KOALISI NYLENEH

Posted: 3 Maret 2010 in Politik

Kasus Bank Century yang sekarang sedaang menggelinding dan memanaskan suhu politik nasional membuat gerah penguasa. Kegerahan itu muncul tatkala partai yang menyatakan koalisi bersikap beda dengan pemerintah. Berbagaai spekulasi atas masa depan koalisi yang dibangun sebelum maupun sesudaah pemilihan presiden 2009 silam bermunculan. Mulai dari koalisi pecah hingga ditendangnya partai yang bandel itu. Fenomenaa ini sangat menarik bila dikaitkan dengan konstelasi dan kontestasi politik modern.

Koalisi hasil pemilu 2009 menghasilkan kekuatan pendukung pemerintah yang sangat signifikan di parlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyokong Partai Demokrat (PD) di parlemen. Kekuatan mereka membuat wajah parlemen lebih monolitik karena mayoritas suara akan mengamini langkah pemerintah. Pemerintahan Yudhoyono_Boediono berada di atas angin dengan kekuatan tersebut, tak tertandingi oleh kekuatan oposisi yang digawangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Namun, apa yang diprediksikan sebelumnya ternyata tak semulus yang dibayangkan. Untuk kasus Century, kekuatan koalisi “pecah” tak berbentuk. PKS dan PG berbalik badan dalam hal ini ketika paripurna penetuan sikap DPR berlangsung. Mereka menganggap bailout terhadap Bank Century bermasalah dan terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada dugaan korupsi. Sikap ini berlawanan dengan suara PD yang sangat getol membela bailout tersebut. Beragam spekulasi soal masa depan koalisi pun bermunculan sebelum paripurna DPR digelar (2-3 Maret 2010).

Beragam pendapat bermunculan terkait dualisme partai koalisi pendukung pemerintah di parlemen ini. Mulai dari sekedar menyatakan koalisi tidak kokoh hingga partai pendukung pemerintah yang membelot itu layak untuk ditendang. Dari berbagai pendapat tersebut, kubu PD cenderung ingin agar mereka yang membelot tersebut ditendang karena berseberangan dengan pemerintah (baca: PD). Kubu PD menilai, pembelotan tersebut tak layak dilakukan karena menyalahi kontrak koalisi.

Melihat fenomena ini tentu saja membuat panggung teater politik ini terkesan lucu. Partai pendukung pemerintah “dipaksa” menurut kehendak penguasa. Apa pun itu, bertentangan dengan nurani ataau tidak, pokoknya pemerintah aman dan tak digoyang. Sangat menggelikan dan merobohkan logika representative karena para anggota parlemen itu pada dasarnya tunduk pada konstituennya. Tunduk pada induk kekuasaan sangatlah menyalahi fatsoen politik sesungguhnya. Bukan membelot dari keinginan induk berarti melanggar fatsoen politik seperti yang dikemukakan oleh banyak kader PD.

“Deviasi” koalisi seperti ini bukanlah barang baru dalam sebuah sistem politik. Penolakan Kongres AS atas rencana bailout terhadap industri otomotis yang didukung pemerintah dan senat kala krisis melanda adalah buktinya. Partai Republik yang notabene partai penguasa menolak rencana itu dan Partai Demokrat mendukung langkah itu. Akibatnya, bailout pun batal karena tak ada dukungan dari Partai Republik yang menguasai Kongres. Inilah “keanehannya”. Partai penguaasa menolak langkah pemerintah dan oposisi maalah mendukung upaya tersebut.

Fenomena yang terjadi di AS saat pemerintahan Bush diakhir masa jabatannya sesungguhnya bukanlah kejadian luar biasa. Disini terlihat jelas kepatuhan terhadap platform politik kedua partai terbesar di AS, Republik dan Demokrat. Republik yang mencoba konsisten dengan platform-nya berupaya memperlihatkan garis politiknya, begitu pula Demokrat. Tangan tak tampak (invisible hand) bakal bekerja sebagaimana pandangan Republik. Bailout merupakan intervensi yang nantinya dapat mendistorsi pasar sehinggga layak untuk tidak dilakukan dalam kasus ini.

Kembali pada kasus Century. Sikap PKS dan PG dalam konteks ini (ingat, dalam kasus Century saja) layak mendapat apresiasi besar. Tentu saja hal ini tak berlaku bila dihadapkan pada kasus lumpur lapindo atau BLBI. Koalisi seharusnya tak hanya dimaknai tunduk norok buntek pada induk, tapi bekerja sesuai platform politik. Koalisi akan menjadi nyleneh bila suara konstituen dan platform politik diabaikan begitu saja demi “keamanan diri” untuk kekuasaan. Seperti yang pernah diungkapkan Vacvlac Havel, politik itu sesungguhnya untuk kebaikan bersamaa dan kesejaahteraan, bukan kekuasaan saja.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s