Jejak Tiran

Posted: 14 Juli 2010 in Arbiter
Tag:, , , , ,

Runtuhnya rezim fasis-militeristik Suharto pada 1998 ternyata tak membawa dampak signifikan terhadap communisto phobi. Hantu ini masih saja terus hidup meski sang penguasanya sudah 12 tahun dilengserkan. Tetap mengendap di kepala beberapa orang yang masih saja berpikir bahwa setiap anak bangsa harus dicurigai terlibat peristiwa G 30 S atau sebagai antek komunis. Sungguh tragis di tengah gemuruh demokrasi dan kebebasan dalam era reformasi ini.

Hukum tumpas kelor yang tak manusiawi masih saja diterapkan. Seorang anak bangsa yang lahir jauh setelah peristiwa 1965 masih saja dicurigai sebagai “pemberontak” dengan ideologi komunisnya. Mereka masih saja harus menjawab pertanyaan bodoh tentang apakah ia terlibat peristiwa G 30 S atau tidak. Termasuk apakah kedua orangtuanya terlibat atau tidak peristiwa itu. Entah apakah sang orangtua sudah dilahirkan saat peristiwa itu terjadi atau ketika itu masih kanak-kanak.

Seorang kawan bercerita ketika ia harus mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pertanyaan bodoh itu muncul dan mau tak mau harus dijawabnya. Tentu saja ia mengatakan tidak terlibat peristiwa itu karena kejadiannya puluhan tahun sebelum ia dilahirkan. Bagaiamana mungkin seseorang yang belum dilahirkan pada saat kejadian terlibat? Sungguh bodoh dan sangat mengada-ada model interogasi semacam ini.

“Saya disuruh mengurus surat tidak terlibat Peristiwa G 30 S ke Polsek dan Koramil terlebih dulu. Termasuk surat keterangan yang sama bagi Bapak dan Ibu ku agar bisa mendapatkan SKCK,” papar seorang kawan padaku.

Sahabat seorang kawan juga mengalami hal serupa. Ketika harus tes masuk dunia kerja, ia harus melalui rintangan seperti itu. menjawab pertanyaan bodoh yang sesungguhnya sangat tak relevan sama sekali dengan keadaan sekarang. Seorang generasi 1980-an harus menjawab pertanyaan seperti itu. “Ia harus melewati beberapa tes. Ada salah satu tahapan itu yang menanyakan apakah dia terlibat peristiwa G 30 S atau tidak? Sungguh tidak zamannya lagi pertanyaan seperti itu,” ujar seorang kawan saat bercerita tentang sahabatnya.

Cerita tentang interogasi seperti ini memang sangat akrab ketika rezim fasis-militeristik Suharto berkuasa. Menjadi rahasia umum, setiap warga negara harus “bersih lingkungan” yang ditandai dengan bebas dari peristiwa G 30 S dengan hukum tumpas kelor. Artinya, sampai tujuh turunan dicap terlibat meskipun tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Hak mereka dicabut tanpa argumen jelas, hanya sekedar atas dasar phobia belaka. Terutama bila hendak mengabdi kepada negara, hal itu jadi syarat utama.

Seorang teman juga mengalami hal serupa. Namun bedanya ia berani melawan. Ia menolak menjawab pertanyaan bodoh itu karena sangat mustahil terlibat peristiwa yang terjadi puluhan tahun sebelum ia dilahirkan. Tuhan pun kalah dalam melihat ke depan terkait persoalan ini karena mereka seolah-olah mampu melihat masa lalu seseorang yang sebetulnya belum dilahirkan. “Apakah mungkin saya yang dilahirkan pada era 1980-an terlibat peristiwa yang terjadi puluhan tahun sebelum dilahirkan?” tanyanya kepada sang interogator.

Perdebatan pun muncul karena sang interogator menggunakan hukum usang yang sejatinya sangat jahat itu. Petugas yang melayani pembuatan SKCK terus mengeluarkan sumber-sumber hukum yang sudah lapuk. Termasuk menyuruh kawan tersebut untuk mengurus surat keterangan “bersih lingkungan” bagi kedua orangtuanya di Polsek dan Koramil terdekat pun ia tolak. Tidak mungkin seorang anak ingusan mengerti persoalan politik seperti bayangan petugas tadi.

“Baiklah, untuk adik tak usah mengurus yang seperti ini. Cukup keterangan dari kelurahan saja, tapi ini khusus bagi adik saja,” ujar sang petugas itu untuk mengakhiri perdebatan.

Kejadian seperti di atas barangkali masih saja terjadi di lingkungan kita. Aparat keamanan yang masih saja “mencurigai” anak bangsa sebagai pemberontak yang sejatinya tidak tahu apa-apa. Dari ebebrapa pengalaman tadi, sikap tegas harus muncul ketika pertanyaan itu muncul. Apabila masih tetap dipersulit, banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Laporkan sikap phobia itu kepada lembaga negara lainnya yang berwenang bila mereka masih saja “mencurigai” kita. Sudah saatnya kita mengakhiri hukum tumpas kelor yang tidak berperikemanusiaan itu demi Indonesia yang lebih baik.

Iklan
Komentar
  1. andy berkata:

    Tugas yang di emban aparat Pemerintah untuk mengamankan negara dan melindungi bangsanya bukan untuk membunuhi rakyatnya sendiri hanya untuk kepuasan 1 orang saja. Basmi teroris sampai ke akar2nya……. itu baru Aparat pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s