Kebebasan Beragama: Dunia yang Lain adalah Mungkin (1)

Posted: 26 Maret 2010 in Hukum
Tag:, , , , ,

Proses uji materi (judicial review) UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi (MK) melahirkan perdebatan dalam masyarakat. Pro dan kontra terhadap UU ini muncul dengan begitu deras. Tak hanya kelompok masyarakat, Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali juga turut meramaikannya. Tentu saja berposisi defense terhadap upaya uji materi ini. Memandang bahwa aturan yang ada dalam UU warisan presiden Sukarno ini masih layak dipertahankan karena dinilai masih reliable.

Dalam berbagai kesempatan, Menag seringkali melontarkan persoalan ini ke dalam forum pendengarnya. Berbagai argumentasi ia kemukakan sebagai wujud ketidaksetujuannya atas pencabutan UU ini. Namun, kadangkala argumen yang ia lontarkan sangatlah jauh dari sikap yang harusnya diambil Pemerintah. Cenderung berat sebelah atau berpandangan sempit karena hanya berpatokan dengan satu aturan saja. Aturan lain yang pada dasarnya tersedia seringkali tak dijadikan rujukan sehinggga argumennya terkesan hanya berkisar dikulit saja.

Salah satu argumen yang dikemukana Menag adalah terkait term nabi terakhir. Menurut dia, UU tersebut masih diperlukan untuk mencegah lahirnya ajaran sempalan yang melecehkan salah satu agama. Tindakannya dapat berupa adanya pengakuan terhadap adanya nabi setelah nabi terakhir yang diyakini oleh salah satu penganut agama (detik.com, 14/3). Pendapat ini tentu saja sangat sentris terhadap salah satu agama dan melupakan keberadaan lainnya yang “diakui” di Indonesia sampai saat ini. Mengapa demikian? Persoalan ini pada dasarnya sudah masuk dalam ranah aqidah sehingga pemahamannya sangat subyektif.

Harus diakui, bagi seorang Nasrani, Isa Al Masih adalah nabi terakhir. Begitu pula bagi penganut agama Yahudi, mereka pasti mengatakan bahwa Nabi Musa adalah nabi terakhir. Penganut agama Islam juga berkata demikian, Nabi Muhammad lah yang terakhir. Hal ini juga berlaku terhadap ajaran lainnya. Relativitas seperti ini memunyai kerumitan tersendiri dalam pendefinisian siapa yang sebenarnya “terakhir” itu. Masing-masing beragumen, nabi yang mereka junjung adalah yang terakhir dan ini tak salah, sangat benar dalam perspektif aqidah tiap agama. Terus bagaimana dengan hal ini, siapa yang sebenarnya sang “terakhir” itu? Jawaban ada di kepala setiap penganutnya, bukan di tangan negara seperti yang Menag khawatirkan.

Prof. Dr. M Dawam Rahardjo (salah satu penggugat) dalam sebuah diskusi mengatakan, negara tidak berhak mengurusi masalah aqidah. Negara wajib melindungi adanya kebebasan beragama bagi semua warga negara. Aqidah adalah urusan para pemeluknya karena hal itu bukan lagi ranah negara untuk mengintervensi (Wacana HAM edisi I 2010). Aqidah merupakan wilayah internal sehingga negara tak boleh sedikit pun turut campur didalamnya. Negara juga tak boleh membuat regulasi ada tidaknya agama yang diakui atau tak diakui karena hal itu sudah melenceng jauh dari kewajibannya.

Kekhwatiran akan adanya kekacauan apabila UU ini benar-benar dicabut MK pada dasarnya bukanlah alasan yang masuk akal. Negara dalam hal ini tetap bertanggungjawab untuk memelihara harmoni dalam masyarakat. Entah itu ada UU anti penodaan agama atau tidak. Negara cq. Pemerintah dalam hal ini tak bisa lari begitu saja dari tanggungjawabnya. Dengan kata lain, negara tak bisa lepas tangan begitu saja apabila MK memutuskan mengabulkan gugatan pemohon uji materi tersebut. Andai kata tidak pun, negara harus berlaku adil dan tak diskriminatif terhadap pemeluk agama yang tak disebut sebagai yang diakui dalam UU itu.

Bersambung…

Iklan
Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s