in Arbiter
Tag:, , , , ,

Sebuah situs web milik pemerintah daerah akan sangat menarik bila didalamnya terdapat laman untuk pengaduan. Masyarakat bisa mengadukan keluh-kesahnya atas berbagai persoalan terkait pelayanan publik di daerahnya. Sangat menarik karena partisipasi ini merupakan wujud demokrasi, ada kontrol dari bawah sehingga bisa jadi instrumen untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Salah satu contoh menarik adalah situs milik Pemkab Lumajang. Di dalamnya terdapat laman untuk pengaduan bagi masyarakat atas jalannya pemerintahan. Tentu saja hal ini layak mendapat apresiasi sangat besar karena menandakan adanya mekanisme kontrol dari bawah meskipun hanya salah satu jalan untuk bersuara.

Namun, dibalik itu semua, beberapa hal layak untuk dikritisi terhadap laman pengaduan tersebut. Kewajiban memberikan identitas jelas bagi si pengadu sebelum berbicara merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sayangnya, dalam laman tersebut tak ada penegasan sedikit pun dari pengelola situs tentang perlindungan bagi pengadu. Pengadu dibiarkan sendirian dengan aduannya tanpa proteksi yang memadai (lihat gambar di bawah ini).


Sumber: http://lumajang.go.id/isi.php, diakses pada Minggu, 18 Juli 2010 pukul 21.34 WIB.

Terbukanya data pengadu seperti ini sangat membahayakan bilamana berisi sesuatu yang membuat beberapa pihak tidak senang. Dalam artian, karena hal tersebut bisa membahayakan pihak teradu, terutama jika didalamnya terdapat dugaan penyimpangan. Entah itu berbentuk korupsi atau penyimpangan dalam bentuk lain. Sangat riskan karena ketiadaan “perjanjian awal” antara pengelola situs dengan pengadu.

Untuk itu, model pengaduan seperti ini harus diakhiri. Pengungkapan identitas jelas pengadu dengan lengkap merupakan hal sangat penting agar bisa dikontrol, bisa dipertanggungjawabkan, dan tak menimbulkan fitnah yang berujung pada pencemaran nama baik. Di sisi lain, keamanan pengadu tetaplah harus dapat perhatian agar mereka tak dirugikan akibat aduannya.

Untuk beberapa kasus, nama pengadu harus dirahasiakan bilamana aduannya bisa mengancam keselamatan dirinya. Penegasan penyembunyian identitas pengadu di laman pengaduan milik Pemkab Lumajang tidak ada sama sekali. Penyembunyian identitas pengadu, baik sebagian atau total, harus jadi perhatian dalam hal ini sebagai salah satu wujud implementasi keterbukaan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s