The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting.” Milan Kundera

Ingatan akan selalu tertancap kuat bila orang yang kita sayangi meninggalkan untuk selama-lamanya. Tak kenal waktu untuk selalu terngiang kenangan indah kala bersama. Begitu pula dalam bernegara. Ingatan itu akan selalu tertancap kuat bila pekerjaan rumah yang besar belum tuntas. Sayangnya, ingatan itu hampir tak pernah ada. Tergerus waktu dan tertutup masalah-masalah lain yang silih berganti datang.

Masih sangat melekat kuat rekomendasi DPR kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembetukan pengadilan HAM Ad Hoc penhilangan paksa/orang hilang sebulan silam. Sayangnya, rekomendasi ini sepertinya kurang dapat perhatian. Presiden belum menunjukan tanda-tanda untuk menerbitkan aturan tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden masih “rebut” dengan pembagian kue kekuasaan dan masalah yang tengah terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ingatan juga masih melekat saat peristiwa Talangsari 1989 meletus. Peristiwa penembakan misterius (petrus), Kedungombo, Aceh, Papua, Mei 1998, serta lainnya masih segar dalam ingatan. Namun, hanya diam yang ada pada diri penguasa. Upaya untuk menuntaskan demi keadilan masih jauh dari harapan. Apalagi terhadap peristiwa 1965/1966 yang menewaskan jutaan warga negara. Pemerintah juga masih enggan untuk menuntaskan karena masih terkooptasi phobia orde baru.

Banyak kasus terkait hak masyarakat masih terbenam di dasar samudera kekuasaan. Kita bisa membuka kembali lembaran pidato kenegaraan Presiden di DPR pada 15 Agustus 2008. Dengan tegas, Presiden berharap masalah semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo tuntas pada tahun itu juga. Namun, apa hasilnya? Jauh dari harapan dan minim tindakan untuk menuntaskannya. Penguasa negeri ini mudah terkena amnesia sejarah yang menghancurkan nilai keadilan.

Tak hanya terkait masalah hak asasi manusia, keadilan masih jadi barang langka. Masih melekat kuat dalam benak kita bagaimana keuangan negara digerogoti oleh para obligor BLBI. Mereka membawa lari uang rakyat sebanyak ratusan triliun rupiah. Rakyat pun harus menanggung hal itu dengan membayarnya senilai sekitar 65 triliun rupiah tiap tahunnya sampai 2025. Tak sepeserpun rakyat menikmatinya. Namun, para obligor tersebut bisa tertawa lepas karena adanya kebijakan release and discharge.

Sangat banyak masalah yang mengusik rasa keadilan di negeri ini. Sayangnya, penguasa hampir tak bergerak untuk memberikan keadilan itu pada masyarakat. Malah, mereka harus menanggung ulah segelintir orang yang bisa menikmati “previlegge” itu. Mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini tak boleh terjadi. Masa lalu harus segera dituntaskan dengan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Agar penyakit lupa itu tak semakin parah, kita kumpulkan kembali serpihannya untuk dikumpulkan. Mengingatkan penguasa tentang “hutang” mereka kepada republik, terutama rakyatnya. Memang ini bukanlah pekerjaan ringan. Setidaknya, kita mengingatkan penguasa akan tanggung jawab mereka agar tak lupa dengan berbagai macam cara. Lupa adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa dan negara ini. Perjuangan ini jalannya terjal, seperti Milan Kundera katakan, “perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Iklan
Komentar
  1. […] Alamat Blog Share this:EmailPrintFacebook […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s