Kemanusiaan vs Hukum: Siapa yang Lebih Utama?

Posted: 7 Oktober 2009 in Hukum
Tag:, ,

Buruh migran. Masalah “klasik” yang menimpa WNI di luar negeri seringkali mengiris dada karena kemanusiaan dianggap sampah belaka. Tenaga dikuras dan diperas, tak luput juga dari penyiksaan. Mereka dianggap “bukan manusia” terutama yang berprofesi, maaf, sebagai pembantu rumah tangga. Bukan tujuan utama ke negeri orang andai di negeri sendiri tak terlunta-lunta. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang.

Penderitaan seringkali menimpa saudara-saudara perempuan kita yang harus mengadu nasib ke negeri orang. Perlakuan-perlakuan tak manusiawi dan di luar batas kemanusiaan sering terjadi, juga represi lainnya dalam bentuk gaji tak dibayarkan. Mereka tersebar di banyak negara, jauh dari tanah air karena “ketiadaan harapan” di tanah air sendiri. Sungguh malang nasib mereka ditengah teriakan demokrasi di dalam negeri yang menggema tapi tak pernah mereka rasakan secara nyata, kesejahteraan.

Apa pun profesi seseorang, mereka tetap punya hak asasi. Hak asasi manusia yang tak bisa dihilangkan begitu saja karena persoalan pekerjaan. Hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya harus tetap dijamin oleh negara. Negara punya kewajiban untuk memastikan hak para buruh migran terpenuhi di tempat mereka bekerja. Bukan sekedar di-elu-kan kala dianggap “menguntungkan” saja. Namun, harus dibela ketika persoalan martabat kemanusiaannya hendak dirampas.

Memperbincangkan masalah TKI di luar negeri, kiriman tulisan dari teman mendorong untuk menguraikannya. Tentu saja, dari perspektif lain, harga dari sebuah martabat kemanusiaan, bukan sekedar regulasi an sich. Dalam tulisan tersebut dipaparkan soal TKI yang berada di Taiwan dan sedang mengalami masalah. Namun, paparan ini tak hendak mengupas soal yang di Taiwan itu, melainkan bagaimana perlindungan terhadap TKI tersebut diberikan selayaknya, sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.

Berbagai aturan perundang-undangan dipaparkan secara detail, cukup memberikan pengetahuan tentang mekanisme perlindungan dan pengawasan TKI di luar negeri. Termasuk juga bagaiamana fungsi dan wewenang lembaga terkait seperti: Deplu dan BPN2TKI, terkait TKI. Sungguh memberikan gambaran tegas dari aspek yuridis (kewenangan) tiap-tiap institusi tersebut. Namun, gelitik secara spontan keluar setelah membaca tulisan tersebut. Bukan soal hukum, tapi soal bagaimana menuntaskan setiap masalah yang menimpa para TKI.

“Ternyata KBRI itu “hanya berwenang” melakukan pengawasan terhadap Mitra Usaha dan pengawasan terhadap perlindungan TKI…Jadi kalau Deplu dan KBRI melakukan kewenangan “MELEBIHI” itu bisa di peradilan-kan di Peradilan Tata Usaha Negara doonk…? Kok selama ini Deplu dan KBRI yang sudah memberikan pelayanan”LEBIH” atas perlindungan TKI seperti membentuk satgas keliling pemantauan TKI, pembentukan tim advokasi pembebasan TKI yang ditahan semena mena oleh pemerintah negara tujuan TKI dan perlindungan TKI gak pernah bermasalah dengan BNP2TKI dan Departemen Teknis ya?” (Ini quote langsung dari tulisan kiriman teman).

Paragraf di atas tentu saja agak mengusik rasa dan asa akan kemanusiaan. Mengapa demikian? Tulisan tersebut seolah-olah menjelaskan, kemanusiaan itu terkotak-kotak pada institusi negara (saya ga akan mengatakan sebagai institusi pemerintah). Pertanyaan besarnya terletak pada saat KBRI “melebihi” kewenangannya. Apakah ketika harkat dan martabat manusia terancam harus melalui mekanisme wajar? Apakah hendak membiarkannya, maaf, mati konyol begitu saja gara-gara suatu aturan? Jika itu adanya, kemanusiaan ternyata hanya “dihargai” oleh seperangkat aturan, bukan lagi dari sifat universal dari kemanusiaan itu sendiri.

Fenomena ini mengingatkan kembali ucapan founding father kita, Sukarno, terkait harga dari kemanusiaan. Kemanusiaan adalah satu, tak dipecah-pecah gara-gara auran belaka. Perlu langkah luar biasa untuk memenuhi hak setiap manusia, entah siapa dia, dari mana asalnya. Apabila regulasi-regulasi yang ada membatasi ruang gerak untuk menjalankan misi kemanusiaan yang mendesak, mengapa tak ditabrak saja? Hukum adalah urusan lain karena pada dasarnya hukum untuk melindungi manusia dari segala macam ancaman. “Dalam perjuangan menegakkan kemanusiaan, mungkin hukum perlu disingkirkan.”

Hukum hendaknya tak jadi acuan tatkala manusia terancam. Apalah arti hukum bila tak mampu melindungi kemanusiaan karena hanya ketaatan pada prosedur. Tentu saja tak mudah untuk mem-PTUN-kan bila suatu tindakan diambil karena emergency. Bila PTUN terjadi gara-gara melebihi kewenangan yang dimiliki institusi negara, sungguh naas nasib bangsa ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dimana tanggung jawab negara atas keselamatan manusia-manusia yang berstatus sebagai warganegaranya? Negara bagaiamanapun keadaannya harus bertanggungjawab memenuhi, melindungi, menegakkan, dan menghormati kemanusiaan. Wajib hukumnya.

Meski demikian, apresiasi layak diberikan kepada institusi-institusi negara yang telah melakukan fungsi dan kewenangannya untuk melindungi para TKI di luar negeri. Upaya-upaya yang telah mereka lakukan perlu mendapat penghargaan tersindiri meski insiden-insiden yang merendahkan kemanusiaan masih terus saja terjadi. Ini bukan bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Bagaimana pun ini tetap tanggung jawab negara untuk melindungi mereka dalam keadaan apa pun.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s