Kebebasan Beragama: Dunia yang Lain Adalah Mungkin (2-Habis)

Posted: 9 April 2010 in Hukum
Tag:, , , , , , ,

Kekhawatiran adanya instabilitas apabila UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama dicabut bisa dimengerti. Kekhawatiran adanya pelecehan terhadap agama oleh suatu kelompok menjadi penyebab munculnya rasa itu. Hal ini karena dinilai dapat menyuburkan pelecehan terhadap suatu agama sehingga menimbulkan perpecahan akibat ketiadaan intervensi negara. Negara tak boleh masuk meskipun berbagai bentuk penodaan atau pelecehan suatu agama sedang berlangsung.

Asumsi seperti di atas secara sederhana bisa dipahami sebagai dampak ketiadaan negara terkait soal keyakinan ini. Deformation religion menjadi momok tersendiri karena dapat merusak suatu kepercayaan atau menimbulkan instabilitas. Pemikiran seperti ini seringkali mewarnai setiap persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika membahas gugatan terhadap UU No. 1/PNPS/1965. Tentu saja, bayangan tersebut pada dasarnya tak sesederhana kenyataannya. Seperangkat aturan lainnya masih tersedia untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Ditilik lebih jauh lagi, keberadaan UU tersebut malah seringkali menjadi penyebab lahirnya diskriminasi. Apalagi ditambah dengan adanya Surat Edaran Mendagri tentang tata cara pengisian KTP. Surat edaran tersebut semakin menegaskan isyarat adanya agama yang diakui negara karena WNI “diharuskan” memilih agama yang diakui untuk pengisian kolom agama di KTP. Kondisi demikian harus diakhiri. Setiap orang pada dasarnya memunyai kebebasan untuk menentukan keyakinan yang ia anut tanpa ada intervensi dari negara. Namun, negara wajib memberikan jaminan adanya kebebasan beragama.

Kembali ke soal kekhawatiran apabila UU No. 1/PNPS/1965 dicabut oleh MK. Masalah ini pada dasarnya sangat erat dengan fenomena defamation religion. Suatu usaha untuk merendahkan atau melecehkan suatu agama oleh kelompok tertentu. Pencabutan UU tersebut dikhawatirkan menyuburkan defamation religion yang saat ini sudah nyata menjadi musuh peradapan. Inggris pun dalam hal ini telah menerapkan aturan adanya larangan untuk melakukan pembatasan kebebasan guna mencegah terjadinya defamation religion yang dapat melahirkan permusuhan.

Menilik kembali keberadaan UU tersebut, negara dalam hal ini terlalu jauh mengintervensi. Memberikan suatu definisi tentang ada tidaknya agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara sehingga pemeluk agama di luar UU tersebut mengalami diskriminasi. Mereka tak bisa mendapatkan hak sipilnya secara penuh karena dibatasi oleh UU. Namun, hal ini tentu saja sangat jauh hubungannya antara kebebasan beragama dengan defamation religion. Melanggar ketertiban umum, menyalahi norma dalam masyarakat, membahayakan kesehatan, dan mengganggu esensi hak orang lain merupakan perihal yang wajib diintervensi negara terkait kebebasan beragama.

Soal Keyakinan

Dalam pemberitaan, kita sering disuguhi oleh informasi tentang keberadaan Lia Eden. Akibat keyakinannya tersebut, ia beserta pengikutnya harus berhadapan dengan hukum dan masyarakat tanpa adanya perlindungan dari negara. Juga para Wong Sikep (Samin) yang mengaku beragama Adam. Mereka “dipaksa” memilih salah satu agama yang diakui negara ketika harus mengurus administrasi (KTP). Dua contoh di atas merupakan gambaran dari pemasungan kebebasan beragama. Hal ini juga terjadi pada pemeluk agama di luar yang disebut dalam UU No.1/PNPS/1965, termasuk penganut agama adat.

Keyakinan, dalam hal ini agama, pada dasarnya bukanlah ranah negara untuk mencampurinya. Keyakinan merupakan forum internuum yang mana negara tak boleh (haram) untuk masuk didalamnya. Memeluk suatu keyakinan bukanlah hal salah, malah eksistensinya harus dilindungi dan dihormati. Negara dalam hal ini bisa mengintervensi bila sudah masuk ke ranah forum eksternuum. Namun, tindakan hukum bisa dilakukan apabila dalam implementasinya terjadi deformation religion.

Fenomena pembiaran terjadinya kekerasan oleh negara akibat suatu keyakinan adalah tindakan bodoh. Artinya, negara mengabaikan kewajibannya untuk melindungi kebebasan beragama. Karena itu, ada tidaknya UU Penodaan Agama tak sedikitpun mengurangi tanggung jawab negara dalam hal ini. Untuk itu, negara tak boleh tunduk dengan kekuatan mayoritas apabila memang itu sudah menjadi kewajibannya. Kebebasan beragama harus dijamin. Setiap orang berhak memilih agama apa pun dan negara wajib melindungi serta menghormatinya. Bukan malah mengambil tindakan kontradiktif. Contoh: lahirnya SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah.

Oleh karena itu, term adanya agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara harus dibuang jauh. Biarkan Wong Sikep menganut agama Adam. Hormati penganut Yahudi, Baha’i, Zoroaster, Ibrani, Bonokeling, Sapto Darmo, serta lainnya dalam menjalankan ibadah dan mendapatkan hak konstitusional sebagai warga negara (misal: KTP). Semua orang berhak menganut suatu keyakinan apa pun dan mengimplementasikannya sepanjang tidak melakukan deformation religion. Another world is possible…

Catatan: Tulisan tentang kebebasan beragama ini tak bermaksud menyudutkan siapa pun. Tulisan bersambung ini bermaksud ingin meletakkan hubungan antara negara dengan agama pada tempat semestinya. Salam damai…Tabik!

Iklan
Komentar
  1. Thomas berkata:

    Salam damai, semoga kehidupan bertoleransi di Indonesia tetap terjaga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s