Liberalisasi Perdagangan Dunia, Ancaman Atau Tantangan Bagi Negara-Negara Dunia Ketiga?

Posted: 25 Januari 2010 in Ekonomi-Politik
Tag:, , , ,

Para globalis dan lembaga-lembaga ekonomi dunia yang telah lama memperjuangkan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia, menemukan suatu momen untuk “memaksakan” agenda globalisasi tersebut sebagai norma dalam pergaulan internasional. Momen tersebut mereka peroleh dengan ditandai dengan kesepakatan dalam konferensi WTO akhir Juli 2004 lalu, hal itu dipandang sebagai langkah maju untuk mencapai masyarakat dunia yang sejahtera. Asumsi ini dinyatakan oleh presiden WTO, memandang bahwa proteksi merupakan suatu hal yang tidak layak untuk diterapkan oleh suatu negara ( announcement effect). Hal ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi umat manusia karena mereka telah menemukan suatu kebebasan dalam berkreasi dengan melakukan perdagangan tanpa hambatan apapun, meskipun dari negara yang dianggap mempunyai hak monopoli dalam menentukan suatu kebijakan.

Dampak Liberalisasi bagi Perekonomian Negara Dunia Ketiga

Dengan retorika politik yang anti-politik, menurut Hirts dan Thompson, ekonomi global membiarkan perusahaan-perusahaan dan pasar-pasar mengalokasikan faktor-faktor produksinya sampai ke tingkat tertingginya, perdagangan bebas,. Perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari kekuasaan politik tanpa distorsi oleh intervensi negara, dan diganti dengan “de-militerisasi”. Konklusi dari pandangan ini adalah aktivitas bisnis adalah yang primer dan kekuasaan politik tidak punya peran lain kecuali perlindungan sistem perdagangan bebas dunia. Akibatnya, peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Kondisi ini berimplikasi terhadap, pertama, relasi sosial diukur dari pendekatan dan solusi pasar. Kedua, prinsip ekonomi pasar dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi berbagai kebijakan, yang selanjutnya akan melahirkan arogansi kekuatan kapital dan negara berperan sebagai “tukang stempel” bagi mereka. Menurut Claus Offe, akumulasi modal menjadi prasyarat isi material kelembagaan negara.

Dalam konteks perekonomian negara, liberalisasi dapat melahirkan dampak yang bersifat negatif maupun positif, tergantung kemampuan daya saing yang dihasilkan. Tetapi, melihat jeratan hutang dan hambatan non-tarif yang sengaja diciptakan terjadi saat ini, Letter of Intent (LoI) yang sangat merugikan -misal, Indonesia harus menghapus subsidi tertentu supaya proses pencairan kredit lancar-, dan arogansi WTO yang berpihak kepada kepentingan negara negara maju dengan menelurkan kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan negara ketiga (misal : penghapusan subsidi pangan terhadap negara dunia ketiga).Ketimpangan ini sebagai akibat sistem pengambilan keputusan yang didasari atas kepemilikan saham dimana negara maju tersebut mempunyai 67% lebih saham didalamnya, maka negara dunia ketiga akan semakin berat dan harus siap dengan kondisi terpuruk sebagai akibat kekejaman sistem yang ada.

Selain itu, keputusan akan mengurangi agenda sosial negara , dan diganti dengan agenda pasar yang “kejam” sebagai parameter keberhasilan akan menghantui setiap negara dunia ketiga. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur dan suprastruktur yang belum terkondisikan sedemikian rupa untuk menghadapi hal itu. Perampokan terhadap kekayaan negara harus siap mereka hadapi, ditandai masuknya perusahaan transnasional dan multinasional yang mempunyai kapital lebih dibanding kekuatan negara untuk melawannya. Menurut hasil survey corporate watch (2000), dua ratus perusahaan teratas menciptakan ekonomi global apartheid, bukan perkampungan ekonomi global, dan penjualan 200 perusahaan teratas lebih besar daripada ekonomi kolektif seluruh negara minus sembilan negara terbesar, maka ancaman terhadap kedaulatan negara akan menjadi kenyataan apabila negara hanya sebagai “penonton” saja. Para MNC dan TNC tersebut dapat hidup nyaman karena mereka berlindung dibalik keputusan WTO yang mempunyai kekuatan mengikat dan lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh PBB untuk memaksakan suatu resolusi.

Negara-negara maju juga mempunyai kepentingan dibaliknya, yaitu agenda penaklukan kembali pasar dalam negeri negara-negara dunia ketiga merupakan tujuan mendasar dibalik tekanan kekuatan negara-negara imperialis terhadap “pasar bebas”. Penghapusan tarif impor terhadap seluruh anggota WTO memaksa penghapusan satu-satunya bentuk proteksi yang tersisa oleh negara-negara dunia ketiga terhadap penetrasi pasar dalam negeri mereka oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Tetapi negara-negara imperialis dapat membatasi penetrasi terhadap pasar dalam negeri mereka terhadap ekspor dari negara-negara dunia ketiga melalui penerapan serangkaian hambatan-hambatan non-tarif yang kokoh. Dan agenda pemberdayaan ekonomi rakyat akan semakin terpuruk akibat desakan kuat dari komoditas-komoditas asing yang notabene telah mengekspansi secara simultan, dan benturan antara pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pasar bebas pun tidak dapat terelakkan.

Dampak positif yang dapat diambil dari liberalisasi perdagangan versi WTO ini tidak mempunyai peran signifikan dalam usaha peningkatan sumber daya yang ada maupun produk yang akan dihasilkan adanya akibat “benteng besi” yang dipasang oleh negara maju, yaitu hambatan non-tarif. Selain itu, hanya akan dapat dinikmati oleh segelintir kelompok-kelompok tertentu saja yang mempunyai kekuatan kapital lebih, dan sebagian besar lainnya dirugikan karena mereka dijadikan tidak produktif dan hanya dijadikan sebagai konsumen yang baik. Oleh karena itu, negara dunia ketiga harus bahu-membahu dalam menciptakan tata dunia yang adil dengan menggalang seluruh kekuatan yang tersedia, baik dalam bentuk kebijakan maupun koalisi untuk penyusunan skenario ekonomi dunia yang adil agar eksploitasi tidak terjadi kembali.

Tantangan bagi Negara Dunia Ketiga

Bagi seluruh anggota WTO, suka atau tidak suka mereka harus masuk dalam liberalisasi perdagangan yang membebaskan masuknya komoditas asing tanpa intervensi negara. Dilihat dari kondisi negara dunia ketiga saat ini yang tersistematis dieksploitasi, maka tantangan terhadap liberalisasi ini menjadi sangat berat. Tantangan ini dapat dianalogikan dengan beberapa ilustrasi Hadi Soesastro (LIPI, 1999). Ilustrasi mengenai kondisi yang dihadapi oleh Indonesia terhadap globalisasi, yaitu efisiensi paling optimum sehingga akan menciptakan daya saing yang cukup tinggi di pasar global supaya dapat bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Optimalisasi harus direalisasikan, karena negara dunia ketiga dalam produksi dan pemasaran harus berlandaskan pada kemampuan menciptakan barang yang laku dan berdaya saing tinggi diseluruh dunia dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai basis pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

LIPI. 2000. Indonesia menapak abad 21. LIPI : Jakarta
The institute of Global Justice. 2003. Jurnal keadilan global th I vol I. Jakarta : IGJ
Resolusi edisi II tahun II September 2001
Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial. Jakarta : Rajawali
Press
Harian kompas edisi Minggu 1 agustus 2004

Surabaya, 2004

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s