Defisit Badan HAM ASEAN

Posted: 9 Oktober 2009 in Hubungan Internasional
Tag:, , , , , , , ,

Pembentukan Badan Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang tinggal selangkah lagi layak mendapatkan apresiasi ditengah karut-marut pemenuhan dan penghormatan HAM di kawasan ini. Berbagai harapan muncul dari terobosan besar di kawasan Asia Tenggara ini. Suatu kemajuan berarti bagi upaya menjunjung tinggi kemanusiaan. Meski demikian, pembentukan organisasi ini juga layak diberi catatan tersendiri terutama terkait kebijakan makro yang akan ditempuh ASEAN sebagai dampak dari pemberlakuan Piagam ASEAN. Catatan tersebut terutama untuk masalah pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya karena dalam regulasi yang menaungi keberadaannya menunjukkan adanya potensi pengabaian hak-hak tersebut. Hal ini akan tetap menjadi catatan tersendiri meskipun Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Surin Pitsuwan menyatakan, demokrasi dan hak asasi menjadi jiwa dari Piagam ASEAN (Kompas, 22/7/2009).

Keberadaan Badan HAM ASEAN yang sekarang dalam proses akhir ini tak bisa lepas dari eksistensi Piagam ASEAN. Piagam yang telah ditandatangani dan diratifikasi sepuluh negara anggota organisasi regional ini masih menyisakan duri terkait perlindungan dan pemenuhan hak ekosob. Mekanisme pasar yang telah terbukti gagal memberi kesejahteraan hendak diterapkan secara nyata dan terang-terangan di kawasan ini. Karena itu, keberadaan Badan ASEAN dapat tak efektif karena kekuatan-kekuatan capital akan terus menghantui.

Artikel 1.5 dalam Piagam ASEAN menyebutkan, perdagangan bebas akan diterapkan secara utuh. Tak hanya itu arus barang saja, termasuk investasi dan manusia (buruh) secara bebas (free flow) yang berujung pada pembentukan pasar tunggal seperti halnya Uni Eropa. Tentu saja, mekanisme pasar yang hendak diterapkan pada 2015 dalam wujud ASEAN Community ini dapat membahayakan HAM, terutama hak ekosob. Hal ini dapat terjadi karena Negara sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat “harus menyingkir” dari arena ini karena hanya difungsikan sebagai “penjaga malam” saja.

Pasar bukanlah suatu jawaban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasar tak pernah mengenal adanya agenda sosial, hanya berpikir bagaimana menggandakan profit dan akumulasi kapital. Gerakan N30 Seattle 1999 maupun gerakan keadilan global lainnya dapat menjadi gambaran untuk mengingatkan bahaya dari pasar bebas. Free trade bukanlah jawaban atas permasalah dunia, melainkan semakin memperkeruh jalan menuju kemanusiaan. Karena itu, konsepsi fair trade didengungkan kencang mengingat pasar bebas dapat “membunuh” manusia tanpa kekerasan fisik, dan tak mengeluarkan setetes darah.

Begitu pula dengan demokrasi. Demokrasi secara substansial tak hanya membicaraakan soal kebebasan berbicara dan berserikat saja. Bukan bermakna legal-prosedural yang selama ini didengungkan para negara yang mengaku demokrasi telah dilaksanakan sepenuhnya. Demokrasi secara mendasar juga menyangkut kebebasan dari kemiskinan dan kelaparan. Hal ini selaras dengan ppernyataan mantan Presiden Venezuela, Carlos Andres Perez, tentang ancaman terhadap kemanusiaan, yaitu bukan dengan peluru, tapi menggunakan wabah kelaparan (A. Widyamartaya & AB Widyanta, 2004).

Tak hanya itu saja, pembukaan pasar seluas-luasnya untuk semua aspek juga dapat menimbulkan masalah sosial, yaitu rasisme. Kondisi perekonomian yang tak sama diantara negara-negara anggota ASEAN dapat memancing individu untuk “lari” dari negaranya. Imigran-imigran dari negara yang secara ekonomi berada di level bawah akan berbondong-bondong mencari penghidupan. Kondisi demikian dapat melahirkan konflik sosial karena masyarakat setempat berpotensi kehilangan mata pencahariannya. Jerman dalam hal ini dapat jadi contoh konkret negara yang harus menghadapi masalah ini karena arus imigran dari Polandia. Disamping itu, penolakan-penolakan terhadap keberadaan Uni Eropa juga bermunculan. Mereka membawa pesan, “penyakit sedang menggerogoti rumahmu” (Kompas, 16/6/2004).

Dalam konteks demokrasi dan hak asasi, Badan HAM ASEAN dapat berjalan maksimal bila tak terkungkung pada pendekatan prosedural dengan meninggalkan substansi. Tak sekedar memaknai demokrasi dalam tataran politik sajaa, juga menyangkut persoalan ekonomi. Operasionalisasi demokrasi dan hak asasi harus menyeluruh pada semua aspek dan bersifat holistik. Kedua prinsip dasar tersebut pada dasarnya menginginkan suatu kebebasan sesuangguhnya bagi manusia, freedom to be free. Tanpa adanya dukungan regulasi yang kuat, keberadaan Badan HAM ASEAN akan kehilangan tajinya. Perubahan mendasar terhadap Piagam ASEAN dalaam hal ini sangat penting untuk dilakukan agar HAM setiap warga negara dapat dipenuhi.

Proses pembentukan Badan HAM ASEAN akan berakhir ketika para Kepala Negara anggota hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phuket, 23-25 Oktober 2009. Pertemuan tersebut membawa agenda pengesahan secara formal Badan HAM ASEAN. KTT ini merupakan kelanjutan dari pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 20-21 Juli 2009 yang menghasilkan kesepakatan tentang Kerangka Acuan Badan HAM ASEAN. Badan ini nantinya akan diberi nama ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights yang merupakan merupakan bagian dari ASEAN Community untuk 2015.

Demokrasi, Hak Asasi, dan Kesejahteraan

Seperti komentar Sekretaris Jenderal ASEAN di atas, demokrasi dan hak asasi menjadi jiwa Piagam ASEAN. Kedua prinsip tersebut memang sangat jelas tertuang didalamnya. Namun, penggunaan mekanisme pasar secara fundamental dalam kawasan ini dapat membahayakan kesejahteraan manusia. Kekuatan kapital dapat “membenamkan” pemenuhan kesejahteraan karena mekanisme pasar bersifat homo humini lupus.

Ancaman terabaikannya kesejahteraan tentu saja dapat mengganggu cita-cita pembentukan Badan HAM ASEAN sebagai dampak dari penerapan pasar bebas. Demokrasi tak bisa berjalaan dengan maksimal bila para pelakunya dalam keadaan perut kosong. Begitu pula hak asasi. Ancaman munculnya kemiskinan dan kelaparan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi sehingga apabila situasi seperti ini muncul, keberadaan Badan HAM ASEAN dapat dikatakaan sebagai “tempelan” belaka.

Disamping itu, Badan HAM ASEAN yang nantinya terbentuk juga memunyai tantangan tersendiri dalam melindungi dan menegakan HAM. Keadaan di Myanmar di bawah kepemimpinan junta militer, keadaan buruh migran di Malaysia, dan pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia merupakan beberapa contooh pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menjadi prestasi tersendiri bagi Badan HAM ASEAN nantinya bila aspek kesejahteraan mendapat perhatian lebih. Tak lupa pula menuntaskan permasalahan-permasalahan HAM yang telah dan sedang terjadi saat di kawasan ini.

Meski demikian, inisiatif untuk menginisiasi pembentukan Badan HAM ASEAN ini layak mendaapatkan apresiasi tersendiri. Wewenang yang hanya dalam upaya pemajuan HAM perlu dimaksimalkan walaupun langkah penegakan pada dasarnya sangat penting. Dengan berbagai macam defisit yang ada di dalamnya, keberadaan Badan HAM ASEAN harus dimanfaatkan untuk membangun kesadaran akan pentingnya HAM. Tanpa itu, keberadaannya hanya akan memberi manfaat kecil bagi umat manusia.

Iklan
Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s