Korupsi Mencederai Nilai Kemerdekaan

Posted: 17 Juni 2010 in Hukum
Tag:, , , , ,

“Korupsi adalah sumber utama kemiskinan sekaligus
sebagai penghalang dalam mengatasi masalah tersebut”
– Peter Eigen, Transparency International –

Berbicara tentang kemerdekaan tentu akan mengarah pada suatu tatanan kehidupan yang bebas dan merdeka. Bebas dalam berkehendak dan merdeka dari segala sesuatu yang sebenarnya ingin dihancurkan dengan kemerdekaan itu. Merdeka dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertindasan merupakan beberapa atribut didalamnya. Dengan merdeka, segala sesuatu yang dicita-citakan hendak diwujudkan. Indonesia pun demikian. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia jadi tujuan dari kemerdekaan itu.

Alam kemerdekaan yang telah mencapai usia 63 tahun ternyata masih menyisakan duri, korupsi. Penghancur upaya menyejahterakan rakyat ini tetap tumbuh subur meski segenap kampanye didengungkan membahana. Penyakit parah negeri ini membuat upaya pengentasan kemiskinan terhambat, bahkan jadi penyebab munculnya permasalahan itu. Arti kemerdekaan pun tercederai karena kesejahteraan rakyat jadi barang langka. Upaya pengentasan kemiskinan terhambat per se bahkan tambah subur dengan adanya korupsi. Suburnya korupsi di Indonesia bukanlah suatu omong kosong belaka. Hal ini bisa dilihat pada jumlah pengaduan masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak pidana korupsi.

Pada 2006, KPK menerima pengaduan dari masyarakat sebayak 6879 kasus. Dari jumlah tersebut, 20,99% atau 1444 kasus mengandung indikasi tindak pidana korupsi. Di November 2007, pengaduan ke KPK mencapai 22172 buah kasus. Selanjutnya, per Desember 2007, 68 kasus korupsi berada di tingkat penyelidikan, 29 perkara di tingkat penyidikan, dan 24 perkara pada tahap tuntutan. Tak berhenti disini saja. Lembaga yang punya wewenang superbody untuk memberantas korupsi ini masih “berhutang” 6441 kasus untuk ditangani. ((Patra M. Zen, Jurnal Katalis, Edisi Khusus, 2008: 115). Besarnya jumlah kasus yang harus ditangani KPK bukanlah satu-satunya data terkait kasus tindak pidana korupsi. Kasus-kasus lainnya yang ditangani Kejaksaan, mulai negeri hingga Agung, harus diperhitungkan juga dalam hal ini. Negeri yang subur bagi petualang korupsi, tapi tandus bagi pendamba kesejahteraan.

Potret buram wajah Indonesia akibat korupsi ini dapat ditelisik dengan beragam data mengenai “fertilitas” pencuri uang negara. Dokumentasi tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Indeks Persepsi Korupsi 2007
Ranking Negara Nilai
1 Denmark 9.4
2 Finlandia 9.4
3 Selandia Baru 9.4
4 Singapura 9.3
5 Swedia 9.3
84 Bosnia 3.3
124 Timor Leste 2.6
144 Indonesia 2.3
179 Myanmar 1.4
180 Somalia 1.4
Sumber: Transparency International Indonesia (www.ti.or.id)

Rendahnya angka indeks tersebut menggambarkan tingginya tingkat korupsi dan berkorelasi dengan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, potret korupsi di Indonesia dapat diteropong dari dokumentasi institusi-institusi lainnya. Berdasar laporan Bank Dunia dalam Control of Corruption Index (CCI) 2006, Indonesia mencapai angka -0.77 (Malaysia memunyai skor 0.38). Sementara itu, ICRG corruption score yang dikeluarkan Political Risk Service pada 2006, angka 2.33 “diraih” Indonesia. Malaysia meraih nilai 2.38. (UNDP Asia-Pacific Human Development Report, 2008: 189)

Kemiskinan yang diakibatkan maraknya aksi korupsi yang menilap uang negara (Press Kit CPI Ina 2007, http://www.ti.or.id). Sebagai gambaran kecil, dana senilai 65 triliun harus dibayar dengan uang negara tiap tahun hingga 2033 “hanya” untuk menutup dana rekapitulasi perbankan untuk KLBI dan BLBI (Lihat, UU APBN-P 2008). Dana tersebut “cuma” delapan kali lipat lebih kebutuhan seluruh rumah sakit milik pemerintah agar rawat inap kelas III gratis untuk semua golongan. Menteri Kesehatan membutuhkan delapan triliun untuk fasilitas kesehatan murah itu bagi semua golongan tanpa melihat status ekonomi tersebut. (Ceramah Menkes, 6 Juni 2008)

Selain itu, angka yang dikorupsi oleh para obligor KLBI dan BLBI yang sampai sekarang bisa menikmati kebebasan sangat besar dibanding pengurangann subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM pada Mei lalu menyumbang penghematan 10 triliun bagi APBN. Suatu nilai tak adil karena dampaknya terasa pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Juga dibandingkan dengan anggaran pendidikan pada 2008 yang mencapai 44 triliun, lebih rendah 4,918 triliun dibanding 2004 (Patra M. Zen, op.cit.:16). Sebuah tragi-komedi ditengah runyamnya masalah pangan dan minimnya terhadap perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terus digerogoti korupsi.

Dampak korupsi tak hanya berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di bumi Indonesia. Tingginya angka korupsi juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Angka korupsi berpengaruh positif terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (UNDP Asia-Pacific Human Development Report, 2008: 35). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sendiri berada pada level rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Korupsi menyebabkan tak terurusnya pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan akibat ketiadaan dana yang sebenarnya telah dianggarkan. Persentase WNI yang bisa merasakan pendidikan tinggi (2004) berkisar pada angka 16.7 (ibid.: 214). Menurut Tomasevski, hambatan finansial Indonesia bukan hanya pada jumlah dana pendidikan, melainkan juga karena masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Patra M. Zen, loc. cit.)

Runyamnya kedua pelayanan publik yang merupakan dasar itu, disamping pembangunan ekonomi kerakyatan, membuat upaya pengentasan kemiskinan jauh panggang daripada api. Korupsi yang terus bergentayangan membuat kedua aspek tersebut, juga lainnya, tak terurus. Ditambah lagi dengan lemahnya monitoring dari aparat penegak hukum yang juga punya andil menyuburkan penyakit tersebut seperti skandal di Kejaksaan Agung saat ini. Minimnya kepastian hukum itu membuat para koruptor dapat terus mengeruk kekayaan negara seperti menimba air dalam sumur tanpa dasar. “Local budgets have been allocated more to serve officials’ interests rather than to improve public services” (Teten Masduki, op. cit.: 138).

Centang-perenang kasus korupsi di Indonesian ditengah perayaan kemerdekaan ke-63 semakin menguatkan ilusi akan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan Indonesia terus dirampas oleh tindak pidana korupsi yang menyelimuti bangsa ini. Tak ayal, rakyat yang terus mendambakan kemerdekaan sesungguhnya terampas hak-haknya dengan semakin suburnya kemiskinan. Kondisi yang akan terus jadi “hantu” kemerdekaan sampai kapan pun jika tak ada upaya untuk mengakhirinya. Ternyata kemerdekaan yang didambakan para pendiri bangsa ini benar-benar jembatan emas untuk meraih kemerdekaan sesungguhnya, freedom to be free.


“For devil’s sake, don’t give bribes”

– Mother Teresa –

Jakarta, 2008 (Ditulis untuk kawan-kawan di Surabaya)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s