Martabat Seharga Rp 5.000,00

Posted: 16 November 2009 in Ekonomi-Politik

Oleh: Hana Hanifah*

Dunia ini tengah memasuki era globalisasi. Semua negara, tanpa kecuali, membukakan pintu lebar-lebar menyambut era baru ini dengan mengharapkan keuntungan dan kemajuan. Dengan dihubungkannya perekonomian antarnegara tanpa batas, pemilik modal berlomba membuka usaha di mana pun, demi memperoleh keuntungan berlipat. Dalam hal ini, negara-negara dunia kesatu menjadi penguasa perekonomian dunia. Dengan modal berlimpah, mereka membuka pabrik-pabrik perusahaan besar di negara-negara dunia ketiga. Sungguh sebuah investasi menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar, yang membutuhkan banyak tenaga kerja dari negara dunia ketiga, untuk memperluas produksi mereka dan memperoleh keuntungan lebih. Tak dapat dipungkiri, negara-negara dunia ketiga pun membutuhkan perusahaan raksasa dunia untuk memberi rakyat mereka yang kelaparan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Indonesia, negara kita tercinta, kaya akan sumber daya alam yang cukup untuk menghidupi semua rakyat Indonesia. Terdiri dari ribuan pulau sarat budaya, yang tak akan pernah kehabisan sumber daya manusia untuk mengolah isi buminya, Indonesia malah menjadi salah satu negara dunia ketiga yang masih saja dalam tahap berkembang hingga saat ini. Tak pernah ada perubahan yang benar-benar signifikan untuk setidaknya memperbaiki sistem negara yang bobrok atau melunasi hutang negara yang masih juga belum lunas. Indonesia pun membukakan pintunya untuk menyambut globalisasi dengan harapan dapat menyelesaikan semua masalahnya. Pabrik-pabrik perusahaan berskala internasional pun dibuka di Indonesia. Menyedot ribuan pekerja Indonesia, membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia yang hidupnya masih sengsara.

Kesejahteraan untuk siapa? Karena sepertinya globalisasi ini hanya membuat orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin menderita. Para petinggi pemilik jabatan berlomba meraup keuntungan berlebih dengan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi. Secara tidak wajar, mereka memperkaya diri mereka dan menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk keuntungan sendiri. Dalam era globalisasi ini, sepertinya semakin luas saja ladang para koruptor untuk beraksi. Tak hanya menggunakan alat dalam negeri, mereka juga memanfaatkan alat-alat dari luar negeri, yang masuk dengan bebas ke Indonesia, untuk memperkaya diri.

Siapa tak tahu perusahaan besar dunia seperti Reebok, GAP, Nike, dan Adidas? Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan produsen pakaian dan perlengkapan olahraga terkenal dan terbesar di dunia. Produknya dipakai oleh hampir seluruh rakyat di dunia, termasuk Indonesia. Tentu saja permintaan atas produk mereka meningkat setiap tahun. Untuk memenuhi permintaan itulah, mereka berlomba membuka pabrik di negara-negara dunia ketiga, seperti Vietnam, negara-negara Afrika, dan Indonesia. Alasannya, tentu saja karena investasi di negara dunia ketiga akan menguntungkan mereka. Tenaga kerja tanpa diminta sudah bersedia mengisi kekosongan lapangan pekerjaan di pabrik mereka. Birokrasi dengan pemerintahnya pun cenderung mudah. Dan Indonesia berkata dengan bangga, “Selamat datang globalisasi!”

Di dalam pabrik-pabrik besar perusahaan transnasional itu, puluhan ribu rakyat Indonesia bekerja sebagai buruh. Di ruangan luas itu mereka berdesakan membuat ribuan sepatu dan T-shirt setiap hari. Tak satu pun standar persyaratan kenyamanan pabrik dipenuhi untuk menunjang pekerjaan para buruh ini. Sementara para direksi perusahaan duduk nyaman dalam ruangan mereka yang sejuk dengan fasilitas berlebih, para buruh berkeringat kepanasan dan kelelahan membuat ribuan sepatu dalam sehari dalam ruangan dengan cahaya minim. Ribuan buruh itu berdesakan dan mengalami kesulitan bernapas di dalam ruangan padat dengan pengaturan sirkulasi udara yang buruk.

Ironisnya lagi, pabrik-pabrik tersebut bahkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan bayaran yang sangat minim. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesehatan buruh ini, tidak memberikan asuransi jiwa, atau tunjangan hari tua. Para buruh itu harus memenuhi target produksi setiap hari dan bekerja sesuai tuntutan perusahaan. Jika sedikit saja mereka lalai, akan ada mandor yang siap menegur mereka dengan kata-kata kasar, makian, tak jarang pula disertai pelecehan. Tak ada yang boleh protes atau bertanya sedikit pun tentang hak-hak mereka. Jika ada yang berani, tanpa kompromi orang itu akan segera dipecat. Adapun protes dari organisasi-organisasi kemanusiaan tak pernah benar-benar digubris oleh para tokoh utama.

Ribuan buruh itu bekerja 19 hingga 20 jam satu hari, tujuh hari dalam seminggu, dan terkadang diberi tugas lembur tanpa penambahan bayaran. Buruh-buruh itu hanya mendapat sekitar Rp 5.000,- hingga Rp 25.000,- satu hari untuk 100 pasang sepatu yang mereka kerjakan. Padahal harga sepasang sepatu Nike, Reebok dan Adidas tersebut mencapai Rp 500.000,- hingga Rp 1.000.000,-, bahkan lebih. Dan dengan permintaan konsumen yang sangat tinggi, perusahaan sebesar Nike, Adidas, GAP, dan Reebok ini diperkirakan dapat meraih keuntungan sangat besar, yang cukup untuk dipakai menghidupi semua rakyat di Afrika Selatan. Tapi ternyata, uang itu malah dipakai untuk menunjang kehidupan para petinggi perusahaan asing tersebut, yang hidupnya semakin enak seiring bertambahnya waktu.

Di sinilah pertanyaan besar itu muncul. Di mana peran pemerintah dan wakil rakyat untuk melindungi para buruh?

Hukum internasional mengakui hak-hak asasi manusia sebagai nilai universal yang harus dihormati semua orang di dunia. Terlebih lagi di Indonesia, negara dengan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Hak-hak asasi manusia yang diakui tersebut di antaranya adalah hak untuk hidup sejahtera, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam negara dan mempunyai hak yang sama. Dengan semua hak itu, setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan berusaha saling memenuhi satu sama lain. Kenyataannya, tak sedikit pun dari keadaan itu yang dirasakan para buruh.

Permasalahan HAM ini sudah menjadi sorotan dunia internasional. Para aktivis di seluruh dunia menentang eksploitasi buruh tak wajar ini dan sempat memboikot beberapa produk perusahaan besar itu, termasuk rakyat Indonesia sendiri. Namun tetap saja, perusahaan-perusahaan itu tak menghentikan aksinya. Bahkan wakil perusahaan Nike di Indonesia menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak akan menutup pabriknya di Indonesia, karena menurut mereka, Indonesia merupakan tempat investasi yang menguntungkan dengan iklim usaha yang kondusif. Tentu saja kondusif bagi mereka dan para petinggi negara, bukan bagi rakyat yang selalu menjadi korban.

Akan selalu ada hubungan timbal balik antara pemerintah negara dengan perusahaan asing yang mendirikan pabrik di negaranya. Ada banyak aturan dan hukum mengikat yang harus ditaati kedua belah pihak agar tercipta lingkungan kerja sama yang kondusif. Dan dalam masalah ini, ada banyak peraturan yang dilanggar perusahaan besar dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Di antaranya adalah peraturan untuk menjamin kesejahteraan para tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, membayar sejumlah pajak, menaati standar kelengkapan fasilitas untuk pekerja, membayarkan upah sesuai nilai upah minimum yang ditetapkan pemerintah, memberikan informasi penting mengenai perusahaan kepada para pekerja, senantiasa mendengarkan dan memenuhi permintaan tenaga kerja sesuai haknya, dan lain sebagainya.

Akan ada hukuman dan tindak lanjut untuk setiap pelanggaran. Tak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan seharusnya mendapat hukuman sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Jika memang begitu, seharusnya perusahaan-perusahaan besar itu sudah diberi sanksi berat dan diusir mentah-mentah dari tanah Indonesia. Namun sebaliknya, perusahaan ini semakin betah di Indonesia. Pemerintah tak pernah benar-benar memberikan sanksi tegas untuk perusahaan-perusahaan besar ini, agar mengubah perlakuannya terhadap para buruh. Selalu saja ada alasan lebih penting untuk tidak menghukum perusahaan asing ini. Padahal secara legitimasi hukum, perusahaan-perusahaan asing tersebut harus mengikuti peraturan Indonesia, dan Indonesia berhak memberi mereka sanksi atau hukuman karena melanggar peraturan yang sudah disepakati.

Dalam permasalahan ini, peran pejabat negara terkait mesti dipertanyakan. Para menteri dan pemerintah daerah terkait seharusnya sudah mengambil tindakan tegas atas hal ini. Ke mana pemerintah yang seharusnya melindungi para pekerja Indonesia? Tak heran jika pemerintah tak pernah benar-benar mengusir atau menghukum perusahaan-perusahaan asing tersebut. Alasannya, tentu saja, keuntungan bagi rakyat sangat besar. Pertanyaannya, rakyat yang mana? Karena sementara segelintir orang menikmati harta berlimpah ruah, ratusan ribu buruh menderita hanya untuk mendapat Rp 5.000,- satu hari dengan membuat 100 pasang sepatu. Padahal, perusahaan itu mendapat keuntungan berjuta-juta dollar setiap bulan. Uang sebanyak itu hanya dipakai untuk menggaji petinggi perusahaan yang kerjanya hanya duduk nyaman di ruangannya dan menandatangani beberapa berkas yang bahkan tak dibacanya. Sebagian uang lagi mungkin dipakai untuk membayar pejabat-pejabat negara bersangkutan untuk menutupi keburukan perusahaan mereka, sehingga mereka dapat lolos dari jeratan hukum. Hasilnya, hak asasi manusia para buruh diinjak-injak di negara sendiri.

Apalagi di Indonesia ini. Dengan mental pejabat yang sangat rendah, mudah sekali menyuap pejabat negara dan mendirikan pabrik tak layak dan mempekerjakan ribuan buruh di dalamnya dengan upah yang sangat minim. Korupsi pun meluas, tak hanya di tingkat perusahaan asing tersebut, tapi mulai meluas ke pejabat negara bersangkutan. Karena untuk lolos dari jeratan hukum suatu negara itu, dibutuhkan uang yang sangat banyak untuk birokrasi kotor dengan pejabat pemerintah terkait. Siapa yang tak tergiur dengan uang sebanyak itu? Dan selesailah sudah kasus pelanggaran HAM buruh di Indonesia, tanpa pernah benar-benar diketahui rakyat luas, karena bahkan media massa pun disuap untuk tidak menyebarkan berita besar ini.

Perekonomian Indonesia dengan negara-negara besar memang terhubung. Namun keuntungannya hanya bisa diakses oleh para pemegang kekuasaan. Ironisnya lagi, keuntungan tersebut habis di perut para pejabat Indonesia dan tak pernah masuk ke kas negara untuk membantu pembangunan negara. Akhirnya, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah perusahaan asing tersebut dan negaranya yang tersenyum semakin lebar mempermainkan bonekanya, yang berupa buruh perusahaan dan pejabat negara.

Betapa mengerikan dampak yang ditimbulkan perbuatan tercela bernama korupsi dalam suatu negara. Dan globalisasi seperti mendukung terjadinya hal itu. Demi keuntungan dan kesejahteraan segelintir orang, rakyat banyak dikorbankan. Ini yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia yang seharusnya menjadi negara adidaya, malah diperbudak akibat kebodohan dan kebobrokan mental pejabat negaranya sendiri.

Memang, dibutuhkan waktu sangat lama untuk benar-benar menumpas korupsi. Nilai-nilai Pancasila seharusnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam mengolah kekayaan Indonesia. Ketegasan dan keberanian sangat diperlukan bagi pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Para pejabat harusnya diberi binaan agar tidak kalah dengan bujukan image dan jabatan tinggi, serta uang yang dijanjikan para oknum perusak bangsa.

Jika saja para pejabat tinggi perusahaan dan negara itu tak pernah melakukan korupsi, Indonesia dan negara-negara dunia ketiga lain dapat membangun dirinya, mengejar ketertinggalannya terhadap negara lain. Lalu bersama-sama memenuhi kebutuhan semua orang di dunia tanpa harus mengorbankan segelintir jiwa manusia yang menderita. Jika sudah begitu, kesejahteraan dan perdamaian akan menjadi nyata, bukan sekadar tulisan dalam landasan dan tujuan hukum negara, bernama Indonesia.■

* Siswi SMAN 5 Bandung kelas XII-D

“Martabat Seharga Rp 5000,00” ini merupakan pemenang pertama “Lomba Menulis Anti Korupsi Tingkat SMA” yang diselenggarakan sejak Juli sampai September 2009 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pementasan teater Ladang Perminus dan workshop guru di Bandung dan Jawa Barat. Diselenggarakan atas kerjasama antara Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Seni Indonesia (PSI), Perkumpulan Praxis, Mainteater Bandung, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=37929

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s