Lawan Buku dengan Buku, Bukan Pelarangan

Posted: 26 Desember 2009 in Politik
Tag:, , , ,

Buku adalah gudang ilmu. Buku adalah candela dunia. Slogan ini seringkali muncul di media massa dengan beragam tampilan. Intinya, mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencintai buku, gemar membaca. Tidak menyia-nyiakan waktu dengan aktivitas yang kurang bermanfaat.

Slogan yang sering muncul dengan media iklan layanan masyarakat itu ternyata mendapat respon terbalik. Penguasa melarang kita membaca buku. Penguasa membatasi kita meniliti setiap huruf yang tercetak pada lembaran-lembaran kertas itu. Penguasa “tak ingin” rakyatnya berpengetahuan.

Menurut berita di harian Kompas (26/12), Kejaksaan Agung kembali melarang beredarnya lima buah buah buku. Institusi penegak hukum ini melarang peredaran ke lima buku itu karena dianggap melanggar ketertiban umum. Sayangnya, mereka tak pernah menjelaskan ketertiban umum mana yang yang dilanggar. Ke lima buku itu merupakan korban phobia dari penguasa. Lima buku yang dilarang penerbitannya adalah:
1. Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (ditulis John Roosa, diterbitkan Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra)
2. Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (ditulis Socratez Sofyan Yoman, diterbitkan Reza Enterprise)
3. Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (ditulis Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, diterbitkan Merakesumba Lukamu Sakitku)
4. Enam Jalan Menuju Tuhan (ditulis Darmawan, diterbitkan Hikayat Dunia)
5. Mengungkap Misteri Keragaman Agama (ditulis Syahruddin Ahmad, diterbitkan Yayasan Kajian Alquran Siranindi

Pelarangan penerbitan lima buah buku di atas semakin menambah daftar panjang Kejaksaan Agung terkait phobia buku. Berdasar catatan Kompas, pada 2006, kejaksaan memeriksa dan mengawasi buku Menembus Gelap Menuju Terang 2, Atlas Lengkap Indonesia (33 provinsi) dan Dunia, serta Aku Melawan Teroris (Kompas, 3/1/2006).

Disamping itu, kejaksaanjuga melarang sejumlah buku pelajaran sejarah untuk sekolah beredar pada 2007. Alasannya, antara lain, tidak menyebutkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 dan hanya memuat keterlibatan G30S tanpa menyebut PKI pada tahun 1965 (Kompas, 10/3/2007).

Ketinggalan zaman sekali bila metode pelarangan buku seperti ini masih saja terus berlangsung di negara yang katanya menganut paham demokrasi ini. Melarang peredaran buku berarti langkah nyata pembodohan kepada masyarakat oleh penguasa. Suatu langkah yang menunjukan sikap otoritarinisme, jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Tak bias tinggal diam. Sikap kejaksaan yang melarang peredaran sejumlah buku ini harus dilawan. Mereka tak boleh seenaknya saja melarang peredaran sebuah buku. Buku adalah gudang ilmu. Buku adalah candela dunia. Tolak pelarangan peredaran buku oleh Kejaksaan Agung.

Buku harus dilawan dengan buku, bukan dengan pelarangan…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s