Pundak Ketiga: Internasionalisasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo

Posted: 9 Oktober 2009 in Hukum

Suara Korban (Juli 2008)

Suara Korban (Juli 2008)

Semburan lumpur panas lapindo di Porong Sidoarjo menginjak tahun ketiga. Luapan lumpur yang meluas ini membuat warga sekitar semburan harus kehilangan kehidupan mereka. Kehidupan yang sudah ada turun-temurun direndam ganasnya mud volcano hingga tak satu pun tersisa. Rumah, sawah, makam, serta sejarah hilang begitu saja akibat pengeboran tanpa chasing oleh PT Lapindo Brantas Inc. di Sumur Banjar Panji-1.

Ribuan penduduk di Kecamatan Porong harus meninggalkan semua kenangan atas tanah kelahirannya akibat rendaman lumpur ini. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian dengan segala fasilitas yang jauh dari harapan. Pasar Baru Porong maupun sempadan bekas tol Gempol-Surabaya jadi tempat hidup baru. Panas dan hujan bukan jadi alasan untuk mengakhiri semuanya. Keyakinan masih ada jalan dengan ”seriusnya” pemerintah dan pihak Lapindo untuk menanganinya.

Rendaman lumpur yang meluluhlantakkan beberapa desa tersebut membangkitkan warga untuk menuntut hak-haknya. Sejak lumpur itu merendam, warga pun mulai menuntut PT Lapindo untuk mengganti semua kerugian yang mereka alami. Berbagai macam formulasi ditawarkan untuk itu. Namun, semuanya tak pernah komprehensif karena masih banyak korban yang sampai saat ini masih tinggal di pengungsian. Hampir tiga tahun tanpa kejelasan nasib dan harus menanggung derita akibatnya.

Janji-janji yang dilontarkan Lapindo menguap seiring perjalanan waktu. Menunggu jadi rutinitas dengan harapan kepastian dari ketakpastian tersebut. Formulasi-formulasi dari Lapindo ternyata hanya isapan jempol. Banyak warga yang kehilangan harta bendanya harus mengecap semua kata meski tak pernah terwujud. Semburan tak pernah bersahabat dengan mereka melainkan semakin mengganas.

Semburan yang awalnya dinilai hanya kejadian kecil menciptakan rangkaian tanpa putus. Mud volcano semakin merajalela adanya. Artinya, warga banyak yang jadi korban akibat lumpur yang merendam wajah bumi. Kondisi demikian membuat pemerintah turun tangan meski sebelumnya tak serius memerhatikannya. Sejumlah Peraturan Presiden keluar sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang melilit korban. Namun, aturan-aturan tersebut tak punya gigi. Pemerintah tetap membiarkan warga korban semburan lumpur Lapindo untuk berhadapan dengan korporasi. Pemerintah terkesiap dengan nama besar dibalik semburan tadi, orang tekaya di Asia Tenggara pada 2007 versi majalah Forbes.

Sikap apatis pemeintah tentu saja membuat warga geram. Demonstrasi menuntut keadilan sudah sangat sering dilakukan. Blokade jalan raya Porong maupun dalam bentuk lainnya tak bosan-bosan dilakukan para korban. Semua diam, membisu, dan seolah-olah dinilai sebagai hal biasa melihat fenomena itu. Pemerintah hanya merespon bila ada gerakan massif dari masyarakat agar hak-hak mereka dipenuhi. Setelah itu seolah-olah hanya angin lalu, diam hingga semua kata yang ada turut meluruh.

Beragam aturan pun dikeluarkan pemerinth untuk mengatasi dampak sosial semburan lumpur panas lapindo. Tiga buah Perpres keluar, tapi sesungguhnya tak bermakna apa-apa bagi korban karena setiap pelanggaran berlalu dengan sikap bisu pemerintah. Salah satu bentuk nyata adalah keberadaan Perpres No. 14/2007. secara tegas dan eksplisit disebutkan, pihak lapindo harus melunasi kewajibannya dalam dua tahap pembayaran dengan skema 20persen dan 80 persen. Namun, pelanggaran terhadap aturan tersebut tak terelakkan. Sisa pembayaran 80 persen yang harusnya tuntas 1 Desember 2008 ternyata angin lalu. Pihak lapindo tak menepatinya sehingga membuat korban harus ke pusat kekuasaan, Jakarta.

Meski pelanggaran telah berungkali dilakukan pihak lapindo, pemerintah tak pernah ambil langkah tegas terhadapnya. Tekanan maupun sanksi tak ada sama sekali. Presiden dengan gaya khasnya hanya memerahi Nirwan Bakrie. Sungguh aneh, sikap itu ditunjukkan setelah tenggat waktu terlampau. Mengapa pemerintah tak memeringatkan sebelumnya? Padahal pidato kenegaraan Presiden di depan DPR pada 15 Agustus 2008 dengan tegas menyebut, masalah lapindo diharapkan tuntas 2008. Ironi bagi sebuah pemerintah, yang katanya, berhasil ini. Berhasil melindungi kepentingan mereka, tapi lupa pada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah ”terkesan” takut menghadapi lapindo yang notabene dimiliki salah satu pembantu Presiden, Aburizal Bakrie. Pemerintah hanya mengumbar janji seperti layaknya Lapindo mengobral janji kepada masyarakat korban lumpur panas. Salah satu bukti nyata adalah tak digubrisnya hasil pertemuan ahli-ahli geologi dunia terkait mud volcano ini. Hasil pertemuan ini dianggap angin lalu. Buktinya, pemerintah tak pernah ajukan hal itu untuk menekan lapindo. Pemerintah hanya termangu mendengar kabar gembira dari lapindo meski kenyataannya sangat jauh dari harapan.

Kondisi-kondisi demikian tentu saja membuat patah arang untuk terus memerjuangkan meski hal itu tak boleh berhenti. Pemerintah yang harusnya mengutamakan kepentingan masyarakat malahan berselingkuh dengan pemilik modal. Dengan beban seperti ini, tentu saja kedua buah pundak yang ada tak akan kuasa mengalahkan perselingkuhan ini. Perlu adanya pundak ketiga untuk bisa berbagi beban sehingga terasa lebih ringan daripada dengan dua pundak. Pundak ketiga. Pundak yang dimiliki oleh masyarakat secara global. Bantuan internasional dalam hal ini sangat diperlukan dalam konteks agar lapindo memenuhi kewajibannya dan pemerintah bertindak sesuai harapan para korban.

Internasionalisai jadi elemen penting agar seluruh agenda dapat diwujudkan. Masyarakat sipil dunia harus dilibatkan agar pemerintah tak tuli dan buta lagi. Bisa dan berkehendak membela kepentingan warganya. Pentingnya internasionalisai ini agar seluruh dunia bisa tahu keadaan Indonesia sebenarnya. Pelibatan mereka bukan bermaksud menunjukkan kelemahan sebagai bangsa besar. Namun karena ada masalah serius yang tak kunjung dituntaskan pemerintah. Masyarakat dunia harus tahu. Pemerintah saat ini tak kuasa melindungi kepentingan warganya. Sudah saatnya para korban maupun simpatisan mengembangkan strategi, merangkul masyarakat internasional. Sekarang atau tidak sama sekali….

Jakarta, akhir Desember 2008

Aktivitas Pengungsi Desa Besuki (Juli 2008)

Aktivitas Pengungsi Desa Besuki (Juli 2008)

Perkampungan Hancur Akibat Lumpur (Juli 2008)

Perkampungan Hancur Akibat Lumpur (Juli 2008)

Masih Bertahan (Juli 2008)

Masih Bertahan (Juli 2008)

Protes Warga (Juli 2008)

Protes Warga (Juli 2008)

Iklan
Komentar
  1. komuter berkata:

    sekarang pemilik lapindo malah jadi ketua partai

  2. Tonas berkata:

    “Sudah saatnya para korban maupun simpatisan mengembangkan strategi, merangkul masyarakat internasional”, Sangat setuju sekali kerena Pemerintah benar-2 sudah angkat-tangan untuk mengentas para korban lumpur, kami berharap masih ada “Warga Masyarakat yang memiliki hati-nurani” guna membantu mengentaskan / mencari solusi untuk korban lumpur.
    Karena yang ada selama ini Korban Lumpur selalu di jadikan obyek untuk bisa mengerukkeuntungan bagi “para pembawa kepentingan”, baik dari PARPOL maupun LSM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s