Sekilas ASEAN, WTO, dan NATO

Posted: 17 Juni 2010 in Hubungan Internasional
Tag:, , , ,

ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara di Asia Tenggara yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand seiring dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menyepakati pembentukan kesatuan regional untuk lebih mempererat hubungan yang ada dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan antar anggota dalam ikatan yang berwujud suatu kelembagaan (Organisasional atau Institusional).

Dasar pembentukan ASEAN adalah keinginan dan kepentingan bersama diantara negara-negara anggota untuk mempererat hubungan, kesetiakawanan dan kerjasama regional dan dengan terbentuknya ASEAN diharapkan tercipta suatu fundamen dan wadah yang kuat bagi kegiatan-kegiatan kerjasama regional. ASEAN merupakan wujud nyata kesadaran bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menciptakan suatu lingkungan regional yang di dalamnya terdapat sikap saling menghargai, saling mengerti kepentingan masing-masing anggota ,hubungan yang dinamis antar anggota, dan aspek utama yang dikedepankan adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pembentukan ASEAN ini merupakan langkah yang fenomenal dari negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi percepatan globalisasi dunia, dunia yang semakin mengglobal, mewujudkan perdamaian dunia khususnya kawasan Asia Tenggara, pengembangan kerjasama, dan memajukan pembangunan ekonomi.

Keanggotaan ASEAN saat ini meliputi seluruh negara-negara Asia Tenggara atau sepuluh negara anggota. Pada awal pembentukannya yaitu pada tamggal 8 Agustus 1967, beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Pada tahapan keanggotaan selanjutnya, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-enam pada tanggal 7 Januari 1984, dilanjutkan dengan Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, dan disusul oleh Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja merupakan negara terakhir yang bergabung dengan ASEAN berdasarkan kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN VI di Hanoi pada tanggal 15-16 Desember 1998. Dengan masuknya Kamboja menjadi anggota ASEAN kesepuluh ini merupakan suatu prestasi fenomenal dan sebagai perwujudan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menciptakan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara atau ASEAN-10.

Kesatuan regional yang terwujud ini memiliki nilai-nilai kooperatif yang bertujuan mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang maju, mantap, stabil dan dinamis baik dari segi ekonomi, politik, perdamaian, keadilan sosial dan juga dalam nilai-nilai budaya. Mekanisme kelembagaan yang dimiliki ASEAN menjadikan wadah ini sebagai media akomodasi aspirasi dan sebagai wahana diskusi, perundingan dan negoisasi bagi anggota-anggotanya. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab negara-negara ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang dinamis dalam hal stabilitas politik dan keamanan , pembangunan ekonomi dan sosial, dan mewujudkan aspirasi dan cita-cita nasional berpulang pada negara-negara anggota ASEAN sendiri.

Serangkaian kesepakatan yang ada dalam usaha untuk mempererat mekanisme hubungan yang ada telah dimunculkan seiring dengan terciptanya kebersamaan dan pereratan ( Kohesifitas ) hubungan negara-negara anggota. Pada KTT ASEAN I, 23-25 Februari 1976 di Bali, negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama (Treaty of Amity and Cooperation / TAC ) di Asia Tenggara dan Deklarasi Kerukunan ASEAN ( Declaration of ASEAN Concord ). TAC merupakan tata perilaku yang mengatur hubungan damai diantara negara-negara dan merupakan instrumen penting perwujudan ZOPFAN. ASEAN concord merupakan dasar, prinsip dan kerangka kerjasama ASEAN yang meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi dan fungsional. Pada KTT ASEAN V, 14-15 desember 1995 di Bangkok, negara-negara ASEAN telah menandatangani Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara / Traktat KBSN-AT (Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone / Treaty of SEANWFZT).

Berbagai uraian di atas bisa dikatakan sebagai fundamen atau tonggak langkah ASEAN dalam mengimplementasikan semua kebijakan hasil kesepekatan-kesepakatan anggota. Dalam hal pelaksanaan agenda-agenda yang telah direncanakan ini, ASEAN menghadapi berbagai macam akselerasi perkembangan sektoral (dalam hal politik, ekonomi, dan juga keamanan) baik dari negara anggota, segi intra-regional, maupun inter-regional. Permasalahan–permasalahan yang timbul inilah yang akan menjadi tantangan keberadaan ASEAN sebagai suatu lembaga yang menghadapi dinamika politik dan ekonomi dewasa ini. ASEAN menghadapi tantangan seiring dengan kompleksnya permasalahan domestik negara anggota. Selain itu, perluasan keanggotaan ASEAN memunculkan tantangan fungsional, yaitu :
1. Kredibilitas ASEAN akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengkonsolidasilan diri pasca terwujudnya gagasan ASEAN-10.
2. Kerjasama ASEAN pasca perluasan perlu ditempatkan dalam world view baru yang mencakup kesadaran bahwa hubungan internasional dewasa ini sudah melibatkan isu-isu baru seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup.
3. ASEAN akan dituntut untuk mengintensifikasikan pertukaran gagasan dan pemikiran yang bebas mengenai berbagai isu yang akan mempengaruhi masa depan ASEAN.
4. ASEAN diharapkan memempertahankan dan memperkuat hakekatnya sebagai komunitas diplomatik.

Untuk memahami kompleksitas dalam ASEAN, eksistensinya dapat ditelusuri atau dijelaskan dengan konsep regionalism atau integrasi regional dari Joseph Nye. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fokus masalah yang menitikberatkan unsur politik dan keamanan dalam suatu mekanisme kelembagaan fungsional ( pendekatan institusional ). Regionalisme dianalisis berdasarkan tingkat kohesi sosial (etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran serta warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik (tipe-tipe rezim serta ideologi) serta kohesi organisasi (keberadaan institusi regional yang sifatnya formal). Teori Regionalism dari Joseph Nye berpendapat bahwa suatu integrasi dalam region sebagai pembentukan kesatuan dari anggota-anggota atau komponen-komponen yang ada. Dalam uraiannya yang lebih lanjut, integrasi regional Joseph Nye terbagi menjadi tiga sektor yaitu integrasi ekonomi, sosial dan politik. Konsep integrasi ekonomi disini lebih terfokuskan pada pembentukan ekonomi transnasional. Syarat mutlak pembentukan hal ini adalah interdependensi perdagangan antar negara intra region dengan indikator bahwa perbandingan antara nilai perdagangan intra region lebih besar daripada nilai perdagangan negara-negara dalam suatu region dengan negara-negara diluar region.

Konsep integrasi politik Joseph Nye mengarahkan pada suatu konsep sistem politik internasional yang bercirikan :
1. Memiliki beberapa struktur institusional walaupun sederhana.
2. Terdapat interdependensi dalam perumusan kebijakan.
3. Terdapat perasaan identitas yang sama dan kewajiban timbal balik.
Integrasi politik meliputi berbagai macam varian yakni integrasi institusional, kebijaksanaan, sikap dan konsep security community. Konsep yang digunakan dalam integrasi politik ASEAN adalah integrasi institusional karena konsep ini sangat relevan dengan keberadaan ASEAN sebagai lembaga fungsional negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Eksistensi integrasi ASEAN tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan internal belaka, juga dipengaruhi oleh factor-faktor eksternal, globalisasi. Menurut Kenichi Ohmae, informasi, investasi, industri, dan individu sebagai factor yang mempengaruhi akselersi globalisasi mempunyai signifikansi peranan dalam proses regionalisme. Factor 4-I tersebut menyebabkan terkikisnya peran negara-bangsa dalam kancah global. Karena itu sebagai bentuk adaptasi terhadap akselerasi globalisasi, negara-negara di kawasan asia tenggara melakukan kerjasama regional dalam ASEAN.

WTO

WTO adalah organisasi internasional yang bertugas menjalankan seperangkat aturan pedagangan. WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT (Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan) menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. WTO adalah salah satu mekanisme utama dari globalisasi ekonomi. Pendukungnya mengatakan bahwa WTO berdasarkan pada ‘perdagangan bebas’ (free-trade). Bahkan WTO jauh sekali dari filosofi perdagangan bebas abad ke-18 yang dikembangkan oleh David Ricardo atau Adam Smith, yang berasumsi bahwa baik tenaga kerja maupun modal kerja tidak boleh lintas batas negara..

Sebelum Putaran Uruguay, aturan-aturan GATT terpusat pada penentuan tarif dan kuota. Seluruh anggota GATT sepakat untuk mewajibkan pelaksanaan aturan-aturannya. Putaran Uruguay memperluas aturan-aturan GATT mencakup jargon perdagangan yang dikenal sebagai “non-tariff barriers to trade” (hambatan non-tarif terhadap perdagangan). Rintangan dimaksud adalah undang-undang keamanan pangan, standar produk, undang-undang pemakaian uang pajak, kebijakan investasi, dan undang-undang domestik lainnya yang memengaruhi perdagangan. Aturan WTO membatasi kebijakan non-tarif yang dapat diberlakukan atau dipertahankan oleh negara bersangkutan.

Saat ini negara anggota WTO berjumlah 134 negara dan 33 negara sebagai pengamat. Resminya, keputusan-keputusan di WTO dibuat dengan cara pemungutan suara (voting) atau konsensus. Namun, berulang-ulang negara-negara maju, terutama yang disebut negara-negara “QUAD” yaitu Amerika, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa mengeluarkan keputusan-keputusan penting dalam pertemuan tertutup, dengan tidak mengikutsertakan anggota WTO lainnya.

Proses pengambilan keputusan WTO yang kurang demokratis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tercermin dalam Proses Penyelesaian Perselisihan (dispute settlement process) WTO. WTO mengijinkan setiap negara untuk saling menentang undang-undang dan peraturan masing-masing negara lainnya yang dianggap melanggar ketentuan WTO. Kasus-kasus kemudian diputuskan oleh satu panel yang beranggotakan tiga birokrat perdagangan. Tidak ada aturan mengenai konflik kepentingan, dan para panelis seringkali tidak begitu mengerti hukum domestik atau pertanggunggjawaban pemerintah negara bersangkutan terhadap perlindungan pekerja, lingkungan dan hak asasi manusia.

Pengadilan WTO berlangsung secara rahasia. Dokumen-dokumen, pemeriksaan-pemeriksaan dan laporan-laporannya bersifat rahasia. Hanya pemerintah nasional yang dibolehkan berpartisipasi, sekalipun yang dipersoalkan adalah undang-undang negara. Tidak ada banding di luar. Begitu keputusan akhir dikeluarkan WTO, negara yang kalah diberi waktu untuk melaksanakan satu dari tiga pilihan: mengubah undang-undangnya agar sesuai dengan ketentuan WTO, membayar ganti kerugian tetap kepada negara yang menang, atau mendapat sanksi perdagangan yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam prosesnya, WTO telah mengeluarkan beragam kebijakan dalam bentuk perjanjian yang menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Kebijakan-kebijakannya antara lain :
1. TRIPS (Perjanjian Perdagangan yang Berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual / HAKI) mengatur aturan global yang harus dilaksanakan mengenai hak paten, hak cipta (copy right) dan merk dagang.
2. Perjanjian WTO tentang Standar Sanitasi dan Fitosanitasi (Sanitary and Phytosanitary Standards) membatasi kebijakan pemerintah dalam hal keamanan makanan (kontaminasi bakteri, pestisida, pemeriksaan dan pelabelan) dan kesehatan binatang dan tanaman (impor wabah dan penyakit).
3. Perjanjian Pertanian (Agreement on Agriculture / AOA) dalam Putaran Uruguay mengatur perdagangan pangan secara internasional dan dalam negeri. Aturan-aturan ini memacu lajunya konsentrasi pertanian ke agribisnis dan melemahkan kemampuan negara-negara miskin untuk mencukupi kebutuhan swadaya pangan dengan cara bertani subsistens.
4. GATS (General Agreement on Trade in Services atau Perjanjian Perdagangan Jasa) adalah salah satu dari 15 Perjanjian Putaran Uruguay yang diwajibkan oleh WTO.

Secara idealis, WTO pada dasarnya merupakan organisasi perdagangan yang berfungsi mengatur lalu-lintas perdagangan dunia. Berperan besar dalam mediasi konflik-konflik perdagangan antar negara sehingga kepentingan negara-negara anggotanya. WTO berperan dalam usaha peningkatan volume perdagangan antar negara karena perjanjian-perjanjian yang dihasilkannya memacu kompetisi antar negara untuk inovatif dan kreatif. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip dalam WTO:
1. perdagangan tanta diskriminasi
2. perdagangan yang lebih bebas secara gradual melalui negosiasi
3. kemampuan memprediksi: melalui pengetatan dan transparansi
4. mendorong terciptanya kompetisi yang adil
5. mendorong pertumbuhan dan reformasi ekonomi
Prinsip-prinsip dasar diatas telah mendorong WTO untuk berperan lebih significan dalam memacu perdagangan antar negara. Selain itu, didalam WTO sendiri, proses negosiasi melalui konsensus juga melahirkan farsi-faksi dalam intern WTO. Farsi-faksi tersebut bekerja berdasarkan kepentingan mereka masing-masing.

Ada tiga kategori isu, yaitu: Kategori pertama, banyak perjanjian WTO (Pertanian, Hak Kekayaan Intelektual, Jasa) memiliki pembahasan tetap (built-in review) dalam satu periode tertentu. Pembahasan ini tidak harus merupakan perundingan deregulasi baru. Kategori kedua termasuk komitmen-komitmen yang dibuat dalam pertemuan tingkat menteri sebelumnya untuk mengadakan perundingan tentang pertanian dan jasa di masa yang akan datang. Pertanyaan kunci yang akan dipecahkan dalam tahun ini adalah apakah kategori ketiga yaitu ‘isu-isu baru’ akan masuk dalam pembahasan WTO. Masuknya isu-isu baru seperti masalah investasi, kebijakan persaingan (competition policy) dan belanja pemerintah (government procurement), akan semakin jauh memperluas kekuasaan WTO.

Melihat konstelasi dan kontestasi WTO dewasa ini, muncul tantangan diadalamnya. Gesekan antar kepentingan kelompok menjadi tantangan sendiri bagi WTO, terutama terlihat ketika KTT di Seattle, kepentingan antar kelompok menjadi sangat tajam sehingga memunculkan kesulitan akut. Pada pertemuan di Seattle, negara-negara WTO akan mematangkan Deklarasi Kementerian (Ministerial Declaration) yang akan mengumumkan agenda WTO yang akan datang. Pada akhir putaran sebelumnya, anggota WTO setuju untuk membentuk komite untuk mempertimbangkan mengenai pertanian, jasa, dan HAKI (sekarang disebut agenda tetap / built-in agenda). Sekarang beberapa negara ingin menambahkan investasi (MAI), belanja pemerintah dan kebijakan persaingan, serta menghendaki agar diadakan suatu perundingan “Putaran Milenium” yang baru. Apapun perundingan masa depan yang akan disepakati, kita dapat mengantisipasi adanya deregulasi lebih lanjut yang menyokong kepentingan swasta. Uni Eropa menghendaki Putaran Millenium di Seattle. Amerika Serikat menghendaki lebih banyak dibatasinya agenda tetap. Beberapa negara berkembang menentang keras perundingan lebih lanjut, mengingat sebagian deregulasi dan swastanisasi merugikan mereka. Mereka menentang putaran baru, dan menghendaki WTO berputar haluan (turn-around), suatu tema yang telah disiarkan oleh para aktivis sedunia. Dan penentangan dari demonstran ati WTO juga menjadi pertanyaan besar didalamnya, apa yang salah dengan WTO sehingga mendapat penolakan dari masyarakat internasional?

Secara teoretik, WTO dapat dijelaskan dengan konsep neo-liberalisme dalam menjelaskan produk-produknya. Perdagangan bebas sebagai roh WTO dilandasi atas pemikiran Hayek tentang keikutsertaaan negara dala aktivitas ekonomi akan mendistorsi pasar, dan pemikiarn TOM Friedman tentang mekanisme pasar sebagai tolok ukur. Perjanjian-perjanjian dalam WTO mempunyai arah pengurangan intervenís negara dalam perekonomian, dan dapat dilihat dari GATS, TRIPS, SPS, danAOA. Selain itu juga dipengaruhi oleh pemikiran David Ricardo tentang comparative advantage. Pemikiran David Ricardo ini merupakan nafas terbentuknya WTO. Melihat dunia pasca malaise, diperlukan suatu organisasi ekonomi yang mengatur perekonomian dengan konsentrasi masalah pengaturan perdagangan, maka pada saat itu dibentuk GATT sebagai embrionya. Berkaitan dengan hegemoni statu negara dalam WTO, factor soft power Sangay dominan didalamnya. Disparitas kondisi perekonomian tiap-tiap negara menyebabkan kekuatan yang lebih besar mempunyai dominasi cukup kuat dalam setiap perjanjian. Tetapi konsep ini menjadi tidak relevan apabila terjadi penentangan dalam jumlah cukup besar oleh lainnya.

NATO

NATO, didirikan di Washington DC, AS pada tanggal 4 April 1949 dengan ditandatanginya the north atlantic treaty. Perjanjian ini dibuat sejalan dengan tujuan piagam PBB yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dunia. Perjanjian ini disepakati oleh Negara-negara yang ingin melindungi kebebasan, civilization of the people, kebebasan individu, dan rule of the law. Focus perjanjian ini adalah menciptakan stabilitas di wilayah atlantik utara dengan mengatur kerjasama antar Negara-negara anggotanya dalam usaha untuk menciptakan kerjasama yang saling menghargai dan memahami sehingga perang / konflik dapat di minimalisir. Collective security merupakan landasan terbentuknya NATO. Konsep ini dapat menjelaskan ,mengapa Negara-negara bergabung dalam wadah keamanan bersama. Adanya perasaan tidak aman yang dirasakan oleh suatu Negara menyebabkan mereka harus menggabungkan diri dalam suatu kekuatan yang besar sehingga jamnan keamanan atas dirinya semakin besar, dan hal ini terjadi pada Negara anggota NATO.

Pada masa perang dingin, kiprah NATO Sangat significan sebagai salah satu kekuatan blok, yaitu blok barat. NATO pada saat itu mempunyai kekuatan Sangat besar sebagai eleven perang dingin. Terbukti, eksistensi NATO mendapat reaksi cepat dari kekuatan blok timur dengan terbentuknya Pakta Warsawa yang bertujuan mengimbanginya. Disini, konsep balance of power diterapkan. Kedua organisasi pakta pertahanan ini saling unjuk kekuatan dan pengaruh yang bertujuan agar tidak ada dominasi diantara keduanya. Pasca perang dingin, runtuhnya Uni Soviet juga menyebabkan ambruknya Pakta Warsawa. NATO pun melakukan serangkaian adaptasi dengan perubahan konstelasi dan kontestasi politik global. Sebelum “wabah” terorisme menjangkiti dunia, NATO tidak hanya memaknai konsep keamanan secara militer, tetapi diperluas lagi. NATO seringkali melakukan aksi humanitarian intervensión sebagai instruyen perlindungan keamanan manusia dari kejahatan perang. Yugoslavia dapat dijadikan contoh menarik. NATO melakukan aksi humanitaraian intervención terhadap Yugoslavia karena telah dianggap membahayakan keamanan manusia pada sekitar tahu 1997. Dan, pasca bom WTC 11 September 2001, NATO juga melakukan serangkaian adaptasi kebijakan dalam menghadapi terorisme. Disini NATO menghadapi tentangan cukup berarti. Suara negara-negara anggota tidak bulat seperti sebelumnya. Terjadi friksi dalam tubuh NATO karena perbedaan dalam mendefinisikan terorisme itu sendiri. Hal ini terbukti tidak adanya dukungan dari NATO atas invasi AS ke Irak yang mana AS sebagai kekuatan dominan dalam NATO menjadapatkan penentangan dari lainnya, tidak seperti pada masa perang dingin. Surveillance yang dimiliki AS pada masa perang dingin tidak berlaku lagi sekarang. Polarisasi kekuatan menjadi salah satu penyebab hegemoni AS tidak sekuat dulu.

Dalam operasionalnya, NATO dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjadi landasannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
1. Solidaritas : berkomitmen menciptakanperdamaian dunia
2. Freedom : menjaga kebebasan dan keamanan negara-negara anggotanya
3. Demokrasi : menjaga nilai-nilai demokrasi
4. Transatlantik link : membentuk hubungan keamanan transatlantik
Prinsip-prinsip dasar ini harus dipatuhi oleh anggota NATO secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini memberikan roh bagi NATO dalam setiap melakukan aktivitasnya. Selain itu, prinsip NATO juga tertuang dalam tujuannya, pada perjanjian artikel 5, “semau serangan militer yang ditujukan untuk melawan salah satu atau lebih Negara anggota NATO yang berada di Amerika utara atau Eropa secara tidak langsung menjadi serangan yang ditujukan kepada seluruh Negara anggota, dan menjadi tanggungan bersama”. Jika serangan militer itu benar-benar terjadi, seluruh anggota NATO memiliki hak untuk membantu segera dengan memberikan bantuan militer dan pertahanan demi menjaga dan melestarikan keamanan kawasan atlantik utara.

Keanggotaaan NATO pada awalnya berjumlah 12 negara. Yunani dan Turki bergabung pada masa perang dingin, dan seterusnya banyak negara yang bergabung dalam organisasi ini. Semarang, anggota NATO berjumlah 26 negara yang ada di Eropa dan Ameriaka Utara. Fenomena menarik dari keanggotaaan NATO ádalah bergabungnya eks panggota pakta warsawa dalam NATO (Rolandia, Hungaria, Republik Ceko, dan sebagainya). Secara teoretik, hal ini dilakukan sebagai upaya preventif agar kekuatan komunis tidak bangkit lagi karena adanya ikatan dengan NATO yang anti. Dalam hal ini, teori domino mempunyai signifikansi cukup tinggi untuk menjelaskan fenomena diatas, dan hal ini juga menjadi factor preskripsi eksistrensi NATO ke depan. Dinamika dalam tubuh organisasi ini jua cukup tinggi, Perancis pada tahun 1966 menarik diri dari perjanjian integrasi militer yang menyebabkan markas besarnya dipindahkan dari Paris ke Brussel, Belgia.

Sebagai statu organisasi mapan, NATO mempunyai serangkaian prosedur dalam proses pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang dikeluarkan berdasarkan consensus setelah melalui tahapan diskusi dan konsultasi diantara seluruh Negara anggota. Consensus disini bermakna, setiap keputusan yang dikeluarkan NATO merupakan ekspresi dari keinginan bersama dari seluruh Negara berdaulat anggotanya. Dalam praktek, pengambilan keputusan melalui consensus ini mencerminkan tidak adanya proses voting dalam mengambil setiap keputusan. Konsultasi akan terus dilakukan hingga sebuah keputusan yang disepakati semua pihak dapat tercapai. Secara umum, proses negosiasi akan semakin gencar ketika Negara-negara tersebut mengetahui posisi masing-masing. Dalam realitasnya, dominasi AS masih signifikan walaupun tidak menjadi surveillance. AS tetap menjadi kekuatan denominator dalam NATO. Kekuatan AS masih signifikan dalam setiap pembuatan kebijakan. Konsep denominator ini berfungsi menjelaskan peran AS yang sangat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Secara kontemporer, NATO mendapatkan tantangan baru, yaitu terorisme. Terorisme yang semakin terakumulasi pasca serangan 11 September menjadikannya sebuah tantangan baru. Tantangan ini dapat terlihat pada tidak adanya kesepakatan dalam melihat Irak yang dianggap salah satu biang terorisme. Salah satunya, Penentangan Perancis dan Jerman terhadap invasi AS ke Irak menjadi statu penanda ketiadaa “harmoni” dalam tubuh NATO seperti pada masa perang dingin. Selain itu, factor siapa pelaku terorisme yang tidak dapat dibuktikan secara gamblang, juga menjadi salah satu ketiadaan kesepakatan di NATO. NATO juga mendapatkan tantangan Sangay significan, terutama atas semakin menguatnya posisi Uni Eropa dalam kancah politik internacional. Disini, ada anggapan, NATO menghalangi proses integrasi dalam Uni Eropa. Hal ini dapat diíta dalam kebijakan luar negeri dan masalah keamanan dalam kerangka instituís Uni Eropa. Kesepakatan dalam NATO yang dianggap dapat menghalangi integrasi, disatu sisi harus mematuhi perjanjian dalam NATO, disisi lain harus menaati kesepakatan dalam UNI Eropa. Masalah anggaran militer juga menjadi permasalahan tersendiri. AS yang memliki anggaran militer terbesar, dan negara-negara Eropa yang berusaha menurunkan anggaran militernya, melahirkan gap yang menimbulkan pertanyaan, “keuntungan apa yang diperoleh AS dalam keanggotaanya dalam NATO?”.

Dari berbagai sumber.

Surabaya, 2006

Iklan
Komentar
  1. dealer pulsa berkata:

    indonesia ikut asean ga ada untung,ikut wto indonesia jugta ga dapat untung, ikut nato apalagi,hanya jadi budak amerika suruh ikut perang sana, perang sini.hanya nyumbang mayat tentara saja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s