Melawan ACFTA: Tak Ada yang Telanjur (2)

Posted: 26 Januari 2010 in Ekonomi-Politik
Tag:, , , ,

Tulisan guru besar dari FEUI di Harian Kompas pekan lalu (22/1) yang berjudul “ACFTA Sudah Telanjur” cukup menggugah hati. Di situ dijelaskan tentang ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang sudah telanjur diberlakukan pada 1 Januari tahun ini. Tak ada pilihan lain bagi Indonesia selain melaksanakan seluruh poin perjanjian dengan segala keterbatasan yang ada. Indonesia harus membuka pasar seluas-luasnya sebagai implikasi dari perjanjian tersebut.

Artikel berbobot itu barangkali sah-sah saja bila dilihat dari kacamata ekonomi atau pencitraan (reputasi). Namun, dalam perspektif negara-bangsa, hal itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dibatalkan. Terlepas didalam perjanjian tersebut terdapat poin yang mengatakan adanya peluang untuk renegosiasi. Untuk itu, Traktat Westphalia yang menjadi acuan utama negara modern harus ditelaah kembali, terutama pada poin tentang kedaulatan (sovereignty). Negara-bangsa adalah satu-satunya entitas yang memunyai legitimasi didalam wilayah yang menjadi yuridiksinya.

Dalam Traktat Wetphalia disebutkan, negara memunyai kekuasaan penuh (kedaulatan) atas apa saja yang masuk dalam yuridiksinya. Dalam kacamata realisme, negara adalah core karena memiliki legitimasi untuk melakukan apa saja demi menjaga kepentingan nasional mereka (lihat, Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations). Bukti konkret dari luasnya kekuasaan negara-bangsa ini dapat ditemukan dalam penerapan hokum internasional. Adanya primat hukum nasional merupakan bukti nyata legitimasi yang dimiliki negara.

Sikap Amerika Serikat terhadap Statuta Roma merupakan contoh dari luasnya kekuasaan negara dalam bentuk kedaulatan ini. Saat Pemerintahan Clinton, AS mengambil sikap turut serta dalam penandatanganan Statuta Roma tapi belum diratifikasi. Bandul politik yang beralih kepada kemenagan Bush Jr. pada Pemilihan Presiden 2000 menyebabkan perubahan drastis sikap mereka. Di bawah kepemimpinan Bush Jr., AS menarik diri dari Statuta Roma. Mereka menyatakan keluar dari perjanjian tersebut. Tindakan itu sah adanya sehingga menjadikan negeri adidaya ini tak terikat sama sekali karena asas rebug sig stantibus.

Dalam konteks ACFTA, kondisi yang terjadi pada Statuta Roma juga berlaku. Setiap negara berhak untuk menarik diri dari perjanjian internasional bilamana dirasakan bertentangan dengan kepentingan nasional. Begitu pula dengan Indonesia, ACFTA merupakan bentuk nyata neo-liberalisme yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas dapat jadi yurisprudensi untuk masalah ini. Majelis hakim MK menilai, pasal yang digugat dalam UU tersebut bertentangan dengan UUD sehingga dinyatakan tidak berlaku.

Pertimbangan aspek politis, hukum internasional, dan yuridis formal di atas kiranya dapat jadi acuan. ACFTA bukanlah harga mati. Indonesia bisa menarik diri dari perjanjian tersebut karena secara politik dan hukum sah untuk dilakukan. Tentu saja, hal ini terlepas dari masalah reputasi yang nantinya bisa berdampak bagi Indonesia. Menjadi pilihan sulit bagi rezim saat ini. Apakah mempertaruhkan masa depan bangsa demi reputasi, atau sebaliknya? Ini bukanlah pilihan sulit bila rezim saat ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan berjuang demi kesejahteraan umum.

Bersambung…

Iklan
Komentar
  1. bocahbancar berkata:

    Khilafah,,, 😉

    Salam semangat selalu Mas…. From Bocahbancar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s