Swasembada Bukan Milikmu!

Posted: 12 November 2009 in Politik
Tag:, , , , , , , ,
Bu Enting

Potret Petani Indonesia

Sejak duduk di sekolah dasar, kita sering mendapat dongeng tentang gambaran negara kita. Guru sering mengatakan, Indonesia adalah negera agraris. Negara yang penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian alias menjadi petani. Sang guru juga terus menceritakan tentang kesuburan tanah di negeri ini. Suatu negeri yang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertaraharja. Negeri yang tanahnya subur serta rakyatnya adil dan makmur tanpa kekurangan apa pun.

Cerita sang guru itu hanya dongeng belaka. Memang tanah negeri kita subur dan mayoritas bekerja di sektor pertanian, tapi kenyataan yang ada sangat bertolak belakang dengan ”status” negara agraris itu. Besarnya angka kemiskinan dan gizi buruk, serta ketidakberpihakan penguasa terhadap nasib para petani merupakan bukti nyata paradoks itu. Bukan salah sang guru bercerita tentang ”mimpi” negeri ini, tapi akibat kooptasi penguasa yang ingin menciptakan simulakra terhadap para siswa.

Salah satu bukti nyata ketidakberpihakan kepada petani di negeri ini adalah soal subsidi pupuk. Melalui APBN 2010, pemerintah memangkas subsidi pupuk dari 17,5 triliun rupiah menjadi 11,3 triliun rupiah. Ada dua kemungkinan yang timbul akibat kebijakan ini. Pertama, terpangkasnya volume produksi pupuk hingga 50 persen bila menerapkan standar harga lama. Kedua, volume produksi pupuk tetap sama dengan sebelumnya, tapi harga naik 85 persen. Menteri Pertanian Suswono tampaknya memunyai kecenderungan memilih opsi kedua terkait masalah ini (Kompas, 12/10).

Penurunan nilai subsidi pupuk akan semakin membuat posisi para petani semakin terjepit saja. Mereka yang tergolong sebagai petani kecil akan semakin terpuruk akibat kebijakan tak pro rakyat. Pemangkasan ini berdampak semakin meningkatnya biaya produksi sehingga menurunkan pendapatan mereka. Bisa dikatakan, langkah ini merupakan bentuk pemiskinan terhadap rakyat oleh penguasa. Langkah yang sangat kontradiktif dengan upaya pengentasan kemiskinan dan Millenium Development Goals (MDG’s).

Hal ini bukanlah sekedar omong kosong belaka. Jika melihat acuan kenaikan tersebut, harga pupuk urea dari Rp 1.200 per kg bisa menjadi Rp 2.000-Rp 2.200 per kg, superphos dari Rp 1.550 per kg menjadi Rp 2.100 per kg, pupuk majemuk dari sekitar Rp 1.750 per kg menjadi Rp 4.500 per kg, dan pupuk organik dari Rp 500 menjadi Rp 1.000 per kg (Kompas, ibid.). Sebuah langkah yang sangat bertolak belakang dengan gembor-gembor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan bakal semakin bertambah. Petani kita pada dasarnya banyak berada pada garis demarkasi antara kategori miskin dengan tidak. Petani di negeri ini memunyai lahan sangat terbatas, tidak seperti di luar negeri. Kondisi pupuk masih disubsidi dengan besaran APBN 2009 saja masih sangat berat bagi mereka, apalagi ketika dipangkas. Keadaan seperti ini seperti memutar ulang kaset sejarah. Seperti saat Sukarno bertemu dengan petani bernama Marhaen yang sangat miskin meski memunyai alat produksi. Sungguh ironis dan tragis bila hal ini terjadi.

Subsidi pupuk yang turun senilai 6,2 triliun rupiah itu sangat tak adil bila kita melihat pos anggaran lainnya. Salah satunya adalah pembayaran utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Melalui APBN, setiap tahun rakyat harus terus membayar utang yang tak pernah mereka nikmati itu senilai sekitar 65 triliun rupiah. Utang itu harus terus dibayar oleh rakyat hingga 2025. Bandingkan saja dengan nilai subsidi pupuk yang besarnya jauh di bawah pembayaran utang para obligor hitam tersebut.

Keadaan seperti ini sangat melukai rasa keadilan siapa pun. Penguasa lebih mementingkan kebutuhan para pemodal besar. Gambaran itu bisa kita lihat pada nilai subsidi pupuk dengan jumlah pembayaran utang BLBI yang nilainya jauh lebih besar. Sangat berat ketika harus menyubsidi kebutuhan rakyatnya, tapi begitu ringannya memberikan ”jaminan” kepada para obligor hitam. Bandingkan saja 65 triliun rupiah dengan 11, 3 triliun rupiah!

Bila berkaca saat musim kampanye kemarin, penguasa sekarang yang kebetulan incumbent dengan bangganya mengatakan Indonesia berhasil swasembada beras. Apa benar itu karena usaha pemerintah atau karena kerja keras petani sendiri? Apalagi ditambah dengan fenomena pemangkasan subsidi pupuk tahun depan, tak layak pemerintah mengatakan itu sebagai hasil jerih payahnya. Pemerintah tak melakukan apa pun untuk swasembada, malah bisa dikatakan menggerogoti. Bila swasembada berhasil, itu adalah hasil kerja keras petani sendiri. Bila gagal, itu adalah kesalahan pemerintah sekarang.

Iklan
Komentar
  1. […] 2010 mengurangi subsidi pupuk dari 7,5 triliun rupiah menjadi 11,3 triliun rupiah (lihat artikel “Swasembada Bukan untukmu”). Sangat kontras dengan bantuan “cuma-cuma” pemerintah kepada Bank Century yang bernilai […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s