Lumpur Lapindo Dalam Ingatan: Sebuah Rekaman

Posted: 14 Oktober 2009 in Politik
Tag:

“Tapi Paloh dikalahkan Aburizal Bakrie, sang penyokong finansial besar Yudhoyono-Kalla dalam Pemilu 2004, sang menteri setia yang diselamatkan dengan sigap oleh Yudhoyono dari luapan lumpur Sidoarjo. Di balik kemenangan Bakrie pun tersembunyi ”kemenangan” Yudhoyono.” -Eep Saefulloh Fatah, MBM Tempo-

Seminggu lagi kita akan memiliki penguasa baru yang akan menjadi nahkoda perjalanan bangsa ini. Pada 21 Oktober nanti, pasangan Yudhoyono-Boediono akan dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Optimisme banyak bermunculan, begitu juga dengan skeptisisme akan keberpihakan penguasa mengingat sepak terjang sang incumbent ini pada periode sebelumnya. Banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas, malah menimbulkan penderitaan bagi sebagian anak bangsa akibat kebijakan masa lalunya. Salah satu yang paling nyata adalah warga korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Lumpur panas yang telah meluluhlantakan Porong, Sidoarjo ini membuat penduduk di wilayah ini mengalami penderitaan berkepanjangan. Setelah tiga tahun lebih berlangsung, tanda-tanda keseriusan pemerintah untuk menekan lapindo agar memenuhi kewajibannya hanya jadi bualan belaka. Seperangkaat Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan tak bergigi. Banyak aturan yang ada didalamnyaa dilangkahi begitu saja, tapi pemerintah hanya diam saja. Tak bereaksi dengan menekan atau memberikan sanksi tegas kepada korporasi ini. Salah satunya adalah soal kewajiban pembayaran 20 persen dan 80 persen yang saat ini malah diwujudkan dalam bentuk angsuran tiap bulan.

Masalah penyelesaian semburan lumpur panas lapindo ini memang belum tuntas sampai sekarang. Beragam protes warga masih sering bermunculan akibat pembayaraan yang seret atau semakin meluasnya dampak luapan. Janji Presiden Yudhoyono saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan paripurna DPR 15 Agustus 2008 ternyata hanya ada dalam ucapan saja. Presiden saat itu berjanji penyelesaian biaya ganti rugi tuntas paada 2008. Namun, menjelang akhir tahun 2009, janji itu tak terwujud juga sehingga memperparah penderitaan warga yang telah meninggalkan rumahnya sejak lumpur panas itu menenggelamkan rumah mereka.

Awal Tanpa Ujung

Mengingat kembali saat-saaat awal lumpur panas menenggelamkan rumah warga beserta kehidupan mereka, banyak hal paradoks yang ditemukan. Terutama terkait inkonsistensi pemerintah terhadap langkah yang mereka lakukan dengan janji atau pernyataan ke publik sebelumnya. Salah satunya adalah PT Lapindo Brantas Inc. harus bertanggungjawab penuh atas biaya-biaya untuk ganti rugi dampak semburan lumpur panas tersebut. Wapres Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun dari APBN untuk untuk mengatasi dampak luapan lumpur panas (Jawa Pos, 33/08/2006). Tabel kronologi luapan lumpur lapindo sejak Mei 2006-Januari 2007 (kliping media massa).

Seiring perjalanan waktu, pemerintah pun akhirnya “mencabut” pernyataan mereka sendiri. Melalui Perpres No. 17/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada pasal 15 ayat 3, lapindo mendapatkan angin segar. Ayat tersebut menyebutkan, “Biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden ini, dibebankan pada APBN.” Juga dalam Perpres No. 48/2008, pemerintah pun bersikap ambivalen. Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan, ”biaya upaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.” Sangat kontras dengan pernyataan JK yang sangat tegas menyampaikan semuanya adalah tanggung jawab lapindo.

Dalam konteks pembayaraan ganti rugi, ketegasan pemerintah juga sangat jauh dari apa yang telah digariskan. Ganti rugi sesuai yang harusnya tuntas Desember 2008 silam ternyata hanya jadi hiasan huruf dalam Perpres tersebut. Lapindo berkelit dibalik krisis global yang melanda dunia ekonomi. Mereka pun “memaksa” untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam bentuk angsuran tiap bulan kepada warga. Paling disayangkan, penguasa hanya diam. Menekan pihak lapindo, tapi hanya dalam hanya diingatkan saja. Tidak ada tindakan tegas atas pelanggaran Perpres yang nyata-nyata dibuat oleh pemerintah sendiri.

Protes-protes warga atas terabaikannya hak-hak mereka merupakan tanda tak seriusnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Gambaran itu bukanlah hal baru, sudah nampak ketika saat awal banjir lumpur melanda. Respon cepat atau pun tindakan strategis sangat lambat sehingga membawa dampak sangat besar bagi kehidupan warga, perekonomian, dan lingkungan hidup. Inilah gambaran nyata, meminjam istilah John Perkins, korporatokrasi yang tampil telanjang dihadapan semua warga negara.

Lambannya pembayaran ganti rugi harusnya tak boleh dibiarkan. Negara cq pemerintah dalam hal ini harus bertanggungjawab menyelesaikan. Agar tak memperparah penderitaan korban, ganti rugi seyogyianya ditalangi terlebih dulu lewat APBN. Dana talangan tersebut merupakan piutang negara terhadap Lapindo Brantas Inc. Korban tak harus lagi berhadapan dengan korporasi yang memunyai “dukungan politik” tersebut. Pemerintahlah yang seharusnya berhadapan vis a vis dengan Lapindo sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi. Sayangnya, yang terjadi hanyalah ironi ditengah gembar-gembor keberhasilan yang telah dicapai sang incumbent saat musim kampanye lalu.

Hukum Milik Siapa?

Keputusan Polda Jatim untuk melakukan SP3 terkait kasus luapan lumpur panas lapindo pada 5 Agustus lalu bukanlah sesuatu yang cukup mengagetkan. Sudah bisa diprediksi sebelumnya dengan merangkaikan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah tidak digunakannya rumusan geolog dunia yang menyatakan, luapan tersebut bukanlah akibat gempa Yogya. Luapan tersebut akibat dari kesalahan manusia saat melakukan pengeboran. Pedang democles dalam bandul kebenaran mengalami “penderitaan” akibat tindakan ini.

Langkah SP3 oleh Polda Jatim ini semakin menambah daftar panjang penderitaan korban. Setelah “dipencundangi” oleh penguasa dengan sikap inkonsistensi dan ketidakberpihakan kepada korban, mereka masih harus menghadapi kenyataan tumpulnya rasa keadilan. Situasi demikian membuat ketakpastian akan rasa keadilan semakin meningkat dan kondisi demikian dapat menyebabkan turunnya wibawa negara dihadapan rakyatnya.

Melihat konstelasi dan kontestasi politik akhir-akhir ini, keberpihakan pemerintah terhadap korban lumpur lapindo tak akan berubah. Terpilihnya pemilik Lapindo sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan menyatakan sebagai koalisi pemerintahan baru dapat semakin menenggelamkan para korban. Pernyataan pengamaat politik Eep Saefulloh di MBM Tempo dapat jadi gambaran ataas hal itu (lihat, http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/10/12/KL/mbm.20091012.KL131640.id.html).

Selamat datang kegelapan bila ketegasan pemerintah baru tak muncul jua. Mari tantang pemerintah yang baru untuk berpihak kepada korban lumpur lapindo. Tabik!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s